Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: bulungan

Menemukan 704 peraturan dalam 0,052 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 27 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penetapan Batas Desa Tanah Kuning Di Kecamatan Tanjung Palas Timur

Abstrak

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. ...

... Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 9 Oktober 2021 BUPATI BULUNGAN, Pembina IV/a NrP. 19701 t302002121oo4 ttd SYARWANI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 9 Oktober ...

... 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN. ttd SYAFRIL BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 27 Plt. ...

Hal. 9, File: penetapan-batas-desa1637632655.pdf

... SALINAN BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 27 TAHUN 2O2I TENTANG PENETAPAN BATAS DESA TANAH KUNING DI KECAMATAN Menimbang : a. Mengingat : 1. b. ...

... TANJUNG PALAS TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa dalam rangka penyelenggaraan ...

Hal. 1, File: penetapan-batas-desa1637632655.pdf

... LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN BATAS DESA TANAH KUNTNG DI KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR BATAS WILAYAH DESA TANAH KUNING DI KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR ..," .1 ...

... KePembina IY la NrP. 19701 1302002121004 BUPATI BULUNGAN, ttd SYARWANI ...

Hal. 10, File: penetapan-batas-desa1637632655.pdf

Download file:

penetapan-batas-desa1637632655.pdf

PENETAPAN BATAS DESA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD 2021/Nomor 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Desa Tanah Kuning Di Kecamatan Tanjung Palas Timur

ABSTRAK:

dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur; berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN BATAS DESA sebelah utara : berbatasan dengan Laut Sulawesi; sebelah timur : berbatasan dengan Laut Sulawesi; sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Mangkupadi; sebelah barat : berbatasan dengan Desa Binai. BAB III KETENTUAN PERALIHAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2021.
10 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 12 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Abstrak

Hak Asasi Manusia Kependudukan dan Perkawinan Pariwisata dan Kebudayaan

Hasil pencarian pada file:

... dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT. ...

... Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 2. ...

... Bupati adalah Bupati Bulungan. 5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. 6. ...

Hal. 2, File: Perda No 12 Thn 2016 ttg ...ngan MHA Salinan.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2016 BUPATI BULUNGAN, ttd SUDJATI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN ...

... , ttd ttd SYAFRIL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROP. ...

Hal. 14, File: Perda No 12 Thn 2016 ttg ...ngan MHA Salinan.pdf

... 1 BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang : a. bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya merupakan hal yang harus dilakukan sesuai dengan ...

... perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa masyarakat hukum adat di Kabupaten Bulungan selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak ...

Hal. 1, File: Perda No 12 Thn 2016 ttg ...ngan MHA Salinan.pdf

Download file:

Perda No 12 Thn 2016 ttg ...ngan MHA Salinan.pdf

PENYELENGGARAAN – PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN – MASYARAKAT HUKUM ADAT

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2016/NO.12, TLD/NO.27

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

ABSTRAK:

Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya merupakan hal yang harus dilakukan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat hukum adat di Kabupaten Bulungan selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat. Sesuai dengan aspirasi masyarakat hukum adat yang berkembang di Kabupaten Bulungan, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat merupakan salah satu cara memberikan kepastian dan keadilan kepada masyarakat hukum adat dalam rangka mempertegas keberadaan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1: Ketentuan Umum. Bab 2: Pengakuan dan Perlindungan MHA. Bab 3: Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat. Bab 4: Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Bab 5: Tugas dan Wewenang. Bab 6: Lembaga Adat. Bab 7: Panitia Masyarakat Hukum Adat. Bab 8: Penyelesaian Sengketa. Bab 9: Pendanaan. Bab 10: Peran Serta Masyarakat. Bab 11: Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Tidak ada
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
14 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 21 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Sistem Dan Prosedur Pencairan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Secara Elektronik

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... SALINAN BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 2I TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENCAIRAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SECARA ELEKTRONIK DENGAN ...

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan memperlancar proses pencairan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bulungan dengan tetap ...

... memperhatikan aspek keamanan proses dan kejelasan tanggung jawab dari masing-masing pengelola keuangan; bahwa dengan pelaksanaan proses pencairan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bulungan ...

Hal. 1, File: sistem-dan-prosedur-1637722671.pdf

... Aggr setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. Salinan sesuai dengan aslinya Plt. ...

... .\ A . ' 1v u Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal I I September 2021 BUPATI BULUNGAN. HAMRAN. ...

... SH Pembina IV/a ttd SYARWANI NlP. 1970r 1302002121004 Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal I I September 2O2l SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd SYAFRIL BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ...

Hal. 11, File: sistem-dan-prosedur-1637722671.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 2. ...

... Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan. ...

... Bupati adalah Bupati Bulungan. ...

Hal. 4, File: sistem-dan-prosedur-1637722671.pdf

Download file:

sistem-dan-prosedur-1637722671.pdf

APBD

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD 2021/Nomor 21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Dan Prosedur Pencairan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Secara Elektronik

ABSTRAK:

dalam rangka mempercepat dan memperlancar proses pencairan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bulungan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan proses dan kejelasan tanggung jawab dari masing-masing pengelola keuangan; dengan pelaksanaan proses pencairan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bulungan Secara Elektronik, perlu mengatur sistem dan prosedur pencairan dana;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahwn 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM BAB III PROSEDUR PENERBITAN DAN PEI{YAMPAIAN SPM BAB IV PROSES PENERBITAN SP2D SECARA ELEKTRONIK BAB V BENTUK DAN JENIS FORMULIR BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2021.
27 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 40 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2O2O Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Agar setiap pengundangan penempaEnnya Bulungan. ...

... Kepala Hukum, MP. 1970r 1302002t21004 ttd SYARWANI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 November 2O2l SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN. ttd SYAFRIL BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 ...

Hal. 17, File: pedoman-pengelolaan-1645670874.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 2. ...

... Bupati adalah Bupati Bulungan. 4. ...

... Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bulungan. 6. ...

Hal. 3, File: pedoman-pengelolaan-1645670874.pdf

... SALINAN BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA Menimbang ...

... BUPATI BULUNGAN. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2Z Tahun 2O2O tentang Pedoman Penilaian Risiko pada perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu ...

Hal. 1, File: pedoman-pengelolaan-1645670874.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Bulungan No. 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Download file:

pedoman-pengelolaan-1645670874.pdf

PENGELOLAAN RISIKO

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD 2021/Nomor 40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Kepala Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326 /K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah Peraturan Kepala Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penliaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Kepala Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intem Berbasis Risiko Peraturan Bupati Bulungan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOLAAN RESIKO BAB III PELAPORAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
104 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 39 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Ketenagakerjaan

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 14 Desember 2020 Plt.BUPATI BULUNGAN, ttd. ...

... SYAFRIL BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 39 ...

Hal. 19, File: PERBUP NOMOR 39 TAHUN 202... PEMKAB BULUNGAN.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 2. ...

... Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan. 3. ...

... Bupati adalah Bupati Bulungan. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bulungan. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan. ...

Hal. 2, File: PERBUP NOMOR 39 TAHUN 202... PEMKAB BULUNGAN.pdf

... BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ...

... DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, agar lebih efektif dan efisien, ...

... dinas bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan personil non pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan ...

Hal. 1, File: PERBUP NOMOR 39 TAHUN 202... PEMKAB BULUNGAN.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Bulungan No. 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas
PERBUP Kab. Bulungan No. 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Mencabut

PERBUP Kab. Bulungan No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Download file:

PERBUP NOMOR 39 TAHUN 202... PEMKAB BULUNGAN.pdf

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

dalam rangka pencapaian tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, agar lebih efektif dan efisien, khususnya dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas, maka perlu mengatur kembali pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan personil non pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan; Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, sudah tidak sesuai situasi dan kondisi saat ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Pejalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS PERJALANAN DINAS BAB III PERJALANAN DINAS JABATAN BAB IV PERJALANAN DINAS PINDAH BAB V PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAB VI PERJALANAN DINAS PERSONIL NON PNSD BAB VII PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAB VIII LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS BAB X SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 3)
30 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 91 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 91 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BULUNGAN, Menimbang ...

... rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan ...

... sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijkan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan ...

Hal. 1, File: PERBUP NOMOR 91 TAHUN 202...EMERINTAH DAERAH.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 51); ...

... Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 2. ...

... Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan. ...

Hal. 3, File: PERBUP NOMOR 91 TAHUN 202...EMERINTAH DAERAH.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 202223 September 2022 BUPATI BULUNGAN, ttd SYARWANI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2023 23 September 2022 SEKRETARIS DAERAH ...

... KABUPATEN BULUNGAN, ttd RISDIANTO BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 91 Salinan sesuai dengan aslinya An. ...

Hal. 8, File: PERBUP NOMOR 91 TAHUN 202...EMERINTAH DAERAH.pdf

Download file:

PERBUP NOMOR 91 TAHUN 202...EMERINTAH DAERAH.pdf

KEBIJAKAN AKUNTANSI - PEMERINTAH DAERAH - KABUPATEN BULUNGAN - PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 91

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah diperlukan prinsip dasar dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijkan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan saat ini sehingga perlu diganti. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2022.
Perbup ini mengatur mengenai kebijakan akuntansi Pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan akuntansi Pemda terdiri atas kerangka konseptual kebijakan akuntansi, kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Entitas Pelaporan wajib menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dan laporan keuangan tahunan, paling sedikit terdiri atas LRA, LP-SAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi untuk Unit Pemerintahan wajib menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dan laporan keuangan tahunan, paling sedikit terdiri atas LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Ketentuan mengenai penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah.
Peraturan ini terdiri dari 8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 40 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 14 Desember 2020 Plt.BUPATI BULUNGAN, ttd INGKONG ALA Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 14 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ...

... ttd SYAFRIL BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 40 ...

Hal. 3, File: PERBUP NOMOR 40 TAHUN 202...INTAH DAERAH (2).pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI ...

... Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 2. ...

... Bupati adalah Bupati Bulungan. 4. ...

Hal. 2, File: PERBUP NOMOR 40 TAHUN 202...INTAH DAERAH (2).pdf

... Bimtek dan Workshop dalam Daerah Kabupaten Bulungan dan Luar Kaltara : 1) Pejabat Eselon II / yang disetarakan OJP 850.000 2) Pejabat Eselon III / yang disetarakan OJP 750.000 3) Pejabat Eselon ...

... 5) Moderator OJP 850.000 11 Kegiatan Observasi Lapangan (OL) Diklat Teknis dan Fungsional, Benchmarking Diklat Kepemipinan dan kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional yang dilaksanakan diluar Kabupaten Bulungan ...

... Uang Saku Peserta Struktural dan Diklat Teknis Fungsional 1) Uang Saku dalam daerah Kabupaten Bulungan OH 100.000 2) Uang Saku luar daerah kabupaten Bulungan OH 150.000 3) Uang Saku luar daerah ...

Hal. 19, File: PERBUP NOMOR 40 TAHUN 202...INTAH DAERAH (2).pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Bulungan No. 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium/Biaya Jasa Lainnya, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Konsumsi Rapat, Biaya Pengadaan Kendaraan dan Biaya Pemeliharaan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah

Diubah dengan

PERBUP Kab. Bulungan No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Download file:

PERBUP NOMOR 40 TAHUN 202...INTAH DAERAH (2).pdf

PEDOMAN STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STANDAR BELANJA Standar belanja meliputi: a. standar biaya honorarium/jasa lainnya; b. standar biaya konsumsi rapat; c. standar biaya pengadaan kendaraan; dan d. standar belanja pemeliharaan; BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
42 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 66 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAN KEPALA DAERAH Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Bulungan adalah “Mewujudkan Kabupaten Bulungan yang Berdaulat Pangan, Maju dan Sejahtera”, Berdasarkan ...

... Visi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bulungan sebagai arahan utama dalam pembangunan Kabupaten Bulungan dalam Jangka Menengah 2021-2025, ditetapkan 5 (lima) MISI untuk mewujudkan visi ...

... Peran Puskesmas Pimping Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Analisis Peran Puskesmas dalam Mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bulungan VISI “Mewujudkan Kabupaten Bulungan ...

Hal. 499, File: PERBUP NOMOR 66 TAHUN 202...UMUM DAERAH UNIT.pdf

... Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 September 2022 BUPATI BULUNGAN, ttd SYARWANI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 September 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd ...

... RISDIANTO BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 66 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. ...

Hal. 9, File: PERBUP NOMOR 66 TAHUN 202...UMUM DAERAH UNIT.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 3); 20. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bulungan; 21. ...

... Peraturan Bupati Bulungan nomor 37 tahun 2016 tentang kedudukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 22. ...

Hal. 171, File: PERBUP NOMOR 66 TAHUN 202...UMUM DAERAH UNIT.pdf

Download file:

PERBUP NOMOR 66 TAHUN 202...UMUM DAERAH UNIT.pdf

rencana strategis - badan layanan umum daerah - unit pelaksana teknis daerah - pusat kesehatan masyarakat

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 66

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang kedudukan renstra BLUD UPTD Puskesmas, perencanaan dan penganggaran BLUD UPTD Puskesmas, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renstra BLUD UPTD Puskesmas, dan sistematika.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2022.
Peraturan ini terdiri dari 778 halaman (Batang Tubuh hal 1 s.d. 9; Lampiran hal 10 s.d. 778)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 68 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium/Biaya Jasa Lainnya, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Konsumsi Rapat, Biaya Pengadaan Kendaraan Dan Biaya Pemeliharaan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengadaan Barang/Jasa

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. ...

... BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 68 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. ...

Hal. 5, File: PERBUP NOMOR 68 TAHUN 202...OR 39 TAHUN 2021.pdf

... - 1 - BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM ...

... /BIAYA JASA LAINNYA, BIAYA PERJALANAN DINAS, BIAYA KONSUMSI RAPAT, BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN ...

Hal. 1, File: PERBUP NOMOR 68 TAHUN 202...OR 39 TAHUN 2021.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1); 11. ...

... Peraturan Bupati Bulungan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium/Biaya Jasa Lainnya, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Konsumsi Rapat, Biaya Pengadaan Kendaraan dan Biaya Pemeliharaan ...

... Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati ...

Hal. 3, File: PERBUP NOMOR 68 TAHUN 202...OR 39 TAHUN 2021.pdf

Download file:

PERBUP NOMOR 68 TAHUN 202...OR 39 TAHUN 2021.pdf

perubahan peraturan - pedoman - standar biaya honorarium - biaya jasa lainnya - biaya perjalanan dinas - biaya konsumsi rapat - biaya pengadaan kendaraan - biaya pemeliharaan jasa

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 68

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium/Biaya Jasa Lainnya, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Konsumsi Rapat, Biaya Pengadaan Kendaraan Dan Biaya Pemeliharaan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Sehubungan dengan adanya penyesuaian harga jasa dan tarif serta usulan dari perangkat daerah dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 sehingga Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium/Biaya Jasa Lainnya, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Konsumsi Rapat, Biaya Pengadaan Kendaraan dan Biaya Pemeliharaan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011; dan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 39 Tahun 2021.
Peraturan ini mengubah lampiran Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium/Biaya Jasa Lainnya, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Konsumsi Rapat, Biaya Pengadaan Kendaraan dan Biaya Pemeliharaan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium/Biaya Jasa Lainnya, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Konsumsi Rapat, Biaya Pengadaan Kendaraan dan Biaya Pemeliharaan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 41).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2022.
Lampiran Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium/Biaya Jasa Lainnya, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Konsumsi Rapat, Biaya Pengadaan Kendaraan dan Biaya Pemeliharaan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium/Biaya Jasa Lainnya, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Konsumsi Rapat, Biaya Pengadaan Kendaraan dan Biaya Pemeliharaan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 41).
Peraturan ini terdiri dari 65 halaman (Batang Tubuh hal 1 s.d. 5; Lampiran hal 6 s.d. 65)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 90 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2022 BUPATI BULUNGAN, ttd SYARWANI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 ...

... Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd RISDIANTO BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 9062 Salinan sesuai ...

Hal. 10, File: PERBUP NOMOR 90 TAHUN 202...EMERINTAH DAERAH.pdf

... Sistem Akuntansi Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Hal - 169 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BUPATI BULUNGAN Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran ...

... posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. …………, ……………… Bupati Bulungan ...

... BUPATI BULUNGAN, ttd SYARWANI Salinan sesuai dengan aslinya An. Kepala Bagian Hukum Analis Hukum Ahli Muda, ttd MUHAMMAD HATTA, SH.,MH Penata / IIIc NIP. 197501082003121003 ...

Hal. 61, File: PERBUP NOMOR 90 TAHUN 202...EMERINTAH DAERAH.pdf

... BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupsaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan ...

Hal. 9, File: PERBUP NOMOR 90 TAHUN 202...EMERINTAH DAERAH.pdf

Download file:

PERBUP NOMOR 90 TAHUN 202...EMERINTAH DAERAH.pdf

PERATURAN BUPATI BULUNGAN - SISTEM AKUNTANSI - PEMERINTAH DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 90

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
Dasar hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; dan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2022.
Perbup ini mengatur mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), dimana SAPD terdiri dari sistem akuntansi SKPD dan sistem akuntansi SKPKD. Sistem Akuntansi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan mencakup seluruh proses penyusunan laporan keuangan Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan. Sistem Akuntansi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan mencakup juga sub unit dibawah SKPD termasuk Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupsaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan ini terdiri dari 10 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: bulungan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT