Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,047 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembantukan dan Susunan perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Taun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara ...

... Daerah adalah KabupatenLuwu Utara. 2. ...

... Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 4. ...

Hal. 3, File: Perbup 48-2022.pdf

... 1 https://jdih.luwuutarakab.go.id/ BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 48 TAHUN2022 TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ...

... LUWU UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU UTARA, Menimbang : a. bahwa perbuatan curang merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dimana ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. ...

Hal. 1, File: Perbup 48-2022.pdf

... Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara. ...

... Ditetapkan di Masamba pada tanggal 22 Desember 2022 BUPATI LUWU UTARA, ttd INDAH PUTRI INDRIANI Diundangkan di Masamba pada tanggal 22 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH, ttd ARMIADI BERITA ...

... DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 48 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH Diundangkan d pada tanggalAGUSNO ...

Hal. 10, File: Perbup 48-2022.pdf

Download file:

Perbup 48-2022.pdf

PENGENDALIAN-KECURANGAN-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-DAERAH-KABUPATEN-LUWU-UTARA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Kab. Luwu Utara 2022 No.48

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

Bahwa perbuatan curang merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dimana perbuatan curang pada umumya terjadi dengan motivasi untuk mencari keuntungan pribadi dan/atau golongan secara melawan hukum. Dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, diperlukan sebuah kebijakan dalam pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi.
UU Nomor 13 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 54 Tahun 2018; Perda Kab. Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Perda Kab. Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021.
BAB I KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DASAR DAN RUANG LINGKUP. BAB II STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN. BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN. BAB IV PERILAKU ANTI KECURANGAN. BAB V SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF.. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
-
VIII Bab, 16 Pasal (10 Hlm.)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 48 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara; 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara; 4. ...

... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara; 5. Inspektorat Daerah adalah lnspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara. 6. ...

... Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara; 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara; 5. ...

Hal. 3, File: Perbup No. 48 Tahun 2020.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana ...

... Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105 ). 5. ...

Hal. 2, File: Perbup No. 48 Tahun 2020.pdf

... Ditetapkan di Wanggudu pada tanggal, 7 Desember 2020 BUPATI KONAWE UTARA,k £¥ Diundangkan di Wanggudu pada tanggal, 7 Desember 2020 9(sEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, h / H. ...

... MARTAYA BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2020 NOMOR .7k4 BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2020 NOMOR .3~ H. ...

... mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. ...

Hal. 8, File: Perbup No. 48 Tahun 2020.pdf

Download file:

Perbup No. 48 Tahun 2020.pdf

penanganan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 2364

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh penyelenggara pemerintahan di daerah; b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 31 Thun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nmomr 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum penanganan Benturan Kepentingan; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 201d4 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 11 . Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabuipaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105 ) .
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pencegahan, dan penanganan benturan kepentingan pada Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
8 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat No. 91 Tahun 2015

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2008 Tentang Pakian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

... tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, ...

... Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7); 7. ...

Hal. 2, File: PERGUB-NO-91-TAHUN-2015-T...I PEMPROV KALBAR.pdf

... .. •' GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 91 TAHUN 2015 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 88 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI ...

... KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Ten tang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan ...

... Barat yang telah diatur dalam Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 88 Tahun 2008 Tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah ...

Hal. 1, File: PERGUB-NO-91-TAHUN-2015-T...I PEMPROV KALBAR.pdf

... KALIMANTAN BARAT. ...

... (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012) diubah sebagai berikut: 1. ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...

Hal. 3, File: PERGUB-NO-91-TAHUN-2015-T...I PEMPROV KALBAR.pdf

Download file:

PERGUB-NO-91-TAHUN-2015-T...I PEMPROV KALBAR.pdf

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 88 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 91, BD.2015/NO.91, TBD No.90, LL PROV.KALBAR: 10 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2008 Tentang Pakian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRAK:

Bahwa ketentuan terhadap pakaian kerja pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 88 Tahun 2008 tentang pakaian kerja pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2008 tentang pakaian kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.53 Tahun 2010, Perda No.10 Tahun 2008, Pergub No.88 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan pasal 1, pasal 2, pasal 17, pasal 29, pasal 30 Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2008.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Gubernur ini memiliki 3 halaman penjelasan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Persyaratan Memperoleh Izin Trayek Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Lalu Lintas, Jalan

Hasil pencarian pada file:

... Luwu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Ditetapkan di Masamba pada tanggal 11 Juni 2014 BUPATI LUWU UTARA, Diundangkan di Masamba pada tanggal 11 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA, MUDJAHIDIN IBRAHIM BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU ...

... UTARA TAHUN 2014 NOMOR 24 ...

Hal. 4, File: PERBUP NO. 24 TAHUN 2014.pdf

... .:- Menimbang Mengingat BUPATI LUWU UTARA PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 24 TABUN 2014 TENTANG PERSYARATAN MEMPEROLEH JZIN' TRAYEK DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...

... BUPATI LUWU UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan ...

... Memperoleh izin Trayek Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara. 1. ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 24 TAHUN 2014.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara ...

... Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara, 4. ...

... Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara, 5. ...

Hal. 2, File: PERBUP NO. 24 TAHUN 2014.pdf

Download file:

PERBUP NO. 24 TAHUN 2014.pdf

PERSYARATAN MEMPEROLEH JZIN' TRAYEK DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2014/No.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan Memperoleh Izin Trayek Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan Memperoleh izin Trayek Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesi tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomot 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); r ·' ..... 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 201.1 Nomor 14, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 224); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentangTata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5346, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN TRAYEK DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWUUTARA KETENTUAN UMUM Pasal 1 Di dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Luwu Utara. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan. 6. Mobil Angktan Penumpang adalah setiap kendaraan yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan perlengkapan pengangkutan bagasi maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 7. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk layanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai asal -dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah Daerah Kabupaten Luwu Utara. 8. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu. 9. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya yang disingkat STNK adalah surat tanda bukti pemilikan, identitas dan keterangan kendaraan. 10. Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah surat izin yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk mengemudi. 11. Buku uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan basil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan. 12. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan Iegitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji. 13. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan. Pasal 2 (1) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum wajib memiliki izin trayek, (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 3 (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (2) berlaku selama 1 , (satu) tahun, dapat diperpanjang dan dapat dilakukan perubahan; (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin trayek berakhir. ·· -.�,. ":<,..._,.. (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila: a. penambahan trayek baru; dan b. terjadi ketidakseimbangan antara penumpang dengan kendaraan. (4) Setiap perubahan dalam perizinan harus mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 4 Persyaratan untuk memperoleh izin trayek baru terdiri dari: a. mengisi formulir permohonan; b. foto copy STNK; c. foto copy KTP; d. foto ·copy Tanda Lulus Uji Kendaraan (buku keur} yang masih berlaku; dan e. rekomendasi dari SKPD yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 5 Persyaratan untuk memperoleh perpanjangan izin trayek terdiri dari: a. mengisi formulir.permohonan; · b, foto copy izin trayek yang masih berlaku; c. foto copy STNK; dan d. foto copy Tanda Lulus Uji Kendaraan (buku keur) yang masih berlaku. Pasal 6 Persyaratan untuk.memperoleh perubahan izin trayek terdiri dari: a. mengisi formulir permohonan; b. foto .copy izin trayek yang masih berlaku; c. foto copy Tanda Lulus Uji Kendaraan (buku keur) yang masih berlaku; d. foto copy STNK; dan e. rekomendasi dari SKPD yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan .Jalan \ . . -.. Pasal 7 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Memperoleh Izin Trayek Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2014.
Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Memperoleh Izin Trayek Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara
4

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 16 Tahun 2014

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan SelatanNomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5); 22. ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi kalimantan Selatan ...

... Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan ...

Hal. 4, File: Peraturan Gebenur Nomor 016 Tahun 2014.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan SelatanNomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun ...

... Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1); ...

Hal. 3, File: Peraturan Gebenur Nomor 016 Tahun 2014.pdf

... Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. ...

... Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 8 April 2014 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. ...

... KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 16 ...

Hal. 9, File: Peraturan Gebenur Nomor 016 Tahun 2014.pdf

Download file:

Peraturan Gebenur Nomor 016 Tahun 2014.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah;Perpajakan

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16, BD.2014/NO.16

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok, belum mengatur lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Rokok secara teknis serta Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota ;bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur ;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan SelatanNomor 6 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan SelatanNomor 5 Tahun 2011;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012.
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Sistemaika;Ketentuan Umum;Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Caa Penghitungan;Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Bagi Hasil Penerimaan Pajak;Penagihan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok;Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 25 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Manajemen Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... . ··\ :bUPATI MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA 0 Menimbang 0 Mengingat PERATURAN BUPATI KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR 25 TAHON 2018 TENT ANG MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH KLABAT KABUPATEN ...

... MINAHASA UTARA. ...

... Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara. 1. ...

Hal. 1, File: Perbup Nomor 25 Tahun 2018.pdf

... BUPATI MINAHASA UTARA Dengan hormat untuk ditandatangani. I Diundangkan Di: Ainnadidi Pada Tanggal : 1 1tbrwin 2018. ...

... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA 0 • Ditetapkan di : Airmadidi Pada Tanggal : 1 +e.bruUTARA PANAMBUNAN JEMMY H. ...

... KUHU BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 1018 NOMOR: 2.5 ...

Hal. 13, File: Perbup Nomor 25 Tahun 2018.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara; 2. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara; 3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara; 4. ...

... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara; 5. ...

... Badan Usaha Milik Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PUD Klabat Kabupaten Minahasa Utara; 6. ...

Hal. 3, File: Perbup Nomor 25 Tahun 2018.pdf

Download file:

Perbup Nomor 25 Tahun 2018.pdf

manajemen-kepegawaian

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Minut 2018/No.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan kinerja dan jaminan akan Perlindungan terhadap status kepegawaian dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu ditetapkan aturan tentang kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
- UUD 1945 Pasal 27 ayat 2; - UUD 1945 Pasal 28d ayat 1; - UU No. 13 Tahun 2003; - UU No. 24 Tahun 2011; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 53 Tahun 2012; - PP No. 86 Tahun 2013; - Perda No. 2 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang kedudukan dan tugas pokok Perusahaan Umum Daerah (PUD), organ kepegawaian PUD, pengangkatan dan pemberhentian serta pembinaan karir pegawai, penghasilan, jaminan dan cuti pegawai, pengangkatan dan penurunan dalam jabatan, pembinaan karir dan penilaian pelaksanaan pekerjaan, kewajiban dan larangan, pelanggaran dan pemberhentian atas pegawai PUD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
13 halaman batang tubuh (25 pasal)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PROVINSI SULAWESI UTARA

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Sekretaris Pokja lntelijen Anggota Gubernur Sulawesi Utara Kapolda Sulawesi Utara Pangdam XIII Merdeka Kajati Sulawesi Utara Ka BIN Daerah Sulawesi Utara Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Utara Inspektur Pengawasan ...

... Utara Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Staf Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Kabagbinopsnal Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara 1. ...

... PPTK Saber Pungli Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Staf Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Direktur Intelkam Polda Sulawesi Utara. ...

Hal. 16, File: Pergub No. 1 Tahun 2020.pdf

... Direktur Binmas Polda Sulawesi Utara Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenenterian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dan anggotanya Wadir Binmas Polda Sulawesi Utara l. ...

... Staf Ombudsman Sulawesi Utara. Direktur Reserse Krirnirial Umum Polda Sulawesi Utara Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Utara Kabagbinopsnal Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara l. ...

... Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulawesi Utara Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara Kepala Bidang Hukum Sulawesi Utara 1. ...

Hal. 17, File: Pergub No. 1 Tahun 2020.pdf

... 3 Bidpropam Utara dan Tinggi Pengadilan 3. Kabagwasidik Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara dan anggotanya; 4. Kabagwasidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara dan anggotanya; 5. ...

... Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan anggotanya; dan 1. Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Utara; 2. ...

... Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara; 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara; 4. Asisten Perdata dan TUN Kejati Sulawesi Utara; 5. ...

Hal. 18, File: Pergub No. 1 Tahun 2020.pdf

Download file:

Pergub No. 1 Tahun 2020.pdf

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD Provinsi Sulawesi Utara No. 1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera; b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara.
UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 87 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERGUB No. No. 47 Tahun 2016; PERMENPOLHUKAM No. 34 Tahun 2019
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sulawesi Utara

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2020.
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Provinsi Sulawesi Utara dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2016 DICABUT
16 Pasal (6 Halaman), 2 Lampiran (12 Halaman)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 16 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSISULAWESITENGGARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAGIAN LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA, Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa terintegrasi dan terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, dipandang perlu Standar ...

... Kabupaten Kolaka Utara tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Layanan Pengadaan, Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara. ...

Hal. 1, File: Perbup Kolut No 16 Tahun 2018.pdf

... Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatinya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara. ...

... Ditetapkan di Lasusua pada tanggal 2018 BUPATI KOLAKA UTARA, H. NUR RAHMAN UMAR Di Undangkan di Lasusua pada Tanggal 2018 Pj. ...

... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA ASH AR BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR ... ...

Hal. 5, File: Perbup Kolut No 16 Tahun 2018.pdf

... Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatinya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara. f p;RAF f

... ;;g.a.;�;,:_- __ +-1-�--t BUPAT1 KOLAKA UTARA, 2 (l ...... ,1 H. NUR RAHMAN UMAR Di Undangkan di Lasusua pada Tanggal 2018 Pj. ...

... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA ASH AR BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR ... ...

Hal. 6, File: Perbup Kolut No 16 Tahun 2018.pdf

Download file:

Perbup Kolut No 16 Tahun 2018.pdf

standar

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa terintegrasi dan terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, dipandang perlu Standar Operasional Prosedur Bagian Layanan Pengadaan, Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Layanan Pengadaan, Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pu blik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704); 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III RUANG LINGKUP, BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, BAB V PEMBIAYAAN, BAB VI PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2018.
18 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Tanda Nomor Kendaraan Dinas Di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR I& TAHUN 2015 TANGGAL 117 Jum 2015 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DI WILAYAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS PERORANGAN DAN ...

... Kabupaten Gorontalo Utara II. | UNSUR LAINNYA Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo Utara DM 9F - » Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo DM 10F ' Utara 3 Asisten SEKDA Bidang Administrasi ...

... Desa Kabupaten Gorontalo Utara ...

Hal. 7, File: PERBUP Gorontalo Utara No...ah Kab Gorut-ocr.pdf

... , Perkebunan, Peternakan 0 10 dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara LN 2 PP | TAN 2 5 23 11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten DM 24F | DM 240- 249 Gorontalo Utara 12 | Badan Narkotika Kabupaten ...

... Utara DM 27 F | DM 270-279 Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten 3 Gorontalo Utara DM 28F | DM 280 - 289 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara DM 29F | DM 290-299 Dinas Pertanian Tanaman Pangan ...

... DM 320-329 Gorontalo Utara Dinas Kehutanan Pertambangan Dan Energi 2 Kabupaten Gorontalo Utara DM 33 F | DM 330 - 339 9 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten DM 34 F | DM 340-349 Gorontalo Utara ...

Hal. 8, File: PERBUP Gorontalo Utara No...ah Kab Gorut-ocr.pdf

... melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Jun | 2015 ORONTALO UTARA, GS 5 s & O S/ ON AN ANDRA YASIN Diundangkan di Kwandang pada tanggal (Ff Juru 2015 SE KABUPATEN GORONTALO UTARA, PAT. ...

... BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014 NOMOR LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA $ ...

Hal. 6, File: PERBUP Gorontalo Utara No...ah Kab Gorut-ocr.pdf

Download file:

PERBUP Gorontalo Utara No...ah Kab Gorut-ocr.pdf

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2015/NO.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas maisng-masing Perangkat Daerah di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara secara berdaya guna dan berhasil.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 9 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2006; KEMENDAGRI No. 49 Tahun 2001; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup; Maksud dan Tujuan; Tanda Nomor Kendaraan Dinas; Tanda Kendaraan Dinas Roda Dua;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2015.
Instansi Vertikal dan BUMN yang belum diatur untuk menggunakan tanda nomor kendaraan dinas dalam peraturan ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati Gorontalo Utara melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan peraturan ini.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 9 Halaman dengan Lampiran.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR I TAIUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL ...

... DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, > ¢ Menimbang Mengingat a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan DaerahDaerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

Hal. 1, File: Pergub No 11 Tahun 2019 ocr.pdf

... Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat ...

... Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6); ...

... Kalimantan Barat Nomor 6); 26. ...

Hal. 3, File: Pergub No 11 Tahun 2019 ocr.pdf

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. ...

... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

Hal. 4, File: Pergub No 11 Tahun 2019 ocr.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat

Download file:

Pergub No 11 Tahun 2019 ocr.pdf

DELEGASI KEWENANGAN

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, BD.2019/NO.12, LL Prov Kalbar : 38 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi Kalimantan Barat sudah tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diganti
-Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.5 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 2007, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.45 Tahun 2008, PP No.96 Tahun 2012, PP No.24 Tahun 2018, Perpres No.97 Tahun 2014, Perpres No.148 Tahun 2015, Perpres No.3 Tahun 2016, Perpres No.44 Tahun 2016, Perpres No.91 Tahun 2017, Inpres No.7 Tahun 2015, Permendagri No.100 Tahun 2016, Perda No.2 Tahun 2011, Perda No.11 Tahun 2011, Perda No.8 Tahun 2015, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub No.92 Tahun 2016, Pergub No.111 Tahun 2016,
-Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Kewenangan Penandatangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan; Pelaksanaan Kewenangan; Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur; Insentif; Pengendalian; Pengaduan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
-Pencabutan Pergub No.51 Tahun 2018
Peraturan ini memiliki 11 halaman dan 27 halaman lampiran.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT