Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.253 peraturan dalam 0,702 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 39 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN AMBULANCE PUSKESMAS
Abstrak
Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERBUP Kab. Sanggau No. 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulance Puskesmas
Download file:
PERBUP 39 2021.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Download file:
Perda Gianyar 4 Tahun 2021.pdf
Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1982
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan
Hasil pencarian pada file:

... Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Drt. ...

... Undang-undang Nomor 11 Tahun 1964 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Palembang dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan dan di Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 84, Tambahan ...

... Lembaran Negara Nomor 2672) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang ...

Hal. 1, File: UU Nomor 14 Tahun 1982.pdf

... Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang, Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2767) jo. ...

... Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara ...

... Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951). ...

Hal. 2, File: UU Nomor 14 Tahun 1982.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI JAMBI DI JAMBI DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PALEMBANG ...

... Dengan demikian, perlu diatur kambali wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1964 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Palembang dan Perubahan ...

... Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan dan di Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2672) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1980 tentang ...

Hal. 4, File: UU Nomor 14 Tahun 1982.pdf
Download file:
UU Nomor 14 Tahun 1982.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana No. 7 Tahun 2010
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. ...

... : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN JEMBRANA. ...

... Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 7, ...

Hal. 2, File: peraturan_daerah_2010_7.pdf

... PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN ...

... Jembrana Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana; Mengingat : 1. ...

... Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: peraturan_daerah_2010_7.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN ...

... Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7), yang sampai sekarang belum dapat dipenuhi, maka ...

... perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana ...

Hal. 4, File: peraturan_daerah_2010_7.pdf
Download file:
peraturan_daerah_2010_7.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2024
• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu
Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat ...

... Pasal 9 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lampung Selatan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun ...

... 1956 (LembaranNegara tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darrrrat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56)dan Undang-undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 57) tentang ...

Hal. 5, File: UU Nomor 34 Tahun 2024.pdf

... PRESIDEN REFUBL|K INDONESIA -2Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengganti Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran-Negara ...

... tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 57), tentang pembentukan Daerah ...

... Huruf b Cukup jelas. SK No 200272 A Huruf c ...

Hal. 8, File: UU Nomor 34 Tahun 2024.pdf

... Provinsi Lampung adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ...

... Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah UndangUndang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 8) ...

... Kabupaten Lampung Selatan adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun ...

Hal. 2, File: UU Nomor 34 Tahun 2024.pdf
Status Peraturan
Mencabut sebagian
  1. UU No. 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lampung Selatan dalam UU Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Download file:
UU Nomor 34 Tahun 2024.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Provinsi Jambi
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Pasal8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur rnengenai Provinsi Jambi dalam Undang-Undang Nornor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang ...

... Pasal 7 Pada saat Undang-Undang mi rnulai berlaku, sernua peraturan perundang-undangan yang rnerupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nornor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat ...

... No. 19 Tahun 1957 tentang Pernbentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Surnatera Barat, Jarnbi dan Riau" (Lernbaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang (Lernbaran Negara Tahun 1958 Nornor ...

Hal. 4, File: UU Nomor 18 Tahun 2022.pdf

... SK No 141399 A TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6807 Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. ...

... Huruf b Cukup jelas. ...

... Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang- Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra ...

Hal. 7, File: UU Nomor 18 Tahun 2022.pdf

... Kabupaten Kerinci; b. ...

... 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang ...

... Provinsi Jambi adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang ...

Hal. 2, File: UU Nomor 18 Tahun 2022.pdf
Status Peraturan
Mencabut sebagian
  1. UU No. 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang
    Mencabut ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Jambi
Download file:
UU Nomor 18 Tahun 2022.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Perda Kab. Timor Tengah Utara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Mengubah
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Download file:
Perda No.7 tahun 2019 ten...ibusi Jasa Usaha.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2024
• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu
Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat ...

... Pasal 9 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lampung Utara dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun ...

... 1956 (LembaranNegara tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 (LembaranNegara tahun 1956 No. 57), tentang ...

Hal. 5, File: UU Nomor 36 tahun 2024.pdf

... PRESIDEN REPUBL|K INDONESIA -2Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengganti Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darrrrat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran-Negara ...

... tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 57), tentang pembentukan Daerah ...

... Huruf b Cukup jelas. SK No 200290 A Huruf c. . . ...

Hal. 8, File: UU Nomor 36 tahun 2024.pdf

... Provinsi Lampung adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ...

... Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah UndangUndang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lrmbaran-Negara Tahun 1964 No. 8) ...

... Kabupaten Lampung Utara adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Lampung yang dibentuk' berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun ...

Hal. 2, File: UU Nomor 36 tahun 2024.pdf
Status Peraturan
Mencabut sebagian
  1. UU No. 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lampung Utara dalam UU Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Download file:
UU Nomor 36 tahun 2024.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2024
• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu
Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat ...

... Pasal 9 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lampung Tengah dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun ...

... 1956 (LembaranNegara tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 (LembaranNegara tahun 1956 No. 57) tentang ...

Hal. 5, File: UU Nomor 35 Tahun 2024.pdf

... PRESIDEN REPI.IELIK INDONESIA -2Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengganti Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran-Negara ...

... tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 57l. tentang pembentukan Daerah ...

... Huruf b Cukup jelas. SK No205885A Huruf c. . . ...

Hal. 8, File: UU Nomor 35 Tahun 2024.pdf

... Provinsi Lampung adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ...

... Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. ...

... Kabupaten Lampung Tengah adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 4 tahun ...

Hal. 2, File: UU Nomor 35 Tahun 2024.pdf
Status Peraturan
Mencabut sebagian
  1. UU No. 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lampung Tengah dalam UU Nomor 28 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Download file:
UU Nomor 35 Tahun 2024.pdf
Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1976
• Berlaku mulai 48 tahun yang lalu
Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1976 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION CONVENTION) MALAGA-TORREMOLINOS ...

... , maka Undang-undang Nomor 10 Tahun 1969 tentang Konvensi International Telecommunication Union di Montreux 1965 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2905) perlu dicabut ...

... Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. ...

Hal. 1, File: UU Nomor 11 Tahun 1976.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Pasal 2 Sejak ditetapkannya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 10 Tahun 1969 tentang Konvensi International Telecommunication Union di Montreux 1965 (Lembaran ...

... Negara Tahun 1969 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2905) tidak berlaku lagi. ...

... Pasal 3 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

Hal. 2, File: UU Nomor 11 Tahun 1976.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1976 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION CONVENTION ...

... PENJELASAN UMUM Konvensi Telekomunikasi Internasional yang disetujui di Malaga-Torremolinos pada tahun 1973, menggantikan Konvensi Telekomunikasi Internasional di Montreux tahun 1965. ...

... Konvensi tersebut terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu : - yang pertama dikenal sebagai "Ketetapan-ketetapan Dasar" dan meliputi naskah-naskah yang bersifat tetap; - yang kedua dikenal sebagai "Peraturan-peraturan ...

Hal. 3, File: UU Nomor 11 Tahun 1976.pdf
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention Nairobi, 1982)
Mencabut
  1. UU No. 10 Tahun 1969 tentang Konvensi International Telecomunication Union di Montreux 1965
Download file:
UU Nomor 11 Tahun 1976.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan