Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,044 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 3 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Desa

Hasil pencarian pada file:

... PEIII ERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR : 03 TAHUN 2010 TENTANG PEI|IBENTU](AN DE$A DALAI{ UlJILAYAH KABUPATE]'I }(ONAWE UTARA Diterbitkan Oleh BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT ...

Hal. 1, File: Perda Konawe Utara No. 3 Tahun 2010.pdf

... Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintalnn Desa; Dengan Perretujuan Bersamr DEWAN PERWAKIII\II RAICTAT DAERAE KABI'PATEN KONAWE IITARA Dan BIJPAII KONAWE UTARA ...

... Menetapkan MEMIIIUSIUTARA TENTANG PEMBENTUKAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE UTARA BAB I KETENIT'AIY IIMT'M Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini, yangdimaksud ...

... Daerah adelah Kabupaten Konawe Utara; 2. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Utara; 3. PemerintahDaerahadalahBupatidanPerangkatDa€rah sebgaiunsur Penyelenggara Pmerintahan Daerah; 4. ...

Hal. 4, File: Perda Konawe Utara No. 3 Tahun 2010.pdf

... Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kokapi; b. Sebelahlimur berbatasandengantautBanda; c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Motoi; d. ...

... Sebelah Utara b€rbatasan dengan Desa Matui; b. Sebelah Timur berbatasan dengan l,aut Banda; c. Sebelah Selatan berbatasan dengan l(ali fv{atui; d. ...

... Sebelah Utara beftatasan denean D€sa lvlatanggonawe; b. Sebelah Timrn berbatasan dengan Laut Banda; ll PEMBENTUKAN DrdA l0 PEMBEMUKIN DESA ...

Hal. 7, File: Perda Konawe Utara No. 3 Tahun 2010.pdf

Download file:

Perda Konawe Utara No. 3 Tahun 2010.pdf

Pembentukan-Desa

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2010 /No. 12 , LL 40 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

Bahwa untuk memperlancar penyelenggaratn Pemerintahan Desa percepatan pembangunan desa dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk beberapa desa dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa
UU No. 32 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 72 Tahun 2005;
Dalam peraturan ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan 3. Batas, Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk 4. Kedudukan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa 5. Ketentuan Peralihan dan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2010.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 30 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor ...

... Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3; ...

Hal. 6, File: pergub 30 tahun 2017 ttg ...mbangunan-daerah.pdf

... No. 30, 2017 - 9 - penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... Ditetapkan di Pontianak Pada tanggal 3 Juli 2017 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, T.T.D CORNELIS Diundangkan di Pontianak Pada tanggal 3 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT T.T.D M. ...

... ZEET HAMDY ASSOVIE BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 30 ...

Hal. 9, File: pergub 30 tahun 2017 ttg ...mbangunan-daerah.pdf

... 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6); M E M U T U S K A N: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ...

... KEDUA PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017. ...

... Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun ...

Hal. 7, File: pergub 30 tahun 2017 ttg ...mbangunan-daerah.pdf

Download file:

pergub 30 tahun 2017 ttg ...mbangunan-daerah.pdf

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BD.2017/NO.30, TBD NO.30, LL PROV.KALBAR: 9 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017

ABSTRAK:

Dalam Rangka Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pembangunan Sebagai Penjabaran Dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Telah Ditetapkan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Dimaksud Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2017 Terdapat Perubahan Kerangka Pendanaan Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Sehingga Perlu Ditetapkan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, Perpres No. 39 Tahun 2006, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 6 Tahun 2008, PP No. 8 Tahun 2008, PP No. 26 Tahun 2008, Perpres No. 2 Tahun 2015, Permendagri No. 54 Tahun 2010, Perda No. 9 Tahun 2005, Perda No. 4 Tahun 2008, Perda No. 5 Tahun 2013, Perda No. 3 Tahun 2016, Perda No. 8 Tahun 2016.
Pergub Ini Mengatur Tentang Perubahan Pasal 4 tentang Perubahan RKPD.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
Perubahan Pasal 4 tentang Perubahan RKPD.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 57 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI BAJUTO UTARA PROVIlfSI KALIMAKTAlf TENGAH PERATURA.11 BUPATI BARITO UTA.RA NOIIOR '77 TABU1' 2017 TBNTAlfG PBR:tJB:AHIAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 9 TAHUN 2 16 TBIITA! ...

... f Dlll'AS DILlll'GKUIIGAlf PEIIERDJTAJIAJI KABUPATElf BARITO UTARA DEIIGAJI RABM'.AT TUHAll YANG MAHA ESA BUPATI BAJUT0 UTARA, Menim ang: a. bahwa Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentu.kan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9 ...

Hal. 1, File: Perbup Barut No 57 tahun ... no 9 tahun 2016.pdf

... dan Aoggota DPRD Kabupa. ten Barito Utara; 19. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 Tentane llmAAn Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan ...

... Bupati Barito Utara Nomor 9 Tahun 2016 ten Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nocnor 9) diubah sebagai berik · ...

Hal. 3, File: Perbup Barut No 57 tahun ... no 9 tahun 2016.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempa.tannya dalam Serita Daerah Kabupaten Baritn Utara. ...

... Ditetapkan di Muara Teweh pada tanggal :i ol:-,fooe.r 20 I 7 Diundangkan di Muam Teweh pada tanggal 3 o 1,.hlbe.r 2017 SEKRETARIS DAERAB KABUPATBN' UTARA, JAIB'AL ABIDIR SERITA DAERAH KABUPATEN BARJTO ...

... UTARA TAHIJN 2017 NOMOR ••. 5..7 ..... . ...

Hal. 8, File: Perbup Barut No 57 tahun ... no 9 tahun 2016.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Barito Utara No. 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Download file:

Perbup Barut No 57 tahun ... no 9 tahun 2016.pdf

Pengelolaan keuangan negara / daerah

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2017/57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara

ABSTRAK:

a. Bahwa Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan dengan peraturan Bupati Barito Utara Nomor 9 Tahun 2016; b. Bahwa Ketentuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nommor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahunn 2010; Peraturan daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016;
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nommor 9 Tahun 2016 tentanv Pelakssanaan Perjalanan ADinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Dalam Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 9) diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nommor 9 Tahun 2016 tentanv Pelakssanaan Perjalanan ADinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara ( Berita Dalam Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 9) diubah.
9 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Pembayaran Honorarium Kegiatan

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... TIMUR TIMUR NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEGIATAN DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan pelaksanaan pemberian dan pembayaran honorarium kegiatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan ...

Hal. 1, File: Pergub Kaltim 66-2019.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. ...

... Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 28 November 2019 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd ISRAN NOOR Diundangkan di Samarinda pada tanggal 28 November 2019 Pit. ...

... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd MUHAMMAD SAT3ANI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 67. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. ...

Hal. 3, File: Pergub Kaltim 66-2019.pdf

... Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Pembayaran Honorarium Kegiatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 20); MEMUTUSKAN ...

... : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEGIATAN. ...

... Pasal I i Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Pembayaran Honorarium Kegiatan (Berita Daerah Provinsi Kaliamantan Timur ...

Hal. 2, File: Pergub Kaltim 66-2019.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah

Mengubah sebagian

PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 19 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEGIATAN

Download file:

Pergub Kaltim 66-2019.pdf

HONORARIUM KEGIATAN-PEMBAYARAN-PEMBERIAN-PELAKSANAAN-PEDOMAN

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 66, BD.2019/No.67

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Pembayaran Honorarium Kegiatan

ABSTRAK:

Pelaksanaan pemberian dan pembayaran honorarium kegiatan sebagaimana telah diatur dalam Pergub Kaltim No.19 Tahun 2018 perlu dilakukan penyempurnaan, maka dipandang perlu menetapkan Pergub Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Pembayaran Honorarium Kegiatan
Dasar Hukum: UU No.25 Tahun 1956; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.27 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.12 Tahun 2006; Pergub Kaltim No.19 Tahun 2018
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Perubahan Atas Pergub Kaltim No.19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Pembayaran Honorarium Kegiatan. Perubahan ketentuan pada Pasal 3.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019.
Peraturan yang Diubah: Pergub Kaltim No.19 Tahun 2018
3 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 38 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Hasil pencarian pada file:

... ~ 1 ~ BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG KOMISI ...

... PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAYONG UTARA, Menimbang : a. bahwa ketentuan keanggotaan dan persyaratan seleksi calon Anggota Komisi Perlindungan ...

... Anak Daerah dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 36 ...

Hal. 1, File: PERBUP KKU Nomor 38 Tahun 2021.pdf

... ~ 2 ~ b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Komisi ...

... Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kayong Utara; Mengingat : 1. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 2, File: PERBUP KKU Nomor 38 Tahun 2021.pdf

... Utara Nomor 105); 8. ...

... Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang ...

... Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 39); ...

Hal. 3, File: PERBUP KKU Nomor 38 Tahun 2021.pdf

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Kayong Utara No. 40 Tahun 2015 tentang KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Download file:

PERBUP KKU Nomor 38 Tahun 2021.pdf

SOTK-PERLINDUNGAN-ANAK

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2021/NO.38, LL KAB. KAYONG UTARA : 8 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

ABSTRAK:

bahwa ketentuan keanggotaan dan persyaratan seleksi calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu disesuaikan kembali dengan dinamika dan perkembangan tata kelola kelembagaan saat ini berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor SK18/KPAI/X/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor SK13/KPAI/III/2015 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.39 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2002, UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.61 Tahun 2016, Perda Kayong Utara No.13 Tahun 2014, Perda Kayong Utara No.12 Tahun 2016, Perbup Kayong Utara No.40 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 29 ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
Peraturan ini memiliki 8 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penegeluaran Daerah Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ...

... PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 105A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...

Hal. 1, File: Pergub Kaltim 1-2017 ttg .... KalTim TA 2017.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. ...

... Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 11 Januari 2017 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. ...

... AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal 11 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. RUSMADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 1. ...

Hal. 4, File: Pergub Kaltim 1-2017 ttg .... KalTim TA 2017.pdf

... - 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN ...

... Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Kalimantan Timur. 2. ...

... Pasal 2 Maksud pengaturan ini adalah sebagai landasan dalam penganggaran dan pelaksanaan untuk pengeluaran daerah mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran ...

Hal. 3, File: Pergub Kaltim 1-2017 ttg .... KalTim TA 2017.pdf

Download file:

Pergub Kaltim 1-2017 ttg .... KalTim TA 2017.pdf

PENEGELUARAN-DAERAH-MENDAHULUI-PENETAPAN-PERATURAN-DAERAH-TENTANG-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-PROVINS-KALIMANTAN-TIMUR-TAHUN-ANGGARAN-2017

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD.2017/NO.1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penegeluaran Daerah Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

A. Bahwa Sesuai Ketentuan Pasal 105a Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaa Keuangan Daerah, Dalam Hal Penetapan APBD Mengalami Keterlambatan Kepala Daerah Melaksanakan Pengeluaran Setiap Bulan Setinggi-Tingginya Sebesar Seperduabelas APBD Tahun Anggaran Sebelumnya; B. Bahwa Sesuai Persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 160/1/HK/I/2017 Tanggal 9 Januari 2017 Hal Persetujuan Pelaksanaan Anggaran Mendahului Penetapan APBD TA.2017 Untuk Belanja Tidak Langsung/Belanja Pegawai;
UU No.25 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.31 Tahun 2016;
Penegeluaran Daerah Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provins Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
4 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 119 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); ME M UTU S K AN: Menetapkan ...

... KALIMANTAN BARAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

Hal. 4, File: Pergub No 119 Tahun 2021 ocr.pdf

... tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 0 on 202f 1GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,( TARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal to om 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, • A.L. ...

... KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR ...

Hal. 18, File: Pergub No 119 Tahun 2021 ocr.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR / TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ...

... ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, • Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana ...

... huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan ...

Hal. 1, File: Pergub No 119 Tahun 2021 ocr.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 84 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 104 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 104 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 119 Tahun 2021 ocr.pdf

SOTK

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 119, BD.2021/NO.119, LL. PROV. KALBAR: 19 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.7 tahun 1984, UU No.39 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2004, UU No.13 Tahun 2006, UU No.21 Tahun 2007, UU No.7 Tahun 2012, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, Permenpanrb No.17 Tahun 2021, Permenpanrb No.25 Tahun 2021, Perda No.8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi, Kepegawaian, Tata Kerja dan Laporan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
Pergub ini memiliki 24 halaman dan 1 halaman lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 30 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2007 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... KERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah ...

... Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan Penataan Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana ...

... Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya beberapa kebijakan terkait dengan sarana dan prasarana penunjang kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan 1 SALINAN ...

Hal. 1, File: Pergub No 30 Tahun 2018 t...n Prasarna Kerja.pdf

... Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2); 15 ...

... Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6); ...

... Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 5 SALINAN ...

Hal. 5, File: Pergub No 30 Tahun 2018 t...n Prasarna Kerja.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT T.T.D DODI RIYADMADJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal 25 Juni 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, T.T.D M. ...

... ZEET HAMDY ASSOVIE BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 30 10 SALINAN ...

Hal. 10, File: Pergub No 30 Tahun 2018 t...n Prasarna Kerja.pdf

Download file:

Pergub No 30 Tahun 2018 t...n Prasarna Kerja.pdf

BARANG MILIK DAERAH

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BD.2018/NO.30,LL PROV KALBAR : 10 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2007 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan Penataan Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No 25 Tahun 1956, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 46 Tahun 1971, PPNo 58 Tahun 2005, PP No 27 Tahun 2014, Perpres No 54 Tahun 2010, Keppres No 5 Tahun 1983, Permendagri No 7 Tahun 2006, Permendagri No 19Tahun 2016, Permendagri No 3 Tahun 2017, Perda No 3 Tahun 2008, Perda No 8 Tahun 2015, Perda No 8 Tahun 2016, Pergub No 53 Tahun 2007
Dalam peraturan ini mengatur Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasara Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantana Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 53) diubah sebagai berikut: ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah; diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disipkan 1 (satu) pasal; Ketentuan dalam lampiran Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengenai Standarisasi Kendaraan Dinas diubah

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
Pergub ini terdiri dari 10 hlm peraturan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 125 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 30 n» 202l +GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ¢ Diundangkan di Pontianak pada tanggal 30 un! 2o2 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT, A.L. ...

... LEYSANDRI SERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR I' t $ l 11 l I l / l i t· g ! I , t i l ...

Hal. 19, File: Pergub No 125 Tahun 2021 ocr.pdf

... Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi ...

... dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, 'Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); MEMUTUSKA N: PERATURAN ...

... KALIMANTAN BARAT. ...

Hal. 3, File: Pergub No 125 Tahun 2021 ocr.pdf

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...

... Gubernur adalah Cubernur Kalimantan Barat. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 6. ...

... Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Ba:rat. 8. ...

Hal. 4, File: Pergub No 125 Tahun 2021 ocr.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 125 Tahun 2021 ocr.pdf

SOTK

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 125, BD.2021/NO.125, LL. PROV. KALBAR: 20 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.20 Tahun 2008, UU No.17 Tahun 2012, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.17 Tahun 2013, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, Permenpanrb No.17 Tahun 2021, Permenpanrb No.25 Tahun 2021, Perda No.8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi, Kepegawaian, Tata Kerja dan Laporan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
Pergub ini memiliki 19 halaman dan 1 halaman lampiran.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Utara No. 3 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Abstrak

Ketenagakerjaan

Hasil pencarian pada file:

... S ILAWESI UTARA )AN GUBERNUR '. ULAWESI UTARA MEMl fUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH T NTANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DAERAH PROVINS! ...

... SULAV ESI UTARA AB I KETEN- UAN UMUM F 1sal 1 Dalam Peraturan Daerah lnl yang dimaks 'd dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Sulawe ;i Utara. 2. ...

... Pemerintah Daerah adalah Per erintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara . 3. Gubernur adalah Gubernur Pre rinsi Sulawesi Utara 4. ...

Hal. 3, File: Perda No. 3 Tahun 2013.pdf

... GUBERNUR SI ILAWESI UTARA PERATURAN DAERAH P �OVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2013 TEI liANG PEMBEkOAYAAN TENAGA KERJA I iAERAH PROVINS! ...

... SULAWESI UTARA DENGAN RAHMAT T JHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SI JLAWESI UTARA, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatk sn kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara, Pemerintah Daerah perli I untuk mendorong ...

... disiplin dar etos kerja; c. bahwa berdasarkan perti nbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perl I membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Tenaga K :rja Daerah Provlnsl Sulawesi Utara ...

Hal. 1, File: Perda No. 3 Tahun 2013.pdf

... Kota, harus dicatat dalam d ftar isian permintaan tenaga kerja serta menerbitkan bukti lapor lowongan peker ,an dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi P )Vinsi Sulawesi Utara ...

... Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov 1si Sulawesi Utara. ...

Hal. 10, File: Perda No. 3 Tahun 2013.pdf

Download file:

Perda No. 3 Tahun 2013.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT