Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.744 peraturan dalam 1,068 detik

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan LAN No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil

Download file:

Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2018.pdf

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Tata Cara Pemanggilan Dan Permintaan Keterangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

201611081635278449_2008_Peraturan_BPK_03.pdf

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - PEMERIKSAAN

2008

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan NO. 3, LN 2008 (120) : 6 hlm.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Pemanggilan Dan Permintaan Keterangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan Pasal 10 huruf d dan Pasal 11 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006.
Peraturan BPK ini mengatur mengenai tata cara pemanggilan dan pemrintaan keterangan oleh BPK kepada: 1) pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab dan/atau berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara; 2) badan hukum yang diwakili oleh direksi atau pengurus yang bertanggung jawab dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dari keuangan negara; dan 3) seseorang yang memiliki informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dari keuangan negara.

CATATAN:

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2008.
Lampiran 5 berkas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Transparansi dan Publikasi Laporan Bank

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparasi dan Publikasi Laporan Bank

Download file:

POJK 6. Transparansi dan ...asi Laporan Bank.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

POJK 33. Direksi dan Dewa...erusahaan Publik.pdf

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 45 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BKN No. 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional

Download file:

Peraturan BKN Nomor 45 Tahun 2019.pdf

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Manajemen Kualitas Informasi Geospasial pada Badan Informasi Geospasial

Abstrak

Geospasial, Ruang Kebumian

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BIG Nomor 2 Tahun 2020.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pengawasan/Audit Internal

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permendagri Nomor 13 Tahun 2010.pdf

Pedoman Pelaksanaan - Fungsi Pengawasan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Tindak Lanjut - Hasil Pemeriksaan - Badan Pemeriksa Keuangan

2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 13, https://keuda.kemendagri.go.id: 5 hlm

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

ABSTRAK:

Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Ketentuan Pasal 129 dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pedoman pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Dasar hukum Permendagri ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2006; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 27 Tahun 2009; PP Nomor 58 Tahun 2005; dan PP Nomor 79 Tahun 2005.
Permendagri ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK. DPRD meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK. DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah. DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

CATATAN:

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2010.
Lampiran file: 5 hlm.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan LPS No. 4 Tahun 2024 tentang Pelaporan Data Penjamin Simpanan Berbasis Nasabah Bank

Diubah dengan

Peraturan LPS No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum

Mengubah sebagian

surat pernyataan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B ayat (5) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Lembaga Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan disampaikan Bank sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga ini.

Download file:

PLPS 5 2019.pdf

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan LPS No. 3 Tahun 2024 tentang Laporan Bank Peserta Penjaminan Simpanan

Diubah dengan

Peraturan LPS No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan

Mencabut

Peraturan LPS No. 1 Tahun 2016 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan

Download file:

PLPS No.6 Tahun 2019.pdf

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Laporan Bank Peserta Penjaminan Simpanan

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan LPS No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan
Peraturan LPS No. 7 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Peserta Penjaminan Simpanan
Peraturan LPS No. 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan

Download file:

PLPS-3-2024.pdf

laporan-lps

2024

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan NO. 3, BN.2024 (692)/21 hlm

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Laporan Bank Peserta Penjaminan Simpanan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan penanganan bank, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang mendapatkan data simpanan bank dan laporan keuangan bank; b. bahwa data simpanan bank dan laporan keuangan bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu; c. bahwa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Peserta Penjaminan Simpanan belum mengakomodasi perubahan ketentuan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Laporan Bank Peserta Penjaminan Simpanan;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban penyampaian laporan, batas waktu penyampaian laporan, tata cara penyampaian laporan, keadaan kahar dan kondisi tertentu dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2024.
Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Peserta Penjaminan Simpanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.