Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.588 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat No. 90 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR g'D TAHUN 2015 TENT ANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! ...

... KALIMANTAN BARAT DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

Hal. 1, File: PERGUB-NO-90-TAHUN-2015-T...I PEMPROV KALBAR.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT CORNE LIS Diundangkan di Pontianak pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT, M. ZEET HAMDY �SSOVIE BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR ...

Hal. 8, File: PERGUB-NO-90-TAHUN-2015-T...I PEMPROV KALBAR.pdf

... KALIMANTAN BARAT DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016. Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 2. ...

... Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Barat. 3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Barat. 4. ...

... Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berjalan secara efektif dan efisien sesuai ...

Hal. 4, File: PERGUB-NO-90-TAHUN-2015-T...I PEMPROV KALBAR.pdf

Download file:

PERGUB-NO-90-TAHUN-2015-T...I PEMPROV KALBAR.pdf

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 90, BD.2015/NO.90, TBD No.90, LL PROV.KALBAR: 12 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan kebiajakan pengawasan di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan barat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No.15 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.60 Tahun 2008, PP No.19 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 dalam 16 pasal.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
Peraturan Gubernur ini memiliki 4 halaman penjelasan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 15 Tahun 2017

Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... GAH GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD PADA ENTITAS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN ...

... TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ...

... 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai ...

Hal. 1, File: Pergub_15_2017 tentang Ta...alimantan Tengah.pdf

... Kalimantan Tengah Nomor 1); 18. ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tetang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 19); 19. ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tetang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 20); ...

Hal. 3, File: Pergub_15_2017 tentang Ta...alimantan Tengah.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernurini denganpenempatan dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. ...

... Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 12 Mei 2017 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 12 Mei 2017 Pj. ...

... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd SYAHRIN DAULAY BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 15 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS RESKINOF NIP. 19601103 ...

Hal. 16, File: Pergub_15_2017 tentang Ta...alimantan Tengah.pdf

Download file:

Pergub_15_2017 tentang Ta...alimantan Tengah.pdf

TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD PADA ENTITAS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 15, LD.2017/15

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; -Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; -Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; -Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; -Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; -Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; -Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; -Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; -Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; -Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; -Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ; -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; -Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015; -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; -Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007; -Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2014; -Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2014;
-RUANG LINGKUP DAN OBJEK AMORTISASI; -NILAI ASET TAK BERWUJUD YANG DAPAT DIAMORTIASASI; -MASA MANFAAT; -METODE AMORTISASI; -PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN; -PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 45 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 7 BUPATI ACEH UTARA PROVINSI ACEH PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA Menimbang : Mengingat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ...

... Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah ...

... Utara; b. ...

Hal. 1, File: Perbub Kab. ACUT No 45 Tahun 2018.pdf

... Kabupaten Aceh Utara sebelum Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku. ...

... {b) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang sedang disusun untuk Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berpedoman pada Peraturan Bupati ini. ...

... Kabupaten Aceh Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

Hal. 14, File: Perbub Kab. ACUT No 45 Tahun 2018.pdf

... Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Kabupaten Nomor 253); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA BAB ...

... Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK Aceh Utara. ...

... Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara. Bupati adalah Bupati Aceh Utara. ...

Hal. 4, File: Perbub Kab. ACUT No 45 Tahun 2018.pdf

Download file:

Perbub Kab. ACUT No 45 Tahun 2018.pdf

KEBIJAKAN AKUTANSI

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 45

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentaNG Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Daerah, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten dan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh Utara, perlu disesuaikan kembali.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 7 Tahun 1956; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 9 Tahun 2015; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; PP No 20 Tahun 2001; PP No 23 Tahun 2005; PP No 30 Tahun 2011; PP No 55 Tahun 2005; PP No 2 Tahun 2012; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No39 Tahun 2007; PP No 60 Tahun 2008; PP No 71 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 19 Tahun 2016; Permendagri No 19 Tahun 2016; Permendagri No 55 Tahun 2008; Permendagri No 64 Tahun 2013; Permendagri No 80 Tahun 2015; Qanun Kab. Aceh Utara No 6 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 9 Pasal yang terdiri dari BAB 1 Ketentuan Umum; BAB II Kebijakan Akuntansi; BAB III Pelaporan Keuangan; BAB IV Ketentuan Peralihan; BAB V Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2018.
15

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Jadwal Retensi Arsip Provinsi Sulawesi Utara

Abstrak

Arsip

Hasil pencarian pada file:

... ' - GUBERNUR SULAWESI UTARA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF PROVINS! ...

... SULAWESI UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat GUBERNUR SULAWESI UTARA, a. bahwa dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan secara efektif ...

... tentang Jadwal Retensi Arsip Provinsi Sulawesi Utara; l . ...

Hal. 1, File: Pergub No. 2 Tahun 2020.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. ...

... OLLY DONDOKAMBEY Diundangkan di Manado pada tanggal 17 Februari 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA, ht"""O SILANGEN BERITA DAERA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 2 - - ------ ...

Hal. 6, File: Pergub No. 2 Tahun 2020.pdf

... Pasal 2 (1) JRA Provinsi Sulawesi Utara digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip di Jingkungan Provinsi Sulawesi Utara, (2) JRA Provinsi Sulawesi Utara memuat jenis arsip, retensi dan keterangan ...

... . (3) JRA Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat ( !) ...

... terdiri atas JRA substantif dan JRA fasilitatif. (4) Ketentuan mengenai JRA Provinsi Sulawesi Utara tercantum dalam Lampiran I untuk JRA substantif dan Lampiran II untuk JRA fasilitatif yang merupakan ...

Hal. 5, File: Pergub No. 2 Tahun 2020.pdf

Download file:

Pergub No. 2 Tahun 2020.pdf

ARSIP

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 2, BD Provinsi Sulawesi Utara No. 2

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Jadwal Retensi Arsip Provinsi Sulawesi Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusunan arsip sebagai bukti bahan akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban nasional di lingkungan Arsip Provinsi Sulawesi Utara; b. bahwa berdasarkan surat Persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor. B-PK.03.09/18/2015 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Arsip Nasional Republik Indonesia dan surat Persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.03.09/2019 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Arsip Nasional Republik Indonesia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Provinsi Sulawesi Utara.
UU No. 47 Prp tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 28 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI 80 Tahun 2015; PERKA No. 05 Tahun 2010; Peraturan Bersama KA No. 8 Tahun 2012; PERKA No. 6 Tahun 2013; PERKA No. 14 Tahun 2014; PERKA No. 19 Tahun 2015; PERKA No. 47 Tahun 2015; PERKA No.9 Tahun 2016; PERGUB No. 71 Tahun 2016; KEPRES No. 103 Tahun 2001
Jadwal Retensi Arsip Provinsi Sulawesi Utara

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2020.
6 Pasal (6 Halaman)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 128 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal o GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Diundangkan di Pontianak pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, % A.L. ...

... LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR ...

Hal. 20, File: Pergub No 128 Tahun 2021 ocr.pdf

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 6. ...

... Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. 8. ...

Hal. 4, File: Pergub No 128 Tahun 2021 ocr.pdf

... Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi ...

... Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan ...

... dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); --,-- ·-- -i---�- �� ...

Hal. 3, File: Pergub No 128 Tahun 2021 ocr.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 93 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan gubernur Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 128 Tahun 2021 ocr.pdf

SOTK

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 128, BD.2021/NO.128, LL. PROV. KALBAR: 21 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.43 Tahun 2007, UU No.43 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.13 Tahun 2018, PP No.28 Tahun 2012, PP No.24 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, Permenpanrb No.17 Tahun 2021, Permenpanrb No.25 Tahun 2021, Perda No.8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi, Kepegawaian, Tata Kerja dan Laporan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
Pergub ini memiliki 20 halaman dan 1 halaman lampiran.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 139 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 6. ...

Hal. 3, File: Pergub No 139 Tahun 2021 ocr.pdf

... 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 103 ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 30 50m» 2%24 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,( Diundangkan di Pontianak pada tanggal 3o um, 202] SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, • A.L. ...

... LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR .i ...

Hal. 17, File: Pergub No 139 Tahun 2021 ocr.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR I39 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINS! ...

... KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang a. b. C. d. ...

... dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan ...

Hal. 1, File: Pergub No 139 Tahun 2021 ocr.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 68 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Mencabut

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 102 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 127 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 127 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 139 Tahun 2021 ocr.pdf

SOTk bpbd provinsi kalimantan barat

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 139, BD.2021, LL. PROV. KALBAR: 18 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinah nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional
Pasal 18 ayat 6 UUD RI 1945; UU no.25 tahun 1956; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.18 tahun 2016; PP no.11 tahun 2017; Permenpanrb no.17 tahun 2021; Permenpanrb no.25 tahun 2021; Perda no.8 tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Kedudukan; Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi; Kepegawaian; Tata Kerja dan Laporan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
17 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tunjangan Kinerja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 234) 3 : 1. ...

... Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 36, Tambahan Lembaran ...

... Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 346). ...

Hal. 3, File: PERBUP KAB Gorontalo Utar...ab Gorut TA 2018.pdf

... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR TJ 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA Menimbang Mengingat 1 @. ...

... TAHUN ANGGARAN 2018 BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat ...

... , bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Tunjangan Kinerja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran ...

Hal. 1, File: PERBUP KAB Gorontalo Utar...ab Gorut TA 2018.pdf

... 11 Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Ditetapkan di Kwandang pa Ga 2 Sanuori 2018 1 GORONTALO UTARA, INDRA YASIN Diundangkan di Kwandang pada tanggal Ilawucr' 2018 SEKRETARIS KABUPATEN GORONTALO UTARA, PEMBINA UTAMA MADYA ...

... NIP. 19580714 198602 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2018 NOMOR......... ...

Hal. 11, File: PERBUP KAB Gorontalo Utar...ab Gorut TA 2018.pdf

Download file:

PERBUP KAB Gorontalo Utar...ab Gorut TA 2018.pdf

TUNJANGAN KINERJA daerah

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2018/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Kinerja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.53 Tahun 2010; PERDA Kab Gorontalo Utara No.26 Tahun 2010; PERDA Kab Gorontalo Utara No.13 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tunjangan kinerja daerah (TKD) Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk di dalamnya diatur tentang Penerima TKD, Penilaian kinerja, Besaran dan Perhitungan TKD, serta Pegawai Berprestasi,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 20 Halaman.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 13 Mei 2019 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd ISRAN NOOR Diundangkan di Samarinda pada tanggal 13 Mei 2019 PIt. ...

... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd MEILIANA BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 29. ...

Hal. 15, File: Pergub Kaltim 28-2019.pdf

... YANG MAHA ESA .GUBERNUR KALIMANTANTIMUR, Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara ...

... l No~.2Sarnarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur ,Telepon : (()541) 73333~ fax ~0541)73~762-742111 , Website : ,httR;((~~dtlmproy.go.ld '. --_ - . ".<' -. - _ - -_ ._- " _. - < _.~__" - 0 • _ _ " _ • ...

Hal. 1, File: Pergub Kaltim 28-2019.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 ...

... Daerah ad lah Provinsi Kalimantan Timur. 2. ...

... Gubernur dalah Gubernur Kalimantan Timur. 4. Dinas Pend idikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi K limantan Timur. ...

Hal. 2, File: Pergub Kaltim 28-2019.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 93 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
Dicabut dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Menetapkan

PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 30 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
Ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Download file:

Pergub Kaltim 28-2019.pdf

DINAS DIKBUD-UPTD-SUSUNAN ORGANISASI-PEMBENTUKAN

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, BD.2019/No.29

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Perda No.9 Tahun 2016 Pasal 8 ayat (1) tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Permendagri No.12 Tahun 2017 Pasal 11 ayat (3) tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Pergub No.93 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Pergub tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.12 Tahun 2017; Perda Kaltim No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, UPTD Taman Budaya, UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan, UPTD Museum Negeri Mulawarman, Kepegawaian, Jabatan, Tata kerja, Pembiayaan, dan Ketentuan peralihan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2019.
Peraturan yang Dicabut: Pergub No.93 Tahun 2016
18 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... 20 Pasal 56 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. ...

... PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, cap/ttd THAMPUNAH SINSENG LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 7 ...

Hal. 20, File: Perda 7 tahun 2008.pdf

... PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ...

... dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. ...

... 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 1, File: Perda 7 tahun 2008.pdf

... LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TANGGAL 18 APRIL 2008 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ...

... PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, cap/ttd AGUSTIN TERAS NARANG SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI DAN ...

Hal. 34, File: Perda 7 tahun 2008.pdf

Download file:

Perda 7 tahun 2008.pdf

organisasi dan tata kerja

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2008/7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

A. Bahwa Sebagai Pelaksanaan Lebih Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Perlu Membentuk Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah; B. Bahwa Provinsi Kalimantan Tengah Telah Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah, Yang Digunakan Sebagai Pedoman Dalam Penetapan Organisasi Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Potensi Daerah.
Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : PEMBENTUKAN; BAB III : KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI; BAB VI : UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN; BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR; BAB VI : UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN; BAB VII : BAGAN SUSUNAN ORGANISASI; BAB VIII : TATA KERJA; BAB IX : KEPEGAWAIAN; BAB X : PEMBIAYAAN; BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XII : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2008.
35 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Dewan Kesehatan Konasara Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG DEWAN KESEHATAN KONASARA KABUPATEN KONAWE UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dal am Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. ...

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara; 4. ...

... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara; 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara; 6. ...

Hal. 3, File: Perbup Konut No. 15 Tahun 2017.pdf

... BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR /€ " TAHUN 2017 TENTANG DEWAN KESEHATAN KONASARA KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATIKONAWE ...

... UTARA, Menimbang : a bahwa dalam rangka mencapai target pembangunan nasional berdasarkan visi misi Presiden RI tahun 2014-2019 (NAWACITA) melalui Nawacita kelima "Kami Akan meningkatkan kualitas hidup ...

... tentang Dewan Kesehatan KONASARA Kabupaten Konawe Utara. ...

Hal. 1, File: Perbup Konut No. 15 Tahun 2017.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. ...

... BAB VII KETENTUAN PENUTUP Ditetapkan di : Wanggudu pada tanggal : 2/ ÿ icrrUTARA, Diundangkan di : Wanggudu pada tanggal : Zi 2017 DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, ÿ BERITA DAERAH KABUPATEN ...

... KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR ...

Hal. 7, File: Perbup Konut No. 15 Tahun 2017.pdf

Download file:

Perbup Konut No. 15 Tahun 2017.pdf

DEWAN KESEHATAN KONASARA KABUPATEN KONAWE UTARA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD. 2017/NO. 172

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Kesehatan Konasara Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

dalam rangka mencapai target pembangunan nasional berdasarkan visi misi Presiden RI tahun 2014-2019 (NAWACITA) melalui Nawacita kelima "Kami Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia" dengan Program Kartu "Indonesia Sehat" dan Program kartusehat yang di biayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara melalui layanan kesehatan masyarakat secara gratis; Program ini dimaksudkan untuk mengetahui pengelolaan dan pengorganisasian tata kelola pelayanan kesehatan gratis yang dimulai dari pelayanan dasar puskesmas sampai kepelayanan rujukan tingkat lanjutan Rumah Sakit benar-benar efektif dan efisien. Dewan Kesehatan KONASARA bertugas melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan layanan kesehatan gratis yang diberikan terhadap masyarakat Kabupaten Konawe Utara secara menyeluruh yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai ketentuan pertaturan perundang-undangan yang berlaku;Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu, menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Dewan Kesehatan KONASARA Kabupaten Konawe Utara.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG DEWAN KESEHATAN KONASARA KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. DEWAN KESEHATAN KONASARA 3. TANGGUNG JAWAB, TUGAS, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN DEWAN KESEHATAN KONASARA 4. MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KESEHATAN KONASARA 5. SEKRETARIS DEWAN KESEHATAN KONASARA 6. PEMBIAYAAN KESEHATAN KONASARA 7. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2017.
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT