Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.589 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 6 Tahun 2013

Perubahan atas peraturan daerah provinsi kalimantan tengah Nomor 2 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Kalimantan Tengah Nomor 1); 8. ...

... 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 45); 10. ...

... Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46); ...

Hal. 2, File: PERDA NO 6 TAHUN 2013 Per...ibusi Jasa Usaha.pdf

... Doris Sylvanus (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Doris Sylvanus (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 47); 12. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ...

Hal. 3, File: PERDA NO 6 TAHUN 2013 Per...ibusi Jasa Usaha.pdf

... Tengah Pasal II (1) Dengan dipungutnya retribusi atas penghunian asrama mahasiswa Kalimantan Tengah berdasarkan peraturan daerah ini, maka ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ...

... Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 1 Juli 2013 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd AGUSTIN TERAS NARANG Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 1 Juli 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ...

... , ttd SIUN JARIAS LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, AMIR HAMZAH K. ...

Hal. 37, File: PERDA NO 6 TAHUN 2013 Per...ibusi Jasa Usaha.pdf

Download file:

PERDA NO 6 TAHUN 2013 Per...ibusi Jasa Usaha.pdf

retribusi jasa usaha

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas peraturan daerah provinsi kalimantan tengah Nomor 2 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah, perlu menggali/menambah objek Retribusi Jasa Usaha dengan mengubah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010.
PASAL I; PASAL II

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
39 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 173 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Abstrak

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Hasil pencarian pada file:

... LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTU AN HUKUM FORMAT ...

... PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEKRETARIAT DAERAH Alamat: Jalan A. ...

... Nama Jabatan Alamat : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat : Jalan A. ...

Hal. 17, File: Pergub No 173 Tahun 2021.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal { els GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,[/_ Diundangkan di Pontianak pada tanggal KRETARIS DAERAH ANTAN BARAT, SUKALIMAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 ...

Hal. 14, File: Pergub No 173 Tahun 2021.pdf

... KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; 1. ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

Hal. 1, File: Pergub No 173 Tahun 2021.pdf

Download file:

Pergub No 173 Tahun 2021.pdf

petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi kalimantan barat nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaran bantuan hukum

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 173, BD.2021/NO.173, LL. PROV. KALBAR: 24 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat 4, Pasal 18 ayat 7, dan Pasal 20 ayat 3 peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU no.25 tahun 1956; UU no.12 tahun 2011; UU no.16 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; UU no.42 tahun 2013; PP no.12 tahun 2019; Permendagri no.80 tahun 2018; permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no.77 tahun 2000; Permenkumham no.10 tahun 2015; Permenkumham no.3 tahun 2021; Permenkumham no.4 tahun 2021; Perda no. 5 tahun 2020; perda no.2 tahun 2021; Pergub no.77 2019
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Mekanisme Penentuan dan Pelaksanaan Pemberian bantuan Hukum; Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
14 halaman peraturan dan 10 halaman lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

... KALIMANTAN TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TANGGAL 21 OKTOBER 2010 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR .......... / .............. / ........... . ...

... 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur Sebagai Undang-Undang; 2. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor .... Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar Dan lzin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan T engah; ...

Hal. 28, File: Perda No. 10 tahun 2010.pdf

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Dan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG TATA CARA ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 3. ...

... Kalimantan Tengah dan bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 4. ...

Hal. 3, File: Perda No. 10 tahun 2010.pdf

... KALIMANTAN TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TANGGAL 21 OKTOBER 2010 GUBERNUR KALIMANT AN TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR .......... / .............. / ......... . ...

... 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur Sebagai Undang-Undang; 2. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor .... Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar Dan lzin Belajar PAn;:iwai Neaeri Sioil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tenaah: ...

Hal. 23, File: Perda No. 10 tahun 2010.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Download file:

Perda No. 10 tahun 2010.pdf

pendidikan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2010/10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai tuntutan nasional dan tantangan persaingan global untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, diperlukan sumber daya, manusia, aparatur yang bermoral, berakhlak, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengikuti Tugas Belajar atau Izin Belajar; c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 03 Tahun 1986 tentang Ikatan Dinas dan Tugas Belajar (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1987) sudah tidak sesuai dengan Tuntutan perkembangan saat ini; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; BAB III PERENCANAAN; BAB IV KEWENANGAN; BAB V PERSYARATAN; BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN; BAB VII BATAS WAKTU TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR; BAB VIII PERJANJIAN; BAB IX PROSEDUR; BAB X PEMBERIAN PERPANJANGAN DAN PEMBATALAN; BAB XI PEMBINAAN; BAB XII PENGAKTIFAN KEMBALI; BAB XIII MONITORING DAN EVALUASI; BAB XIV PENYELENGGARA DAN SUMBER PEMBIAYAAN; BAB XV SANKSI; BAB XVI PENGAWASAN; BAB XVII TATA CARA BERAKHIR TUGAS; BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIX KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2010.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 03 Tahun 1986 tentang Ikatan Dinas dan Tugas Belajar (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1987), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
31 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 58 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL Menimbang Mengingat PROVINSI KALIMANTAN ...

... Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, 1. ...

Hal. 1, File: Pergub Kaltim 57-2016.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9), ...

... Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur. ...

... Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur. 4. 5. 6. ...

Hal. 2, File: Pergub Kaltim 57-2016.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. ...

... Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 21 Desember 2016 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. ...

... AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal 21 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. RUSMADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 59. ...

Hal. 12, File: Pergub Kaltim 57-2016.pdf

Download file:

Pergub Kaltim 57-2016.pdf

susunan - organisasi - tugas - fungsi - dan - tata - kerja

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 58, BD.2016/NO.60, TLD No.60

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.
UU No.25 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No.87 Tahun 2014; Keppres No.137/P Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, tugas, fugsi, dan tata kerja, kepegawaian, jabatan, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2016.
13 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 6 Tahun 2015

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penertiban Surat Persetujuan Barlayar Bagi Kapal Perikanan Di Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. ...

Hal. 3, File: PERGUB NOMOR 06 TAHUN 201... Kapal Perikanan.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. ...

... Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 12 Januari 2015 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. ...

... RUDY ARIFFIN Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 12 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

Hal. 11, File: PERGUB NOMOR 06 TAHUN 201... Kapal Perikanan.pdf

... PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR BAGI KAPAL PERIKANAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang : a. ...

... UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran ...

Hal. 1, File: PERGUB NOMOR 06 TAHUN 201... Kapal Perikanan.pdf

Download file:

PERGUB NOMOR 06 TAHUN 201... Kapal Perikanan.pdf

Kebijakan Pemerintah

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, BD.2015/NO.6

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penertiban Surat Persetujuan Barlayar Bagi Kapal Perikanan Di Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menjamin keselamatan operasional kapal perikanan serta tertib pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dan sebagai tindak lanjut Bagian Keenam Paragraf 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMENKP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, perlu mengatur pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar bagi kapal perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Bagi Kapal Perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008;
Peraturan Gubernur Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayarbagikapal Perikanan Di Provinsi Kalimantan Selatan, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Bagi Kapal Perikanan; 3. Tata Kerja; 4. Sarana Dan Prasarana ; 5. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 83 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang ...

... Kalimantan Timur, "1. ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara ...

Hal. 1, File: Pergub Kaltim 83-2016 ttg SOTK Bakesbangpol.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 ...

... Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur. 2. ...

... Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur. 7. ...

Hal. 2, File: Pergub Kaltim 83-2016 ttg SOTK Bakesbangpol.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. ...

... Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 21 Desember 2016 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR ttd DR. H. ...

... AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal 21 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. ...

Hal. 11, File: Pergub Kaltim 83-2016 ttg SOTK Bakesbangpol.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 17 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Download file:

Pergub Kaltim 83-2016 ttg SOTK Bakesbangpol.pdf

susunan - organisasi - tugas - fungsi - dan - tata - kerja

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 83, BD.2016/NO.85, TLD No.85

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
UU No.25 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No.87 Tahun 2014; Keppres No.137/P Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda No.9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, tugas, fugsi, dan tata kerja, kepegawaian, jabatan, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2016.
12 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN Menimbang Mengingat PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas, perlu menyempurnakan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

Hal. 1, File: Pergub Kaltim 05-2018 ttg...n Pemprov Kaltim.pdf

... Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. ...

... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. Hj. MEILIANA BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 5. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. ...

Hal. 14, File: Pergub Kaltim 05-2018 ttg...n Pemprov Kaltim.pdf

... LAMPIRAN IX TAHUN 2018 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 5 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK DINAS Tahun Anggaran : Nomor BKU ...

... " Kode Rekening Lembar ke KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi Kalimantan Timur. ...

... SUROTO, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1006 Samarinda, 12 Februari 2018 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. AWANG FAROEK ISHAK ...

Hal. 23, File: Pergub Kaltim 05-2018 ttg...n Pemprov Kaltim.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Mengubah

PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Download file:

Pergub Kaltim 05-2018 ttg...n Pemprov Kaltim.pdf

PERUBAHAN-RETRIBUSI-PERIZINAN-TERTENTU

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2018/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK:

bahwa dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan penyempurnaan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.14 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.68 Tahun 2010; PERPRES No.87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PD No.3 Tahun 2012.
Struktur dan besarnya Tarif Retribu si Izin Trayek dan Izin Usaha Perikanan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
3 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Ketentuan Pengisian Daftar Hadir Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Timur; perlu daftar melalui pengisian Kalimantan Timur Provinsi pembinaan Pemerintah dilakukan hadir; b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pengisian Daftar ...

... Hadir Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, .sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga harus diganti; a. bahwa dalam rangka menegakkan disiplin serta ...

Hal. 1, File: Pergub Kaltim 05-2021 ttg... Provinsi Kaltim.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur im dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. ...

... Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Timur akan diatur kemudian melalui Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur. (4) Ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini berlaku bagi Calon Pegawai ASN. -8- ...

Hal. 8, File: Pergub Kaltim 05-2021 ttg... Provinsi Kaltim.pdf

... Peraturan Oaerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Oaerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Oaerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan ...

Hal. 2, File: Pergub Kaltim 05-2021 ttg... Provinsi Kaltim.pdf

Download file:

Pergub Kaltim 05-2021 ttg... Provinsi Kaltim.pdf

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA-KETENTUAN PENGISIAN DAFTAR HADIR

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 5, BD.2021/No.5

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Ketentuan Pengisian Daftar Hadir Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Dalam rangka menegakkan disiplin serta meningkatkan kinerja, khususnya perilaku kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan pembinaan melalui pengisian daftar hadir; Pergub Kalimantan Timur No.36 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pengisian Daftar Hadir Bagi Pegawai Negara Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga harus diganti.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; Perda Prov. Kalimantan Timur No.9 Tahun 2016; Pergub Kalimantan Timur No.32 Tahun 2020.
Dalam peraturan gubernur ini diatur tentang Ketentuan Pengisian Daftar Hadir Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, meliputi: a. Jam kerja; b. Apel Pagi dan Apel Tanggal 17; c. Pengisian daftar hadir; d. Penanggung Jawab dan Mekanisme Rekapitulasi Absensi; e. Pelaporan daftar hadir; dan f. Sanksi.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2021.
Pergub No.36 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pengisian Daftar Hadir Bagi Pegawai Negara Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
12 hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Pangan Dan Gizi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 - 2015

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Khusus untuk beras, perkembangan keseimbangan produksi dan kebutuhan beras menunjukkan bahwa pada tahun 2007-2009 Kalimantan Tengah berada pada status "surplus" artinya Kalimantan Tengah telah mampu mencukupi ...

... 24.090 14.912 Kapuas 134.183 145. 735 157.038 Barito Selatan 11.117 13.157 12.664 Barito Utara 15.335 15.441 12.348 Sukamara 1.517 1.949 578 Lamandau 10.636 9.267 6.453 Seruyan 9.589 6.958 5.689 Katingan ...

... Barito Utara 12.348 16.498 - 4.150 6. Sukamara 578 5.338 - 4.760 7. Lamandau 6.453 8.006 - 1.553 8. Seruyan 5.689 15.401 -9.712 9. ...

Hal. 13, File: Lamp.Pergub_41.pdf

... Palangka Raya 145 26.137 - 25.992 Kalimantan T engah 296.052 288.022 8.030 Sumber data : BPS Prov Kalteng diolah Tabel 1.3. ...

... Barito Utara - 2.481 - 1.433 -6. Sukamara - 4.598 - 2.486 7. Lamandau - 795 1.654 ~ - - 8. Seruyan - 12.906 - 6.047 9. Katingan 4.559 6.550 -10. Pulang Pisau 17.828 18.098 11. ...

... Palangka Raya - 23.112 - 22.936 Kalimantan T engah 36.357 71.431 Sumber data : BPS Prov Kaifeng diolah, 2009 Meskipun Kalimantan Tengah untuk Tahun 2009 berada pada status surplus, beberapa kabupaten seperti ...

Hal. 14, File: Lamp.Pergub_41.pdf

... Mengenai situasi pangan dan gizi di Provinsi Kalimantan Tengah dapat digambarkan sebagai berikut: Tabet 1.6. ...

... Situasi Pangan dan Gizi Tahun 2010 Provinsi Kalimantan Tengah No Kabupaten S-Pertanian S-Kep S-Miskin S-Komposit W-Koposit ->--. 1 Kotawaringin Barat 3 1 2 6 Merah - ,.- 2 Kotawaringin Timur 3 2 3 8 Merah ...

... 3 Kapuas 1 1 3 5 Merah 4 Barito Selatan 2 2 2 6 Kuning 5 Barito Utara 1 2 2 5 Hijau 6 Sukamara 3 2 2 7 Merah - - - 7 Lamandau 1 1 3 5 Merah -8 Seruyan 3 2 3 8 Merah 9 Katingan 1 1 1 3 Hijau 10 Pulang ...

Hal. 17, File: Lamp.Pergub_41.pdf

Download file:

Pergub_41.pdf

Lamp.Pergub_41.pdf

PEMBANGUNAN

2011

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, BD.2011/41

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Pangan Dan Gizi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 - 2015

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, terkait program percepatan pencapaian Target Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Tengah, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 yang memuat arah kebijakan dan strategi pencapaiannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RAD PG; BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI; BAB IV KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011.
4 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 81 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur, 2. ...

... Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur. ...

Hal. 2, File: Pergub Kaltim 81-2016.pdf

... PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 ...

... Daerah Provinsi Kalimantan Timur: Mengingat : 1. ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Pembentukan Daerah-Daerah Otonom tentang Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara ...

Hal. 1, File: Pergub Kaltim 81-2016.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. ...

... Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 21 Desember 2016 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR ttd DR. H. ...

... AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal 21 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. ...

Hal. 11, File: Pergub Kaltim 81-2016.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Download file:

Pergub Kaltim 81-2016.pdf

susunan - organisasi - tugas - fungsi - dan - tata - kerja

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 81, BD.2016/NO.83, TLD No.83

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
UU No.25 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No.87 Tahun 2014; Keppres No.137/P Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda No.9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, tugas, fugsi, dan tata kerja, kepegawaian, jabatan, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2016.
12 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT