Administrasi dan Tata Usaha NegaraKependudukan dan Perkawinan
Hasil pencarian pada file:
... kali diubah terakhir dengan Undang-undangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 ...
... Undang-undang Nemer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nemer 4438); 7. ...
... Peraturan Pemerintah Nemer 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nemer 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736 ...
... huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ...
... Undang-undangNomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undangNomor 62 Tahun 1958 ...
... Undang-undangNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Mengingat ...
... d. bahwa ... a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 juncto Pasal 89 Undang-undangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi ...
... sebagaimana dimaksud pada huruf a, melalui masa transisional Undang-undangNomor 23 Tahun 2006 tentang ~~mini_strasi Kependudukan, maka dipandang perlu mempersiapkan masy$rakat lebih awal dan secara baik ...
... NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TENTANGNOMOR 05 TAHUN 2011 PERATURAN WALIKOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR05 BERITA DAERAH KOTADEPOK ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2011.
... O.hun· 1965 termaks'ud- . ni ngga \Yak tu di'tetapkunn,ja Undang-undang ;;. ter>tan~ Poko k-poko k l'erk'op erasi an: jang ·baru. 11, Daf1wa Lu dang+undang No. ...
... ;;aru di InUndang-undangtentang· l'okok- p o ko lc ? ...
... Undang-undang No. 111 '1'ahun 1965 tentang Pokotc- pokok Perkoperasiun; l,/J .z , z-. :0. l'u}rnlDlih ,iE1'l.J.:JLIK EUJONESIA t! ...
... :wperasi '1eugar1 Undang-undang No. 14 ·,1;,;,,:.u lSh:i:, soirn.gairii'ana di uorrt ulrau dalam pasal 5$~ unc1auu.-undi:111g No. 111 'i'anua 1965 t er s ebut , 1:i.11. ...
... ;;;a wnlctu tli. t etaplw.nnja '[;ndang-undang ten- taug l'olcok·"I>Okok l>ericopera.s:i.an jang uaru . lillDUA : l.':eputusan ?reaiden 1tepublik Indonesia ini be:r laku pada tanggal ditetapkannja . ...
Administrasi dan Tata Usaha NegaraPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERPRES No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden
Mencabut
Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah
... dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Alas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran ...
... Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 7. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran ...
... BUPATIGARUT P E R A T U R A N B U P A T I G A R U T NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG DISPENSASI PELA YANAN PEN CAT AT AN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSi Si BERLAKUNYA UNDANG-UNDANGNOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI ...
... dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam asa Transisi Berlakunya Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ...
... Undang-UndangNomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 4 Tahun ...
... Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 1 1 Juni 2007 perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa , Transisi Berlakunya Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006; , 2. ...
... Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANGNOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. ...
... Pasal 1 (1) Pemerintah Kabupaten Garut memberikan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2011.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 1980
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Tahun 1981 No. 4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor: 9 Tahun 1977 Tentang: Pelaksanaan Undang-Undang Gangguan
ABSTRAK:
bahwa kemajuan dibidang Teknologi dan berkembangnya usaha dibidang Ekonomi yang
demikian pesatnya, maka perlu pengenaan izin
perusahaan disesuaikan. bahwa berhubung dengan itu, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
No. 9 Tahun 1977 disabkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan
surat Keputusan tanggal 21 Juli 1977 No Huk. 042/ P / 1977, diundangan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 1 Tahun 1977 perlu diadakan perubahan disesuaikan dengan keadaan
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang No. 13 Tahun I 950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957; Undang-undang Gangguan ( Hinder Ordonantie
Stbl. 1926 Nomor 226 ) sebagaimana telah
diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl.
1940 Nomor 450.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Besarnya tarif yang dikenakan disesuaikan dengan golongan yang telah ditetapkan. Pengenaan biaya administrasi dalam mendaftarkan izin perusahaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 1981.
Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Undang-undang gangguan diubah
4 hlm beserta penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 51 Tahun 2015
... PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN TRANSISIONAL PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR SETELAH DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG ...
... bahwa dengan ditetapkannya Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2014 tentang Kebijakan Transisional Pelaksanaan ...
... Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-UndangNomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi ...
... Undang-UndangNomor7Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 14. ...
... Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan ...
... Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 20. Peraturan ... ...
... dengan Undang-UndangNomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi ...
... Undang-UndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
pelaksanaan - kebijakan - transisional - pemerintah - kabupaten - bogor - setelah - ditetapkannya - undang - undang - nomor - 23 - Tahun- 2014 - tentang - pemerintah - daerah
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kab. Bogor Tahun 2015 No. 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Kebijakan Transisional Pemerintah Kabupaten Bogor setelah Ditetepkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkan UU No. 23 Tahun 2014 untuk menyesuaikan pembagian unsur yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab Bogor dengan tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah maka perlu membentuk Perbup tentang Pelaksanaan Kebijakan Transisional Pemerintah Kab Bogor setelah Ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 18 tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 20 tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 21 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 37 Tahun 2014; PP No. 41 tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 77 Tahun 2014; Perpres No. 97 Tahun 2014; Pergub Jabar No. 86 Tahun 2014; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 21 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 14 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 1 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tuuan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Personal Pendanaan Sarana Dan rasarana Serta Dokumen (P3D), Kerja Sama Pelaporan, Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2015.
12 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
