Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
... _A- (3) Suap/gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian yang diterima oleh pejabat/pegawai UKPBJ yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. (2 ...
... ) Setiap pejabat/ pegawai UKPBJ dilarang menerima dan/ atau memberikan sesuatu apapun yang dianggap sebagai suap/ gratifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ( 1) UKPBJ di dalam melaksanakan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 44 Seri E Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permendagri No 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemda Provinsi dan Kab/Kota, perlu menetapkan Perbup tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemkab Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 112 Tahun 2018; Perka LKPBJ No 14 Tahun 2018; Perda Kab Purworejo No 14 Tahun 2016; Perbup Purworejo No 95 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan UKPBJ, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, pengendalian dan pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2018 dan Peratran Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2011 dicabut.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 68 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahKebijakan Pemerintah
Hasil pencarian pada file:
... a Melaksanakan kampanye publik (public campaign) terkait kebijakan gratifikasi Terlaksananya kampanye publik terkait kebijakan gratifikasi Jumlah kegiatan kampanye publik terkait kebijakan gratifikasi ...
... PD Jumlah kebijakan gratifikasi (1 kegiatan/tahun) Laporan kegiatan kebijakan gratifikasi PD V V V V V Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah c Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan gratifikasi Tersusunnya ...
... hasil evaluasi gratifikasi Terlaksananya tindaklanjut evaluasi gratifikasi Jumlah tindak lanjut hasil evaluasi gratifikasi (1 kegiatan/tahun) Laporan tindak lanjut evaluasi gratifikasi PD V V V V V Tim ...
... kebijakan gratifikasi sampai pada lini terendah Jumlah kebijakan gratifikasi (1 kegiatan/tahun) Laporan kegiatan kebijakan gratifikasi V V V V V Inspektorat Seluruh PD d Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan ...
... gratifikasi Tersusunnya hasil evaluasi atas pelaksanaan gratifikasi Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan gratifikasi (1 kegiatan/tahun) Laporan evaluasi gratifikasi V V V V V Inspektorat PD terkait area ...
... perubahan RB e Menindaklanjuti hasil evaluasi gratifikasi Terlaksananya tindaklanjut evaluasi gratifikasi Jumlah tindak lanjut hasil evaluasi gratifikasi (1 kegiatan/tahun) Laporan tindak lanjut evaluasi ...
... Blowing System (1 kegiatan /tahun) Undangan, daftar hadir, notulen, foto dokumentasi kegiatan V V V V V Inspektorat Seluruh PD c Mengimplementasikan Whistle Blowing System Terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi ...
... di tiap Perangkat Daerah Jumlah kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi di tiap Perangkat Daerah (1 kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi/tahun) SK UPG PD, Laporan kegiatan UPG PD V V V V V Inspektorat ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD Tahun 2021/No.68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjutiketentuan Pasal 1 ayat (2)Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2022–2026
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 12 Tahun 2017; PErpres No 81 Tahun 2010; Perpres No 54 Tahun 2018; PErmenPANRB No 25 Tahun 2020; PermenPANRB No 26 Tahun 2020; PErgub Jateng No 28 Tahun 2019; PErda Kab Sragen No 7 Tahun 2008; Perda Kab Sragen No 4 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pelaksanaan dan rencana aksi;
b. jangka waktu;
c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
d. pembinaan dan pengawasan;dan
e. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2021.
101 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:
... yang mengimplementasikan SPIP berkembang Perangkat Daerah - ,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Inspektorat Daerah Persentase penanganan laporan gratifikasi ...
... oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) '% - ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN ...
... yang mengimplementasikan SPIP berkembang Perangkat Daerah - ,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Inspektorat Daerah Persentase penanganan laporan gratifikasi ...
... oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) '% - ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN ...
... Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Penanggung Jawab 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD targ et Rp targ et Rp tar get Rp tar get Rp Persentase penanganan laporan gratifikasi ...
... oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) '% - ,00 100, 00 100 ,00 100 ,00 10 0,0 0 KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase ...
PERUBAHAN - RENCANA PEMBANGUNAN - JANGKA MENENGAH - DAERAH KOTA KOTAMOBAGU - TAHUN 2018-2023
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
Dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah, dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023.
Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 4 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 3), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2022.
Mengubah Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 3)
-
538 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada batas waktu yang telah ditentukan; b. tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan terkait gratifikasi ...
... Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dikenakan pengurangan/pengurangan sebesar 1 (satu) persen; b. tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan terkait gratifikasi ...
... pembayaran kerugian Negara/ Daerah dikenakan pengurangan/pengurangan sebesar 1 (satu) persen. (3) Pengurangan pembayaran TPP PNS terkait dengan tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan gratifikasi ...
... secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah tersedianya aplikasi pelaporan gratifikasi pada Inspektorat Daerah. ...
PERBUP Kab. Kendal No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
PERBUP Kab. Kendal No. 87 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pemberian tambahan
penghasilan pegawai sehingga dapat meningkatkan
kedisiplinan, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal,
maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal
Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kendal, perlu dicabut dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Sasaran Penerima TPP PNS
Bab III Penetapan Besaran Basic TPP
Bab IV Kriteria Pemberian TPP PNS
Bab V Pemberian TPP PNS
Bab VI Pengurangan Pembayaran TPP PNS
Bab VII Pembayaran TPP PNS
Bab VIII Rumus Penghitungan TPP
Bab IX Penghentian TPP PNS
Bab X Pembiayaan
Bab XI Pembinaan dan Pengawasan
Bab XII Ketentuan Lain-Lain
Bab XIII Ketentuan Peralihan
Bab XIV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2020 dicabut.
18 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2012
... KABUPATEN LAMANDAU (NANGA BULIK) Rp. 2.000.000,- 11. KABUPATEN MURUNG RAYA (PURUK CAHU) Rp. 2.000.000,- 12. KABUPATEN PULANG PISAU Rp. 1.000.000,- 13. KABUPATEN SUKAMARA Rp. 2.400.000,- 14. ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Dan Honorer Lainnya Serta Uang Lembur Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan
tugas—tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan
kepada masyarakat bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,
Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Lainnya Lingkup Pemerintah
Kota Banjarbaru yang melaksanakan tugas luar daerah dan atau
dalam daerah, perlu diberikan biaya perjalanan dinas; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22
Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun 2012, bahwa pemerintah daerah perlu
meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas
melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan
dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost), dilakukan
secara selektif serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan
dinas yang relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah,
sehingga Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 dan
perubahannya tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat
Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Lainnya
serta Uang Lembur di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
perlu disesuaikan dan ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2011
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Biaya Tafif Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Derah, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Lainnya Serta Uang Lembut Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Jenis Perjalanan Dinas; Biaya Perjalanan Dinas Jabatan; Perjalanan Dalam Daerah; Perjalanan Dinas Luar Daerah; Perjalanan Dinas Penjemputan Pejabat Negaraipns/non Pns yang Meninggal Dunia Dalam Melaksanakan Tugas Diluar Provinsi; Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; Pelaksanaan Lembur; Ketentuan Khusus; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
25 Halaman
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 138 Tahun 2016
... Lamandau 649 16.11 Kab. Gunung Mas 656 16.12 Kab. Pulang Pisau 960 16.13 Kab. Murung Raya 605 16.14 Kab. Barito Timur 671 17 PROVINSIKALIMANTANSELATAN 17.1 Kab. Banjar 733 17.2 Kab. ...
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala DaerahKeluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Hasil pencarian pada file:
... BHARAT 5.00% SUMATERA BARAT KOTA PARIAMAN 5.00% SUMATERA BARAT PADANG PARIAMAN 5.00% SUMATERA OGAN ILIR SELATAN 5.00% KEPULAUAN RIAU LINGG A 5.00% KEPULAUAN RIAU NATUNA 5.00% BALI GIANYAR 5.00% KALIMANTAN LAMANDAU ...
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak NO. 10, BN 2015/NO 1531; PERATURAN.GO.ID: 92 HLM
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemilu Tahun 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2015.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.07/2018
... Lamandau 183,023 15 Kab. Sukamara 183,023 XVIII Total Provinsi Kalimantan Barat 7,405,187 1 Provinsi Kalimantan Barat 2,221,555 2 Kab. Bengkayang 170,889 3 Kab. Landak 170,889 4 Kab. ...
Peraturan Menteri Keuangan NO. 09/PMK.07/2011, BN 2011/ NO 14; PERATURAN.GO.ID : 3 HLM
Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2011.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2011
... Wilayah yang rawan situasi pangan dan g1zinya dengan resiko sedang adalah Kabupaten Sukamara, Seruyan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Kapuas, Barito Selatan ...
... Kotawaringin Barat 6.793 8.796 7.184 Kotawaringin Timur 17.214 24.090 14.912 Kapuas 134.183 145. 735 157.038 Barito Selatan 11.117 13.157 12.664 Barito Utara 15.335 15.441 12.348 Sukamara 1.517 1.949 578 Lamandau ...
... .- 2 Kotawaringin Timur 3 2 3 8 Merah 3 Kapuas 1 1 3 5 Merah 4 Barito Selatan 2 2 2 6 Kuning 5 Barito Utara 1 2 2 5 Hijau 6 Sukamara 3 2 2 7 Merah - - - 7 Lamandau 1 1 3 5 Merah -8 Seruyan 3 2 3 8 Merah ...
... Berdasarkan analisis situasi pangan dan gizi tahun 2010 di atas, dengan menggunakan gabungan indikator pertanian, kesehatan dan sosial ekonomi maka ada 1 0 kabupaten tergolong tingkat kerawanan sedang (Lamandau ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Pangan Dan Gizi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 - 2015
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, terkait program percepatan pencapaian Target Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Tengah, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 yang memuat arah kebijakan dan strategi pencapaiannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010;
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II RAD PG;
BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI;
BAB IV KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
