Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010

Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Permendagri ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK. DPRD meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK. DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah. DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Dalam Negeri

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Bentuk Singkat

Permendagri

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

27 Januari 2010

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

27 Januari 2010

Sumber

https://keuda.kemendagri.go.id: 5 hlm

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - PENGAWASAN / AUDIT INTERNAL

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Dalam Negeri

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 49 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Permendagri Nomor 13 Tahun 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pedoman Pelaksanaan - Fungsi Pengawasan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Tindak Lanjut - Hasil Pemeriksaan - Badan Pemeriksa Keuangan
2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 13, https://keuda.kemendagri.go.id: 5 hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri TENTANG Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
ABSTRAK:	Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Ketentuan Pasal 129 dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pedoman pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Dasar hukum Permendagri ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2006; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 27 Tahun 2009; PP Nomor 58 Tahun 2005; dan PP Nomor 79 Tahun 2005. Permendagri ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK. DPRD meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK. DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah. DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2010. Lampiran file: 5 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521