PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,006 detik
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah
... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2OA4 Tentang ?. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2ao6 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah' sebagaimana telah dibah terakhir dengan Peraturan mentei Dalam Negeri Ncmcr' 59 Tahurt 2GO7 Tentang Ped.oman ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2AAT TentangorganisasidanKepegawaianPerusahaanDaerah Air Minum; ll.KeputusanMenteriNegaraotanomiDaerahNor'rror8 Tahun 2ooo Tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan ...
... Daerah Kabupaten Tana Tidung: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun lg12 ientang BaCan Usaha Milik Negara {Lembaran Negara nepulUt< Indonesia Taleun 1962 Nomor 10' Tairbahan l,embaran Negara ...
... Republik Indonesia Nomor 23srlsebagaimanaTeiahdiubahdenganUn
... 'Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3O51) 2. ...
... Pasal 3 Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ini berlaku sesuai dengan ketentuan urflum Peraturan Daerah ini Perusahaan yang berlaku di Indonesia; BAB III NA*IA DAN KEDUDUI{AI* Pasai 4 {1} Perusahaan ...
... ini bernama Perusa-}raan Daerah Air Minum {PDAh{) selanjutnYa disingkat PDAM {2} Perusahaan ini f,erkedudukan daII berkantcr pusat di Kabupaten Tana Tidung dan mendirikan cabang-cabang di tempat lain ...
... i1li adalah untuk turut serta melaksan akar pembangunan daerah khususnya .d*- pembangunan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daeiah dan pemberdayaan perekonomian Dearah. {2} ...
- Download :
- Perda No. 1 Tahun 2013.pdf
Pemuda dan Olah Raga
... - 1 - PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PELATIH OLAHRAGA DAN JABATAN FUNGSIONAL ...
... Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 4. ...
... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...
... Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925); 9. ...
... - 10 - LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PELATIH OLAHRAGA DAN JABATAN ...
... Tinggi yang menangani bidang kepegawaian menyampaikan usulan kepada Pimpinan Instansi Pembina melalui Sekretaris Kementerian, untuk mendapatkan rekomendasi/persetujuan didasarkan pada kebutuhan pegawai. 2. ...
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ...
... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 ...
... Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1276); 18. ...
... bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Dalam Negeri ...
... Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ...
... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); ...
... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); ...
Struktur Organisasi
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15 - l*t""g Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara i"p"Uiif Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam ...
... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8d Tahun 2OL5 tentang Pembentukan Produk ftutum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 157); ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 -' ;;t tg Pembinaan dan Pengendalian {nataan Perangkat Ou"r*i@"tit^ Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); 7. ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan undan! ...
... Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor I12' famUatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 7646); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemeriitahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara C"p"UUf. ...
... Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengusulkan 2 (dua) calon anggota unsur pengarah Badin Penanggulangan Bencana Daerah dari masyarakat profesional kepada Gubernur untuk di tetapkan sebagai anggota ...
... Calon anggota unsur pengarah Badan Penalggulalgro B.tt""tt" Daerah dari masyarakat profesional harus memenuhi kriteria/ persyaratan sebagai berikut : 1. warga negara Indonesia; 2. sehat jasmani dan rohani ...
... ; 3. berkelakuan baik; 4. berusia minimal 30 (tiga puluh tahun) dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun; 5. memiliki wawasan kebangsaan; 6. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman kerja dalam penanggulangan ...
-
Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau
- Download :
- PERGUB 1 TAHUN 2021.PDF
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
... Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602) ...
... Negara Republik Indonesia Nomor 3851); ...
... Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025; 15. ...
... Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2010 Nomor 1 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN ...
... Daerah adalah Kota Kendari. 2. ...
- Download :
- Perda Kota Kendari No.01 Tahun 2016.pdf
Desa
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6O Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatal dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran ...
... Peraturan Menteri Keuangan Nomor iO/PMK.O7 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 9. ...
... Republik Indonesia Nomor 4691); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, ^fambaJtan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2O 15 tentang Pemerintahan Kampung (l,embaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2015 Nomor 3); 12. ...
... Tahun 2017 Nomor 9); 13. ...
... Indonesia. 2. ...
Ketenagakerjaan
... 2 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356); 7 ...
... Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. ...
... WALIKOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KEDIRI, Menimbang : a. bahwa ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Ss ...
... . (2) Selain bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan juga berkewajiban untuk: a. menyediakan antar jemput dari akses jalan raya terdekat dengan tempat tinggal hingga ke perusahaan ...
... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. menyediakan alat ...
... pelindung diri kepada pekerja atau orang yang masuk ke tempat kerja sesuai Standar Nasional Indonesia secara cuma-cuma sesuai dengan aturan perundang-undangan; dan f. melakukan pemeriksaan kesehatan awal ...
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 Pasal 4. ...
... Menteri Keuangan berhak menetapkan peraturan-peraturan yang perlu untuk menjalankan Undang-undang ini. Pasal 7. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan. ...
... Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO. Menteri Keuangan, ttd. ONG ENG DIE Menteri Perekonomian, ttd. ROOSSENO. Diundangkan paapada tanggal 22 Januari 1955. Menteri Kehakiman, ttd. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1955 TENTANG PENYALURAN KREDIT GUNA PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DALAM SEKTOR PARTIKELIR Presiden Republik Indonesia, Menimbang ...
... : pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Undang-undang Darurat Bank Industri Negara (Lembaran Negara tahun 1952 No. 21), Ordonansi Pajak Peralihan (Staatsblad 1944 No. 17) dan Ordonansi ...
... Pasal 2. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 Pasal 4 Modal yang ditanam oleh masyarakat dalam perusahaan-perusahaan itu dan disetor dalam Bank Industri Negara, begitu pula uang yang ditaruh oleh perseorangan atau sesuatu ...
... Juga tuntutan pidana dalam hal ini menurut peraturan pajak pendapatan dan pajak kekayaan tidak akan dilakukan. ...
... oleh Undang-undang ini dengan memberikan kelonggaran fiskal seperti tersebut dalam pasal 4 di atas dibatasi hingga 1 Januari 1956, ini berarti bahwa kesempatan untuk menyetor itu hanya berlaku selama tahun ...
- Download :
- UU Darurat Nomor 1 Tahun 1955.pdf
Kesehatan
... Peraruran Pcmerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat daJam penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129,Tambahan Negara Republi.k ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanao Saban Yang Mengandung Za, Adiktif Bcrupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Repu.blik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tarobahan ...
... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); 16. ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Rcpublik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382); DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ...
... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 6. ...
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lcmbaran Negara Republik. Indonesia Nomor 5038); 11. ...
... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 13. ...
Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
... dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3149); 5. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ...
... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 8. ...
... ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 9. ...
... Indonesia Nornor 4018) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...
... • • Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 32) tentang Pendelegasian Wewenang Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ...
... Judul BAB I dan ketentuan dalam Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut: BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: I. ...
... Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. 2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kubu Raya. 4. ...
- Download :
- PERBUP NO.1 TAHUN 2009.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan