Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 96 ayat (4) dan ayat
(7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 ten tang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Desa, maka Pemerintah
Kabupaten wajib menetapkan Alokasi Dana Desa bagi seluruh
desa yang ada di Kabupaten
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2016
.Jumlah ADD untuk seluruh desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran
2017 adalah sebesar Rp.52.100.834.700,- (Lima Puluh Dua Milyar Seratus Juta
Delapan Ratus Tiga Puluh Emat Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum
ABSTRAK:
- bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum perlu dilakukan penyesuaian untuk mengakomodir beberapa ketentuan mengenai besaran tarif perjalanan dinas dalam negeri;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum.
- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum.
- Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum diubah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 3 diubah;
Ketentuan Lampiran I diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum
72
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 20 Tahun 2023
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...
... BLUD RSUD LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU JABATAN I PARAF DIREKTUR KABID Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 16 Juni 2023 BUPATI LAMANDAU, KASUBAG KASI ft HENDRA LBSMANA Diundangkan di Nanga Bulik pada ...
... tanggal 16 Juni 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, MUHAMAD IRWANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 888 TT ' AGIAN HUKUM ? ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255 ...
... Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 859); 13. ...
... Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. Bupati adalah Bupati Lamandau. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau. ...
... t * & BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU DENGAN ...
... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ...
... , Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau; 1. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, Perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah ;
Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah ;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 / PMK .05 / 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pengadaan Barang / Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah ;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2022 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamandau ;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 56 Tahun 2022 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;
1.Ketentuan Umum;
2.Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa;
3.Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
4.Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
5.Pendanaan; dan
6.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 42 Tahun 2018
... Desa Arga Mulya RT. 05 Keeamatan Bulik 74162 Kabupaten Lamandau; Nomor Registrasi P6207010202; e. Puskesmas Bukit Jaya, Alamat : Jl. ...
... Sematu Jaya 74669 Kabupaten Lamandau, Nomor Registrasi P6207013101; g. Puskesmas Tapin Bini, Alamat : Jl. ...
... Lamandau 74662 Kabupaten Lamandau, Nomor Registrasi P6207020202; 1. Puskesmas Bayat, Alamat : Jln. Pasir Putih No. 02 Bayat Kode Pos 74666 Kabupaten Lamandau, Nomor Registrasi P6207021101; J. ...
... Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Januari 2019 Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau ...
... Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 3 Desember 2018 Dittetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 3 Desember 2018 BUPATI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. ...
... UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018 NOMOR 564 KASUBAG PERATURAN PERUNDANG · uNDANGAN ~ OOKuaEN • ---\•t"t-- ... ,z, it PAHAF dfl ______ ,,. ...
... MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DI KABUPATEN LAMANDAU. ...
... BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati Lamandau ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah daerah Kabupaten Lamandau. 2. ...
... Bupati Lamandau adalah Bupati Lamandau. 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau. 6. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Puskesmas Di Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, sebagai Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah yang
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,
memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kesehatan
masyarakat guna memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga Unit
Pelaksana Teknis Puskesmas dituntut untuk mampu
memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan
menjadi pelopor pembangunan berwawasan kesehatan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015;
Pola Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas dimaksudkan sebagai pedoman
dan sekaligus payung hukum bagi UPT Puskesmas dalam melaksanakan dan
meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan
derajat kesehatan yang optimal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 42 Tahun 2018
30 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 41 Tahun 2018
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129A, Tambahan Lembaran ...
... BUPATI LAMANDAU PERATURAN PER- ..__ P _A_R_A_F _-t PROVINS! KALIMANTAN TENG I ANG. ...
... UNDANGAA PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN GARIS SEMPADAN JALAN, GARIS SEMPADAN PAGAR DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN DI KABUPATEN LAMANDAU Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN ...
... YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, a. bahwa untuk melaksnakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2013 tentang Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar dan Garis Sempadan ...
... yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terkait pelaksanaan pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan penertiban menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau ...
... di Nanga Bulik pada tanggal November 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ~ ARIFIN LP. ...
... UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018 NOMOR DAU, PERATURAN PER- ..__ P _A_R_A_F _ _. UNDANG · UNOANGAN ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar Dan Garis
Sempadan Bangunan Di Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksnakan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar dan Garis
Sempadan Bangunan maka perlu mengatur penentuan As
Jalan sebagai dasar untuk menentukan garis simpadan
bangunan dari as jalan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun
2013; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun
2014.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
KETENTUAN GARIS SEMPADAN; BAB Ill
DAERAH SEMPADAN JALAN DAN DAERAH SEMPADAN BANGUNAN; BAB IV
PENGENDALIAN; BABV
PENDANAAN; BAB VI
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 41 Tahun 2018
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2021
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor ...
... LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR Z6 TAHUN 2021 TENTANG PETA BATAS DESA BAYAT KECAMATAN BELANTIKAN RAYA DENGAN DESA PEDONGATAN KECAMATAN BULIK TIMUR KABUPATEN LAMANDAU RETA BATAS DESA 62.09.07 62.09.04.2006 ...
... .2008 DESA BAVAT KECAMATAN BELANTIKAN RAYA )ESA PEDONGATAN KECAMATAN BULIK TIMUR KABUPATEN LAMANDAU SKALA 1:15.000 0,3 0,6 0,9 O 0,15 1.2 KM DIAGRAM LOKASI : 111*0'0"E LETAK RETA: 112'0'0”E I I I * £ ...
... £ 111*0'0”E 112*0'0"E IS Tranivatn Mercator Horizontal . % REMERINTAH DAERAH P KABUPATEN LAMANDAU $ KETERANGAN MS UTAMA - TITIK KATOMETRlS BAYAT f' 1OAHia BATAS OESA I - , DAFTAR KOORDINAT »1 nv »1 »Y ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...
... Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal I April BUPATI lAU, HENDRA LESMANA Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal / April 20X > SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, Ml IRWANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Dengan Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dan Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dan Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... Kabupaten Lamandau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau. ...
... Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 19 Januari 2019 Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 15 Jan uari 2019 BUPATI UPATEN LAMANDAU 4'~ n~,11,;, rLAMANDAU 82 ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau ...
... Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. ...
... Bupati adalah Bupati Lamandau. 5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai un~ur penyelenggara Pemerintahan Desa. 6. ...
... KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN HONORARIUM, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWATAN DESA DAN BIAYA OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA Menimbang Mengingat DI ...
... KABUPATEN LAMANDAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 81 ayat (5) dan 82 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, ...
PERBUP Kab. Lamandau No. 23 Tahun 2020 tentang Besaran Honorarium, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dan Biaya Operasional Di Lingkungan Pemerintah Desa Di Kabupaten Lamandau
honorarium, gaji, penghasilan, uang kehormatan, tunjangan, hak lainnya.
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2019/582
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Honorarium, Tunjangan Badan Permusyawatan Desa Dan
Biaya Operasional Di Lingkungan Pemerintah Desa
Dikabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 81
ayat (5) dan 82 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015.
Besaran Honorarium, Tunjangan Badan Permusyawatan Desa Dan
Biaya Operasional Di Lingkungan Pemerintah Desa
Dikabupaten Lamandau
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2019.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 5 Tahun 2019
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 21 Tahun 2021
... 2005 Nomor 5); 6. 7. 8. 9. ‘ Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...
... Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal l flprU BUPATI >AU, HENDRA LEBMANA Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal t flpci ( SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, IRWANSVAH BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU ...
... LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 2 / TAHUN 2021 TENTANG PETA BATAS DESA BAYAT KECAMATAN BELANTIKAN RAYA DENGAN DESA GINIH KECAMATAN BATANG KAWA KABUPATEN LAMANDAU BUPATI L. DAU, HENDRA L MANA ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Dengan Desa Ginih Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dan Desa Ginih Kecamatan Batang Kawa, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dan Desa Ginih Kecamatan Batang Kawa;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dengan Desa Ginih Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 41 Tahun 2023
... - 14 (3) Aset KSO diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan RSUD Lamandau sebagai aset lainnya setiap 1 (satu) tahun. (4) Pendapatan yang diperoleh dari hasil KSO merupakan pendapatan RSUD Lamandau ...
... BLUD RSUD LAMANDAU KA9UPATEN LAMANDAUAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah K^bupaten Lamandau. ...
... 3-1 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, MUHAMAD IRWAN9YAH BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 5^3 ...
... dan dapat digunakan untuk pembiayaan operasional RSUD Lamandau. ...
... guna aset/barang milik RSUD Lamandau; b. meningkatkan pelayanan; dan c. meningkatkan penerimaan RSUD Lamandau. (2) Keija sama pemanfaatan aset/barang milik RSUD Lamandau dilaksanakan dengan bentuk: a. ...
... Pendapatan dan Belanja Daerah/ DPA/ RBA BLUD RSUD Lamandau untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap aset/barang milik RSUD Lamandau; b. mitra keija sama pemanfaatan ...
... -6(6) KSO penyediaan bangunan/gedung/fasilitas fisik, yang pemanfaatannya merupakan bagian dari tugas dan fungsi RSUD Lamandau, dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut: a. ...
... . untuk KSO penyediaan jasa, mitra KSO menyediakan jasa yang diperlukan oleh RSUD Lamandau sementara RSUD Lamandau menyediakan segala hal yang diperlukan dalam rangka terlaksananya KSO tersebut. ...
... BAB VI BENTUK KERJA SAMA OPERASIONAL PENGGUNAAN Pasal 7 (1) KSO Penggunaan merupakan KSO yang dilakukan antara RSUD Lamandau dengan mitra KSO dalam rangka mengelola dan menatausahakan aset RSUD Lamandau ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama Operasional Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan hak setiap masyarakat yang
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam
mewujudkan dan meningkatkan kehidupan yang baik, sehat,
sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/ PMK.05/ 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Daerah;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 86 Tahun 2021 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit
Umum Daerah Lamandau pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Lamandau;
1.Ketentuan Umum;
2.Maksud dan Tujuan;
3.Ruang Lingkup;
4.Prinsip Pelaksanaan Kerjasama Operasional;
5.Bentuk Kerjasama Operasional;
6.Bentuk Kerjasama Operasional Penggunanaan;
7.Kerjasama Operasional Penyediaan Alat/Jasa Sumber Daya Manusia Kesehatan;
8.Tata Kerja Sama Operasional Pemanfaatan;
9.Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna; dan
10.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2023.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 30 Tahun 2018
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik LokalRadio Siaran Pemerintah Daerah Suara Citra LamandauKabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun ...
... di LPPL RSPD Suara Citra Lamandau dan/atau hasil rekrutmen yang dilakukan atas dasar kebutuhan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau. 21. ...
... Pasal 3 Maksud Pembentukan Alat Kelengkapan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau adalah agar pengawasan dan pengelolaan Operasional Penyelenggaraan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau dapat berjalan sesuai ketentuan ...
... Dalam siaran LPPL RSPD Suara Citra Lamandau lebih diperbanyak siaran lokal. ...
... BAB Ill PEMBIAYAAN PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN LPPL RSPD SUARA CITRA LAMANDAU Pasal24 (1) Pembiayaan Alat Kelengkapan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau Kabupaten Lamandau berasal dari APBD. (2) LPPL RSPD ...
... Suara Citra Lamandau Kabupaten Lamandau diperbolehkan untuk mendapatkan pembiayaan lain yaitu: a. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dan Pengelolaan
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radiosiaran Pemerintah
Daerah Suara Citra Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamandau Nom01· 2 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran
Publik LokalRadio Siaran Pemerintah Daerah Suara Citra
Lamandau
dan
dalam
rangka
kelancaran
penyelenggaraanpenyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah
Suara Citra Lamandauperlu dibentuk AlatKelengkapan dan
Pengelolaan Lembaga Penyiaran PublikLokal Radio Siaran
Pemerintah Daerah Suara Citra Lamandau.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2016; Peraturan Bupati LamandauNomor 6 Tahun 2011; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2016.
Pembentukan Alat Kelengkapan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau
adalah agar pengawasan dan pengelolaan Operasional Penyelenggaraan LPPL
RSPD Suara Citra Lamandau dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 30 Tahun 2018
13 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
