Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

Menemukan 238.964 peraturan dalam 1,764 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 59.A Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Indramayu

COVID-19 / Corona

Hasil pencarian pada file:

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487); 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 9. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus ...

Hal. 3, File: 2654-PERBUP NOMOR 59.A TAHUN 2020.pdf

... Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 ...

... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN ...

... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Indramayu, diubah ...

Hal. 4, File: 2654-PERBUP NOMOR 59.A TAHUN 2020.pdf

... sebesar Rp. 95.000/hari; o. biaya klaim pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penetapan Tarif Pelayanan pada Badan Layanan ...

... Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan ...

... Bupati Indramayu Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penetapan Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Indramayu; p. biaya klaim pelayanan ...

Hal. 7, File: 2654-PERBUP NOMOR 59.A TAHUN 2020.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Indramayu No. 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Conora Virus Disaese 2019 (COVID-19) di Kabupaten Indramayu

Download :
2654-PERBUP NOMOR 59.A TAHUN 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.05/2022

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Badan Layanan Umum

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 6. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046); 7. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTER ...

Hal. 3, File: 99_PMK.05_2022.pdf

... KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah de~gan Peraturan ...

... · Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah ...

... Sakit Bhayangkara Denpasar pada ~polisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat ...

Hal. 1, File: 99_PMK.05_2022.pdf

... dikaji oleh tim penilai; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang T~rif Layanan Badan Layanan Umum ...

... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Rep-qblik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. ...

... sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara ...

Hal. 2, File: 99_PMK.05_2022.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mencabut :

PMK No. 159/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Kepolisian Daerah Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download :
99_PMK.05_2022.pdf

Abstrak

RUMAH SAKIT BHAYANGKARA DENPASAR - TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM - KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2022

Peraturan Menteri Keuangan NO. 99/PMK.05/2022, BN.2022/NO. 587; https:jdih.kemenkeu.go.id : 11 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui surat nomor B/4035/VI/REN.2.3/ 2021/Pusdokkes tanggal 16 Juni 2021 telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No. 5340), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 1046), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada masyarakat umum dan pihak penjamin. Penjamin merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya. Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama operasional dan/ atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan. Terhadap pasien dan/atau kondisi tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan. Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2022.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 /PMK.05/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.05/2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 HLM, Lampiran halaman 12-17.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 49/E-22/HK/2023 Tahun 2023

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 6. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17); 8. ...

... Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Standar Biaya Jasa,, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan ...

Hal. 2, File: 49.E-22.HK.2023.pdf

... kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 4. ...

... Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); ...

Hal. 1, File: 49.E-22.HK.2023.pdf

... LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 49/E-22/HK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 SUSUNAN KEANGGOTAAN ...

... TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NO JABATAN DALAM KEDINASAN KEDUDUKAN DALAM PANITIA HONORARIUM PER BULAN 1 2 3 4 1. ...

... Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Uji Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar Anggota Rp. 750.000 BUPATI 1 E MAHAY ASTRA ...

Hal. 4, File: 49.E-22.HK.2023.pdf

Download :
49.E-22.HK.2023.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN-TIM-PENINGKATAN-KUALITAS-PELAYANAN-PENGUJIAN-KENDARAAN-BERMOTOR-DINAS-PERHUBUNGAN-KABUPATEN-GIANYAR-TAHUN-2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49/E-22/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 49/E-22/HK/2023

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar perlu membentuk Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2023 b. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016,Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022, Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022,Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2022
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
-
-
4 Halaman dan Lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 93a Tahun 2020

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Siak Nomor 146 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan ...

... Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...

... Nomor 146) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Siak : a.Nomor 103 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 146 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis ...

Hal. 3, File: PERBUP 93A TAHUN 2020.pdf

... ); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 ...

... tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; ...

Hal. 2, File: PERBUP 93A TAHUN 2020.pdf

... BUPATI SIAK PROVINSI RIAU PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 93.a TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 146 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS ...

... Pariwisata Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 146 Tahun 2017 tentang Analisi Jabatan dan Beban Kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ...

... dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 146 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pariwisata Kabupaten ...

Hal. 1, File: PERBUP 93A TAHUN 2020.pdf

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

Peraturan Bupati Siak Nomor 146 Tahun 2017 tentang Analisi Jabatan dan Analisis Beban kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak

Download :
PERBUP 93A TAHUN 2020.pdf

Abstrak

Analisi beban kerja

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93a, BD.2020/No.93a

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Siak Nomor 146 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan dan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 146 Tahun 2017 tentang Analisi Jabatan dan Beban Kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 146 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak perlu ditinjau kembali;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Bupati Siak Nomor 80 Tahun 2016;
Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 146 Tahun 2017 tentang Analisi Jabatan dan Analisis Beban kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 146) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Siak a.Nomor 103 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 146 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 103); b. Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 146 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 62 }; diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
Lampiran: 2 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 9.1 Tahun 2023

Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Badan Layanan Umum

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerirrtah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322); 8. ...

... Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor80Tahun 2015 tentang Pembentulkan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah, diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 temtang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2018 Nomor157); 9. ...

Hal. 3, File: PERBUP NO 9.1 TAHUN 2023 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSKESMAS.pdf

... TAHUN2023 TENTANG POLATATAKELOLABADANLAYANAN UMUMDAERAHPADAUNIT PELAKSANA TEKNISDAERAHPUSATKESEHATANMASYARAKAT Mengingat bahwa untuk melaksanakanketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri ...

... Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang PolaTata KelolaBadan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten ...

... Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor ...

Hal. 1, File: PERBUP NO 9.1 TAHUN 2023 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSKESMAS.pdf

... paling lama 5(lima)tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali periode masa jabatan berikutnya .. (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggiberusia 60 (enam puluh ...

... ) tahun. (10) Pengadaan Pejabat Pengeloladan Pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD. ...

... (11) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Peraturan Bupati tentang pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa .kerja, hak dan kewajiban dan pemberhentian Pejabat ...

Hal. 8, File: PERBUP NO 9.1 TAHUN 2023 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSKESMAS.pdf

Abstrak

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9.1, BD 2023 (9.1): 24 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
UU no 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU no 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 80 Thaun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permenkes No 43 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Tanjabtim No 6 Tahun 2019; Perbup Tanjabtim No 25 Tahun 2021.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat terkait Ketentuan Umum, Kelembagaaan dan Sumber Daya Manusia, Pembinaan, Pengawasan dan Pencabutan Penerapan BLUD, Manajemen Sumber Daya Manusia, serta Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
24

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 23A Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 3D Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kesehatan Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... WALI KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 23A TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 3D TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH ...

... 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal rumah sakit (Hospital Bylaws); b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor ...

... 0.HK.01.07/MENKES/ 16/2023 Tanggal 0 Januari 2023 tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan. ...

Hal. 1, File: 2023perwal3375023A.pdf

... Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. ...

... beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran ...

Hal. 2, File: 2023perwal3375023A.pdf

... Pasal II Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Pekalongan. ...

... Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 15 Maret 2023 WALT KOTA PEKALONGAN, ttd ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 15 Maret 2023 Pj. ...

... SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN, ttd ANITA HERU KUSUMORINI BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 24A Salinan Sesuai Dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA PEKALONGAN ROFIEQ, S. ...

Hal. 7, File: 2023perwal3375023A.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

PERWALI Kota Pekalongan No. 3D Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan

Download :
2023perwal3375023A.pdf

Abstrak

peraturan internal - rumah sakit

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23A, BD.2023/NO.24A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 3D Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal rumah sakit (Hospital Bylaws); bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0.HK.01.07/MENKES/ 16/2023 Tanggal 0 Januari 2023 tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan. Rasio Jumlah Dosen dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan, setiap rumah sakit pendidikan mempunyai komitmen yang berorientasi pada pendidikan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 3D Tahun 2022 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan ayat (1) huruf k Pasal 4, perubahan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 6, perubahan Judul Bagian Ketiga Bab XIV, penambahan ayat (4P pada Pasal 174.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2023.
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 3D Tahun 2022 diubah.
7 hlm

Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor KEP-0155/SKKO0000/2015/S0 Tahun 2015

Pedoman Tata Kerja Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Hasil pencarian pada file:

Download :
PTK-060-2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Hasil pencarian pada file:

... BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 217 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri ...

... Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMENKP ...

... /2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Pasal 214 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ...

Hal. 84, File: Permen KKP Nomor 48 tahun 2020.pdf

... Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun ...

... 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 4. ...

... 2019 Nomor 1624); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. ...

Hal. 2, File: Permen KKP Nomor 48 tahun 2020.pdf

... dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang ...

... Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); dan b. ...

... Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan ...

Hal. 85, File: Permen KKP Nomor 48 tahun 2020.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 48 tahun 2020.pdf

Abstrak

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2020

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 48/PERMEN-KP/2020, BN. 2020 No. 1114, jdih.kkp.go.id

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti; c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1136/M.KT.01/2020, tanggal 25 Agustus 2020, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan organisasi dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaa Ruang Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pegawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan, Inspektorat Jenderal, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan, Staf Ahli, Pusat Data Statistik dan Informasi, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Unit Pelaksana Teknis, Tata Kerja, Sentra Kelautan dan Perikanan terpadu, Jabatan Pengangkatan dan pemberhentian, pendanaan

CATATAN:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.
mencabut: a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); dan b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317),
97 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klungkung Nomor 120/12/HK/2023 Tahun 2023

PENETAPAN BELANJA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG UNTUK MENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2023

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung ...

... Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kungkung Tahun 2022 Nomor 46); MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU KEDUA ...

Hal. 2, File: 2023kepbup5105120.pdf

... dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomr 1781); 4. ...

Hal. 1, File: 2023kepbup5105120.pdf

... PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG UNTUK MENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2023 Daftar Penerima dan Besaran Hibah Pemerintah Kabupaten ...

... Klungkung Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023 No Penerima Hi b ah Vol. ...

... Klungkung I -IBalai Sertifikasi Elektronik LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGK U NG NOMOR 120/12/HK/2023 TENTANG PENETAPAN BELANJA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG UNTUK MENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN ...

Hal. 4, File: 2023kepbup5105120.pdf

Download :
2023kepbup5105120.pdf

Abstrak

PENETAPAN-BELANJA-HIBAH-PEMERINTAH-KABUPATEN-KLUNGKUNG-UNTUK-MENUNJANG-PENYELENGGARAAN-URUSAN-PEMERINTAHAN-DAERAH-DI-BIDANG-KOMUNIKASI-DAN-INFORMATIKA-TAHUN-ANGGARAN-2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 120/12/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BELANJA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG UNTUK MENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran,Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Klungkung Penetapan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Klungkung Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran endapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 50/E-22/HK/2023 Tahun 2023

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERLENGKAPAN JALAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781); ...

Hal. 1, File: 50.E-22.HK.2023.pdf

... Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54); MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU ...

Hal. 2, File: 50.E-22.HK.2023.pdf

... LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 50/E-22/HK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERLENGKAPAN JALAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ...

... PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERLENGKAPAN JALAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NO JABATAN DALAM KEDINASAN KEDUDUKAN DALAM PANITIA HONORARIUM PER BULAN 1 2 3 4 1. ...

... Kepala Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar Anggota Rp. 750.000 8. ...

Hal. 4, File: 50.E-22.HK.2023.pdf

Download :
50.E-22.HK.2023.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN-TIM-PENINGKATAN-KUALITAS-PELAYANAN-PERLENGKAPAN-JALAN-DINAS-PERHUBUNGAN-KABUPATEN-GIANYAR-TAHUN-2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50/E-22/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 50/E-22/HK/2023

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERLENGKAPAN JALAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perlengkapan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar perlu membentuk Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Perlengkapan Jalan Tahun 2023; b. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021,Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016,Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022, Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022,Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
-
-
4 Halaman dan Lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT