Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelayanan Jasa Konsultansi pada Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
Audit internal memerlukan adanya jasa pelayanan konsultansi pada Inspektorat Daerah agar dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol, dan tata kelola.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No.27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No.72, Tambahan Lembaran Negara No.1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No.51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.2756);
UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
PP No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Perbup Bulungan No.11 Tahun 2019 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;
Perbup Bulungan No.35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bulungan sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.78 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup No.35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bulungan.
Perbup ini mengatur tentang pelayanan jasa konsultansi pada Inspektorat Daerah, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pelayanan Jasa Konsultansi; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2023.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Jasa Konsultansi yang bersifat khusus ditetapkan dengan Keputusan Inspektur dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan konsultasi secara tatap muka atau secara elektronik ditetapkan dalam standar operasional prosedur oleh Inspektur.
9 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Batas Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah
ABSTRAK:
Perlu menetapkan dan menegaskan batas wilayah Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah untuk mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.45 Tahun 2016;
Perbup ini menetapkan batas Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah, yang meliputi batas sebelah utara, timur, selatan, dan barat. Batas tersebut ditetapkan dan ditegaskan dengan Pilar Batas Utama (PBU) atau Pilar Acuan Batas Utama (PABU) dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan kesepakatan dan berita acara. Luas wilayah administrasi Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah adalah ± 1.043,57 Ha (lebih kurang seribu empat puluh tiga koma lima puluh tujuh hektare).
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2023.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 27 Tahun 2018
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD 2018/NO 29
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Gaji ke 13,
Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun
Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 903/3387/SJ tentang Pemberian Tunjangan Hari
Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD, ketentuan Angka Romawi V angka 22
huruf c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
2018, maka kegiatan yang belum dianggarkan dalam APBD
dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun anggaran berkenaan, pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Bulungan, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, . Peraturan Bupati Bulungan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Peraturan ini mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 berfokus pada perubahan atau revisi terhadap dokumen APBD yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang berkembang selama tahun anggaran 2018, seperti perubahan pendapatan daerah, perubahan kebutuhan belanja, atau peristiwa luar biasa yang mempengaruhi pengelolaan anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2018.
PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2018
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 28 Tahun 2018
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD 2018/NO 30
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Peraturan Bupati Bulungan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Peraturan Bupati Bulungan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Peraturan ini mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah dokumen yang mengatur tentang laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2017. Peraturan ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan akuntabilitas yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupati (Perbup) tentang ZONASI TATA RUANG KECAMATAN TANJUNG SELOR
ABSTRAK:
penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan
diwilayah Kecamatan Tanjung Selor sebagai ibukota Kalimantan Utara perlu penataan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di beberapa kawasan, sehingga dapat
menegaskan wajah ibukota Tanjung Selor yang representative dan dewasa ini semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, kebutuhan prasarana dan sarana
maupun lingkungan, melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NOMOR : 20/PRT/M/2011 Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, penyusunan zonasi tata ruang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Zonasi Tata Ruang Kecamatan Tanjung Selor.
UU No 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, UU No 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, PP No 35 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, PP No Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Peraturan Menteri Pekerjan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/ Kota, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.
Peraturan ini mengenai pengaturan penggunaan dan pemanfaatan ruang di Kecamatan Tanjung Selor, dengan mencakup Penetapan zona, penggunaan lahan, kebujakan peraturan, rencana pengembangan, pengendalian dan pengawasan, penyusunan dan revisi rencana, serta penyelesaian sengketa. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan ruang di Kecamatan Tanjung Selor dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, mendukung perencanaan pembangunan yang terintegrasi, serta menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan dan fungsi ruang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2018.
46 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2017
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 ABSTRAK
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD 2017/NO 18
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2017.
UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP No 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, PP No 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, PERMENDAGRI No 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran PendapatandanBelanja Daerah TahunAnggaran 2017, PERMENDAGRI No 31 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Peraturan ini mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 mengatur perubahan pada anggaran yang telah disetujui sebelumnya. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan anggaran dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah selama tahun anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DPRD
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Bulungan, dalam hal Pemerintah Daerah
belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi
Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan
tunjangan transportasi, berdasarkan hasil rapat Tim Anggaran dan memperhatikan hasil kajian Kantor Jasa Penilai Publik Wahyu Yasir Purnama dan Rekan Nomor 126/WYPRYK/BPP/01.11/2017 tertanggal 23 Oktober 2017 perlu menetapkan besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, . Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.
Peraturan ini mengenai pemberian tunjangan untuk mendukung mobilitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota DPRD mendapatkan dukungan finansial yang memadai untuk menutupi biaya transportasi yang dikeluarkan dalam menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2017.
3 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 46 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Perda No. 9/2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UUD 1945; UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.9 Tahun 2021; Permendagri No.15 Tahun 2023; Perda Kabupaten Bulungan No.4 Tahun 2022; Perda Kabupaten Bulungan No.9 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, dengan rincian Pendapatan Daerah sebesar Rp1.641.692.868.893,00, Belanja Daerah sebesar Rp1.937.748.979.012,00, serta Pembiayaan Daerah sebesar Rp296.056.110.119,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
34 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 47 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Setiap individu memiliki hak atas jaminan pelayanan kesehatan guna memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabat, menuju terciptanya masyarakat yang sehat, sejahtera, adil, dan makmur. Dalam upaya mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, diperlukan alokasi bantuan pembayaran iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membayarkan sebagian atau seluruh iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP), dengan memberikan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Perpres No.82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No.64 Tahun 2020; PMK No.78/PMK.02/2020;
Perbup ini mengatur tentang petunjuk teknis pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang meliputi ketentuan umum, penyelenggaraan pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan, persyaratan PBPU dan BP Pemda, besaran bantuan iuran jaminan kesehatan, pelaksanaan pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan, pengalihan peserta PBI Jaminan Kesehatan ke peserta PBPU dan BP Pemda, pembayaran iuran PBPU dan BP Pemda, pengendalian dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 30 Tahun 2017
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, BD 2017/NO 30
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.
UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, UU No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, PP No 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP No 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, PP No 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, PERMENDAGRI No 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, PERDA, Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018.
Peraturan ini mengenai rincian dan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulungan untuk tahun anggaran 2018. Secara keseluruhan, peraturan ini berfungsi untuk memberikan detail yang jelas tentang bagaimana APBD Kabupaten Bulungan akan diimplementasikan sepanjang tahun anggaran 2018, memastikan bahwa anggaran dialokasikan secara efektif untuk mendukung berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
