Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,067 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2018

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... - 2 - Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 2, File: 2018 Perda KAB. BOYOLALI 001.pdf

... kesejahteraan masyarakat Desa; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang ...

... Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun ...

... 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, ...

Hal. 1, File: 2018 Perda KAB. BOYOLALI 001.pdf

... Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. ...

... sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ...

... tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa memberi pemahaman yang lebih rinci mengenai pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa yang sehingga ...

Hal. 37, File: 2018 Perda KAB. BOYOLALI 001.pdf

Download :
2018 Perda KAB. BOYOLALI 001.pdf

Abstrak

lHKPN-lhkasn

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2018/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang balk dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta untuk membangun Integritas Aparatur Sipil Negara perlu mengatur pelaksanaan pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupateti Boyolali; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang'Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 54 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang LHKPN dan LHKASN; kewajiban melapor harta kekayaan bagi penyelenggara negara dan ASN; tata cara penyampaian LHKPN; tata cara LHKASN; sanksi bagi penyelenggara negara dan ASN yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN dan LHKASN. Setiap pegawai dan pejabat yang terkait dalam pengelolaan LHKPN dan LHKASN wajib menjaga kerahasiaan isi, dan meneruskan/menyampaikan/melaporkan LHKPN dan LHKASN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
25 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2011

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Hak atas Kekayaan Intelektual Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 23 …….. ...

Hal. 3, File: perda 1 tahun 2011 - bphtb.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 ...

... Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2); 29. ...

Hal. 4, File: perda 1 tahun 2011 - bphtb.pdf

... - 2 - 5. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 7. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 14. ...

Hal. 2, File: perda 1 tahun 2011 - bphtb.pdf

Download :
perda 1 tahun 2011 - bphtb.pdf

Abstrak

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan kewenangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai pajak kabupaten/kota merupakan sumber penerimaan daerah yang potensial guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah serta mewujudkan kemandirian daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 ; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai subjek dan objek dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan disertai dengan sumber perolehannya. Pun, didalamnya mengatur mengenai dasar pengenaan beserta tata cata penghitungannya beserat dengan wilayah pemungutan dan penetapan pajak yang akan dikenakan yang didalamnya disertai pula dengan proses yang dapat dilakukan pada saat permohonan keberatan wajib pajak.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2011.
39 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

APBD

Hasil pencarian pada file:

... WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN ...

... dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018; c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang ...

... Kesehatan Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi Nomor 124 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis ...

Hal. 1, File: PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NO 49 TAHUN 2017 TENTANG APBD 2018.pdf

... Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan ...

... Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ...

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara ...

Hal. 3, File: PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NO 49 TAHUN 2017 TENTANG APBD 2018.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus ...

... Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan ...

Hal. 4, File: PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NO 49 TAHUN 2017 TENTANG APBD 2018.pdf

Abstrak

apbd kota tidore kepulauan ta 2018-penjabaran perubahan

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 450.

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 154 dan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PendomanPengelolaan Keuangan Daerah; Berdasarkan ketentuan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2018, mengalami beberapa perubahan Kegiatan yang tertuang didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018; Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
Dasar hukum Peraturan Walikota ini yaitu UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan No. 61 Tahun 2017; Permendagri No. 124 Tahun 2017; Perda Kota Tidore Kepulauan No. 1 Tahun 2009; Perda Kota Tidore Kepulauan No. 8 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan APBD TA 2018 sebagai berikut: Belanja tidak langsung berkurang Rp500.000.000,00 menjadi sebesar Rp409.809.996.295,00 dan Belanja Langsung bertambah sebesar Rp500.000.000,00 menjadi sebesar Rp464.732.215.365,00.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
6 Halaman, Lampiran: 9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar

Administrasi dan Tata Usaha Negara Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... -2- Perbup-Kubar/180/2019 3. Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 4. ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159.b/1988 tentang Rumah Sakit; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/ PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit; 12. ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360); ...

Hal. 2, File: Perbup Nomor 1 Tahun 2019 ttg PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HARAPAN INSAN SENDAWAR.pdf

... -60- Perbup-Kubar/180/2019 (2) Waktu perubahan peraturan internal staf medis ini dilakukan paling lama setiap 3 (tiga) tahun; (3) Perubahan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komite Medik RSUD ...

... Bagian Kedua Informasi Medis Pasal 88 (1) Hak-hak pasien yang dimaksud adalah hak-hak pasien sebagaimana yang terdapat didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2) Informasi medis yang ...

... Memperoleh layanan kesehatan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa dikriminasi; ...

Hal. 60, File: Perbup Nomor 1 Tahun 2019 ttg PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HARAPAN INSAN SENDAWAR.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ...

... Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan ...

Hal. 1, File: Perbup Nomor 1 Tahun 2019 ttg PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HARAPAN INSAN SENDAWAR.pdf

Abstrak

SPI

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2019/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar

ABSTRAK:

Dengan adanya perubahan paradigma rumah sakit dari lembaga sosial menjadi lembaga sosioekonomik, berdampak pada perubahan status rumah sakit yang dapat dijadikan subyek hukum, maka dari itu perlu adanya antisipasi dengan kejelasan tentang peran dan fungsi dari masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan rumah sakit. Selanjutnya, untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan staf medis fungsional maka perlu dibuatkan Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.29 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.36 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; Permenkes No.159.b/1988; Permenkes No.755/MENKES/PER/IV/2011; Permenkes No.10 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Visi dan Misi, Nilai, Motto, Tujuan, Strategi dan Program, Sejarah Pendirian, Kelas, Alamat dan Logo, Kedudukan Rumah Sakit, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pengorganisasian Rumah Sakit dan Struktur Organisasi, Dewan Pengawas, Tugas, Kewajiban dan Wewenang, Tata Kerja Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola Rumah Sakit, Tugas Pokok Pejabat Pengelola, Satuan Pemeriksa Internal (SPI), Rapat Direksi, Komite-Komite, Komite Medik, Sub Komite Kredensial, Sub Komite Mutu Profesi, Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi, Komite Etik dan Hukum, Komite Keperawatan, Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Komite Farmasi dan Terapi, Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Kelompok Staf Medis, Instalasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Maksud dan Tujuan Peraturan Internal Staf Medik (Medical Staff Bylaws), Kewenangan Klinis (Clinical Privilege), Penugasan Klinis (Clinical Appointment), Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola Klinis, Tata Cara Review dan Perbaikan Peraturan Internal Staf Medis, Kerahasiaan Informasi Medis, Kebijakan, Pedoman dan Prosedur Kerjasama/Kontrak, Perencanaan dan Penganggaran Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pembinaan dan Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Kinerja, Tuntutan Umum, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Bupati ini mencabut: a. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 66 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD HIS); b. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2011 tentang Peraturan Internal RSUD HIS Kabupaten Kutai Barat (Hospital Bylaws); c. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Visi, Misi, Falsafah, Tugas Dan Motto RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat;
73 hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2010

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Pembibitan Ternak, Hijauan Makanaan Ternak, Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pada Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Download :
Pergub No. 01 UPTD Dinas Pertanian.doc

Abstrak

opd

2010

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 01, BD.2010/Npo.01

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Pembibitan Ternak, Hijauan Makanaan Ternak, Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pada Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

efisiensi dan efektifitas peyelenggaraan fungsi dan tugas, sebagai tugas-tugas teknis oprasional dan/atau teknis penunjang Dinas Pertanian dan Peternakan dipandang perlu Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat
UU No 6 Tahun 1967; UU No 8 Tahun 1974; UU No 7 Tahun 1996; UU No 8 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 2000; UU No 26 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 18 Tahun 2009; UU No 17 Tahun 1973; PP No 16 Tahun 1977; PP No 82 Tahun 2000;
dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan UPTD Pembibitan Ternak, Hijauan Makanan Ternak, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat. Kedudukan, tugas pokok organisasi.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2010.
lampiran : 1

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2017

Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Pengadaan Barang/Jasa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 13. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 15. ...

... terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; 17. ...

Hal. 3, File: No. 1.pdf

... 2 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. ...

Hal. 2, File: No. 1.pdf

... Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); ...

Hal. 1, File: No. 1.pdf

Download :
No. 1.pdf

Abstrak

PENGADAAN BARANG DAN JASA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

ABSTRAK:

a. bahwa sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang terbuka dan mendukung praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diperlukan keterbukaan dokumen kontrak dalam proses pembangunan daerah sebagai implementasi dan keterbukaan informasi publik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4421 ); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Jnfonnasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lemba.ran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, tcrakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminislrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembina.an dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lcmbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4614); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor l 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 19.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 3); 20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2016;
Materi Pokok pada Peraturan ini antara lain memuat tentang Ketentuan Umum; maksud dari Open Data Contract yaitu : memberikan pedoman bagi SKPD dalam ket.erbukaan proses perencanaan program/kegiatan, penganggaran, pengadaan barang/jasa dan pelaporan agar lebih transparan dan akuntabd serta !ebih tepat, cepat, dan bermanfaat untuk masyarakat; dan; akses publik untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan; serta memuat Tujuan dan Ruang Lingkup dilakukan Open Data Contract; Open Data Contract Perencanaan; Open Data Contract Penganggaran; Open Data Contract Pengadaan Barang/Jasa; Open Data Contract Pelaporan; Ketentuan Peralihan (Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, selama belum ada sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Bupati ini, maka aplikasi yang ada tetap dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini);

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojoncgoro Tahun 2016 Nomor 338), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2020

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi ...

... Indonesia Nomor 4186); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana ...

Hal. 1, File: Peraturan-Walikota-No.-1-Tahun-2020-tentang-Kedudukan,-Susunan-Organisasi,-Tugas-dan-Fungsi-Serta-Tata-Kerja-Sekretariat-Daerah..pdf

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesi Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 9. ...

Hal. 2, File: Peraturan-Walikota-No.-1-Tahun-2020-tentang-Kedudukan,-Susunan-Organisasi,-Tugas-dan-Fungsi-Serta-Tata-Kerja-Sekretariat-Daerah..pdf

... Pasal 63 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... JUDAS AMIR Ditetapkan di Palopo pada tanggal 28 Jan uari 2020 Diundangkan di Palopo pada tanggal 28 Januari 2020 TELAH OIPERIKsi1'.".Jt �, F TANGGAL l. Sekretaris Kota It;\ 2. ...

... SULAWESI SELATAN TAHUN NOMOR 1 58 ...

Hal. 58, File: Peraturan-Walikota-No.-1-Tahun-2020-tentang-Kedudukan,-Susunan-Organisasi,-Tugas-dan-Fungsi-Serta-Tata-Kerja-Sekretariat-Daerah..pdf

Abstrak

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA sekretariat daerah

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2020/No.1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota sehingga Peraturan Walikota Palopo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palopo perlu untuk ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentai Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 8);
BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: KEDUDUKAN BAB III: SUSUNAN ORGANISASI BAB IV: TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V: TATA KERJA BAB VI: JABATAN FUNGSIONAL BAB VII: KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII: KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2020.
-
-
59

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2020

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); MEMUTUSKAN ...

Hal. 2, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.pdf

... Menimbang : BUPATI B U O L PRO VINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUOL, ...

... ketentuan Pasal 58 ayat (4) juncto ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah yang menjadi pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada ...

... Pegawai Aparatur Sipil Negera Daerah belum ditetapkan maka Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan Menteri yang menyelenggarakan ...

Hal. 1, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.pdf

... BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 45 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, a. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil; dan b. ...

... Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Ditetapkan di Buoi pada tanggal, \Z Fcbrtori 2020 BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2020 NOMOR .1. 17 ...

Hal. 17, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Buol No. 3 Tahun 2021 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Mencabut :

PERBUP Kab. Buol No. 27 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERBUP Kab. Buol No. 58 Tahun 2018 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Abstrak

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2020/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil

ABSTRAK:

bahwa dengan meningkatnya kesejahteraan pegawai negeri sipil dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan disiplin kerja untuk membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah mewujudkan tujuan pembangunan; bahwa tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buoi Tahun 2020 dapat mendorong kinerja pelayanan dan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu diberikan dengan menentukan kriteria dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) juncto ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah yang menjadi pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negera Daerah belum ditetapkan maka Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: kriteria; Besaran Dan Perubahan Nilai Tambahan Penghasilan Pegawai; Penilaian Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai; Cara Menghitung Nilai; Hari Kerja Dan Jam Kerja; Perhitungan Data Dan Mekanisme Pembayaran; Pembinaan Dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2020.
Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019
17 halaman; Lampiran 16 halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; 2. ...

... Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat; 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu; ...

Hal. 1, File: PERBUP_NOMOR_1_TAHUN_2020_TTG_LEMBAGA_KEMASYARAKATAN_DESA_KELURAHAN_DAN_LEMBAGA_ADAT_DESA_KELURAHAN.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ; 9. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 10. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 11. ...

Hal. 2, File: PERBUP_NOMOR_1_TAHUN_2020_TTG_LEMBAGA_KEMASYARAKATAN_DESA_KELURAHAN_DAN_LEMBAGA_ADAT_DESA_KELURAHAN.pdf

... Pasal 70 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Ir.AGOES SOEBAGIJO Pembina Utama Muda NIP. 19600812 199103 1 013 BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR .............. ...

... BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 1BA GIAN HUKUM vv ELLY HERNATIAS,SH,MM Pembina Tingkat I NIP. 19661107 199403 1 005 BUPATI NGANJUK, ttd. ...

Hal. 27, File: PERBUP_NOMOR_1_TAHUN_2020_TTG_LEMBAGA_KEMASYARAKATAN_DESA_KELURAHAN_DAN_LEMBAGA_ADAT_DESA_KELURAHAN.pdf

Abstrak

DESA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD TAHUN 2020 NOMOR 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

ABSTRAK:

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 131 ayat 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, maka perlu mengatur kembali Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dengan Peraturan Bupati;
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI LKD/K; RW; TP PKK; KARANG TARUNA; POSYANDU; LPMD/K; LEMBAGA ADAT DESA; HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHANDAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN; PEMBERDAYAAN LKD/K DAN LAD/K; PENDANAAN; PERTANGGUNGJAWABAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2020.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
27 HALAMAN

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Utara No. 1 Tahun 2013

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2013-2033

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 2, File: KAB_MINUT_1_2013.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua; 2. ...

... Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa ...

Hal. 1, File: KAB_MINUT_1_2013.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MINAHASA UTARA 2013 – 2033 I. ...

... PENJELASAN UMUM Sebagai konsekuensi dari terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 12 Tahun 2008 ...

... dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara, maka untuk pencapaian otonomi daerah perlu didukung Penataan Ruang sebagai ...

Hal. 55, File: KAB_MINUT_1_2013.pdf

Download :
KAB_MINUT_1_2013.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT