perubahan peraturan - pembentukan - kecamatan mentarang hulu - kecamatan bahau hulu - kecamatan kayan selatan
2021
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD 2021 (8)
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Bahau Hulu, dan Kecamatan Kayan Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, terdapat beberapa desa kecamatan mentarang hulu berada di kecamatan mentarang yaitu untuk memudahkan mendapatkan pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan sehingga beberapa desa tersebut bermukim di kecamatan mentarang. Untuk memaksimalkan program kerja pemerintah desa dalam hal mendukung program pemerintah pusat yaitu dana desa. Bahwa sebagai upaya untuk mengatasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu melakukan penataan desa yaitu pemindahan desa kembali kewilayah asalnya dan perubahan pembentukan kecamatan mentarang dan Kecamatan mentarang hulu.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007; dan Peraturan Daerah 4 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Bahau Hulu dan Kecamatan Kayan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2007 Nomor 7).
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Bahau Hulu dan Kecamatan Kayan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2007 Nomor 7).
Peraturan ini terdiri dari 5 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 49 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menetapkan Peraturan Gubernur nomor 39 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 26 tahun 2020 tentang rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2021.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 2004; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Pergub No. 30 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 30 tahun 2020 tentang rencana kerja perangkat daerah provinsi gorontalo 2021
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2021.
Terdiri dari 346 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2021
PERBUP Kab. Jepara No. 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021
PERBUP Kab. Jepara No. 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara
Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga
Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021
PERBUP Kab. Jepara No. 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara
Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga
Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penambahan rincian barang dan
penyesuaian harga barang, maka perlu meninjau kembali
Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara
Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor
49 Tahun 2020tentang Standar Satuan Harga Pemerintah
Kabupaten Jepara Tahun 2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor
49 Tahun 2020tentang Standar Satuan Harga Pemerintah
Kabupaten Jepara Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
29 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan serta untuk meringankan beban masyarakat terhadap dampak pandemi covid-19 serta kenaikan Nilai Jual Obyek Pajak, maka perlu memberikan Stimulus kepada Wajib PBB Perdesaan dan Perkotaan; bahwa berdasarkan Instruksi Mendagri No 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, untuk penanganan dampak ekonomi dapat dilakukan dengan pemberian insentif berupa pengurangan pajak daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pajak 21 ayat (2) huruf e dan ayat (3) Perda Kota Pekalongan No 8 Tahun 2011 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Pekalongan No 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Kota Pekalongan No 8 tahun 2011 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan, Walikta dapat mengurangkan ketetapan pajak terutama berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar WP atau kondisi tertentu objek pajak dan diatur dengan Perwali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Perwali tentang Pemberian Stimulus PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP no 55 Tahun 2016; Perda Kota Pekalongan No 8 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, pemberian stimulus, besaran stimulus, pengecualian,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020;
Peraturan ini mengubah ketentuan pada:
1. Lampiran I
2. Lampiran II
3. Lampiran III
4. Lampiran IV
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2021.
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020
Isi 4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 93 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 94
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN TIPE B KABUPATEN BANGKA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe B Kabupaten Bangka, sehingga perlu menetapkan PERBUP.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bangka Nomor 53 Tahun 2016.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe B Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 16) diubah antara lain; Ketentuan Pasal 3 diubah, Pasal 11 diubah, ketentuan ayat (1) Pasal 12 dihapus, Pasal 15 diubah, Pasal 16 dihapus, Pasal 19 diubah, Pasal 20 dihapus, Ketentuan Pasal 23 diubah, Pasal 24 dihapus, Ketentuan Pasal 27 ayat (4) diubah, Ketentuan Pasal 26 diubah, Ketentuan Pasal 29 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Bangka Nomor 53 Tahun 2016.
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, Berita Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 11
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya, perlu dilakukan penyesuaian belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 guna mendukung penanganan pandemi Covid-19 untuk insentif tenaga kesehatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Malang 37 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945;
2. UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 1954;
3. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Permenkeu RI Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan dampaknya;
15. Permenkes Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Menu Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2021;
17. Perda Kota Malang Nomor 10 Tahun 20088 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014;
18. Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2021.
mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021 yang memuat perubahan pada pasal 13, pasal 14, pasal 18, pasal 19, pasal 21, dan pasal 22.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2021.
mengubah Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020
53
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 21 Tahun 2021
PERBUP Kab. Boalemo No. 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo
perubahan atas peraturan bupati boalemo nomor 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan perjalanan dinas dilingkungan pemerintah boalemo
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2021/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk persamaan Hak dan kewajiban berdasarkan azas efektifitas dan proposional keuangan maka Peraturan Bupati Boalemo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo di pandang perllu dilakukan Penyesuaian dan Penyertaraan Tarif perjalanan dinas.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020' Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 2 Tahun 2011; Perda No. 4 Tahun 2020; Perbup No. 66 Tahun 2012; Perbup No. 106 Tahun 2019; Perbup No. 93 Tahun 2020; Perbup No. 5 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati Boalemo Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo
Terdiri dari 6 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 35
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 90 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Menimbang: a.
WALIKOTA BLITAR,
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan
Dampaknya, maka Pemerintah Pusat telah melakukan
perubahan Dana Alokasi Umum/ DAU secara
proprosional untuk setiap daerah
provinsi/kabupaten/kota yang berakibat pemerintah
daerah harus menyesuaikannya melalui perubahan
sesuai Peraturan Perun dang-undangan;
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pembagian
alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau
sebagaimana diatur dalam pasal 6 Peraturan Gubernur
Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2020 tentang Alokasi
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi
Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun
Anggaran 2021, maka beberapa ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2021;
c. bahwa dalam rangka penyesuaian Pagu Anggaran
Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus
sebagaimana tercantum dalam Surat Pemerintah
Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/710/102.1 / 2021
tanggal 15 Januari 2021 perihal Pagu Anggaran
Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada
Kabupaten/Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2021 dan Surat Pemerintah Provinsi
Jawa Timur Nomor 903/307.30/ 101.1/2021 tanggal 15
Januari 2021 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja
Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota
Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021
sekaligus untuk menindaklanjuti surat Direktur
Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam
Negeri Nomor 906/ 1351/keuda tanggal 16 Februari
2021 perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan
(Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
terkait DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sanitasi dan
Lingkungan Hidup serta DAK Non Fisik Jenis Dana
Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, maka
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
perlu dilakukan peru bahan sesuai Peraturan
Perundang-undangan;
d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk
Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021
dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daere.h Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) Tentang perubahan atas peraturan walikota nomor 90 tahun 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 meliputi perubahan a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.
mengubah peraturan walikota nomor 90 tahun 2020
jumlah 30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3)
Ketentuan mengenai pedoman teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini, dalam Lampiran Bab VI D.l dalam
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Pergeseran
anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar
unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar
sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar
objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian
objek
UU No.12 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.2 Tahun 2020, UU No.1 1 Tahun 2020, PP No.109 Tahun 2000, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.13 Tahun 2019, PP No.5 Tahun 2009, PP No.109 Tahun 2000, PP No.71 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2017, PP No.18 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, PP No.33 Tahun 2020, Permendagri No.16 Tahun 2007, Permendagri No.52 Tahun 2012, Permendagri No.62 tahun 2017, Permendagri No.36 Tahun 2018, Permendagri No.90 Tahun 2019, Permendagri No.64 Tahun 2020, Permendagri No.77 Tahun 2020, Permenkeu No.17/PMK. 07/202 1 Tahun 2021, PERDA No.4 Tahun 2016, PERDA No.8 Tahun 2016, PERDA No.9 Tahun 2020,
Peraturan Bupat1 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupat1 Nomor 41 Tahun 2020
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2021.
Halaman 25
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat