Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,07 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2020

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Indonesia Tahun 2A16 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 586a); Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2}lg tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2A2O ...

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al8 Nomor 22Ol; Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ...

... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2078 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 1O81); ...

Hal. 2, File: Perbup Barsel Nomor 1 Tahun 2020 ttg Tata Cara Pembagian Dana Desa.pdf

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2OS/PMK.A7 12019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170O); 1O. ...

... Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2Ol9 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2A2A (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); 11 ...

... BAB I KSIENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Bupati adalah Bupati Barito Selatan. 2. ...

Hal. 3, File: Perbup Barsel Nomor 1 Tahun 2020 ttg Tata Cara Pembagian Dana Desa.pdf

... ahun 2016 tentang Pembahan Kedua Ata$ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tenta$g ,D&rla Deta. ...

... Negara Repnblik Indonesia Tahun 1,953 Nomor 9I sebagai Undang-Undang {n".ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun f 959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik trndonesia Nomor 182Oh Undang-Undang ...

... ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daeratr { tr,eurbaran Negara Republik lnds)&esia Tatrun 2014 tlomor 244, Tambahan Lembarart il{engingat : 1" 9 r). ...

Hal. 1, File: Perbup Barsel Nomor 1 Tahun 2020 ttg Tata Cara Pembagian Dana Desa.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Barito Selatan No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020

Abstrak

desa

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2020/1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020. Angaran 2020
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.A7/2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2015; Peratur:an'Bupati:,,Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2019
Dana Desa untuk Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp.86.161.914.000 (delapan puluh enam milyar seratus enam puluh satu juta Sembilan Ratus Empat Belas ribu rupiah) .

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
14 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2015

Pedoman Pengelolaan Uang Daerah Kabupaten Batang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... ra R e p u b l ik I n d o n e s ia T a h un 2 0 04 N o m or 1 2 6, T a m b a h an L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia N o m or 4 4 3 8 ); 7. ...

... U n d a n g - U n d a ng N o m or 23 T a h un 2 0 14 t e n t a ng P e m e r i n t a h an D a e r ah ( L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia T a h un 2 0 14 N o m or 2 4 4, T a m b a ...

... n e s ia T a h un 2 0 14 N o m or 2 4 6, T a m b a h an L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia N o m or 5 5 8 9 ); 8. ...

Hal. 2, File: Peraturan_Bupati_1_2015.pdf

... T a m b a h an L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia N o m or 2 7 5 7 ); 3. ...

... U n d a n g - U n d a ng N o m or 17 T a h un 2 0 03 t e n t a ng K e u a n g an N e g a ra ( L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia T a h un 2 0 03 N o m or 4 7, T a m b a h an L e ...

... m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia N o m or 4 2 8 6 ); 1 ...

Hal. 1, File: Peraturan_Bupati_1_2015.pdf

... P e r a t u r an P e m e r i n t ah N o m or 71 T a h un 2 0 10 t e n t a ng S t a n d ar A k u n t a n si P e m e r i n t a h an ( L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia t a h un 2 ...

... 0 10 N o m or 1 2 3, T a m b a h an L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia N o m or 5 1 6 5; 1 4. ...

... D a e r ah a d a l ah D a e r ah K a b u p a t en B a t a n g. 2. ...

Hal. 3, File: Peraturan_Bupati_1_2015.pdf

Download :
Peraturan_Bupati_1_2015.pdf

Abstrak

EDOMAN PENGELOLAAN UANG DAERAH

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2015/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Uang Daerah Kabupaten Batang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 151 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Uang Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Uang Daerah Kabupaten Batang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007;
Peraturan bupati tentang pedoman pengelolaan uang daerah Kabupaten Batang.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
15 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2014

Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816), 11. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694), 13. ...

Hal. 3, File: Perda-Kampar-Nomor-1-Tahun-2014.pdf

... Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 4. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 9. 2 ...

Hal. 2, File: Perda-Kampar-Nomor-1-Tahun-2014.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), 3. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah ...

Hal. 1, File: Perda-Kampar-Nomor-1-Tahun-2014.pdf

Download :
Perda-Kampar-Nomor-1-Tahun-2014.pdf

Abstrak

struktur-organisasi

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2014/No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar

ABSTRAK:

Bahwa untuk lebih mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif dan percepatan pelaksanaan program kerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan kabupaten Kampar, perlu dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentnang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar;
Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.12 Tahun 1956; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana UU No.12 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; PP No.9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No.63 Tahun 2009; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2008; PERMENDAGRI No.57 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.53 Tahun 2011; PERDA Kab.Kampar No.6 Tahun 2012;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 diubah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2014.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2015

Pengeloiaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah ...

... dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Peraturan Menteri Dalam ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. ...

Hal. 3, File: PERDA-NO.1-TAHUN-2015.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574): 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576): Peraturan ...

... Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5272): ...

Hal. 2, File: PERDA-NO.1-TAHUN-2015.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2. ...

... Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82), 4. ...

... Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), ...

Hal. 1, File: PERDA-NO.1-TAHUN-2015.pdf

Download :
PERDA-NO.1-TAHUN-2015.pdf

Abstrak

barang-milk-negara

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2015/No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengeloiaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan semangat otonomi daerah;
Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.12 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 2011; UU No.31 Tahun 1999; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.2 Tahun 2012; PP No.27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.59 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.17 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.61 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.1 Tahun 2014;
Dalam Peraturan ini berisi 14 (empat belas) bab dan 60 (enam puluh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pejabat Pengelola, Wewenang, Tugas, dan Fungsi; Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penerimaan,Penyimpanan dan Penyaluran; Pengurusan/Penggunaan; Penatausahaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Penghapusan; Pemindahtanganan; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Barang; Pembiayaan; Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2015.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, epanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
41 Hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download :
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

Pengelolaan keuangan daerah

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2023/No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional; b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional; c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat ( 1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Jndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penggant:i Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Daerah dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penggant:i Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Daerah dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaba Milik Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Pengelola Keuangan Daerah; b. APBD; c. Penyusunan rancangan APBD; d. Penetapan APBD; e. Pelaksanaan dan penatausahaan; f. Laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD; g. Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah; h. Penyusunan rancangan pert:anggungjawaban pelaksanaan APBD; i. Kekayaan daerah dan Utang Daerah; j. BLUD; k. Penyelesaian kerugian keuangan daerah; l. Informasi keuangan daerah; dan m. Pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
110

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2023

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANOA KOTA KENDARI

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tab.un 1995 tentang Pembentu.kan Kota Madya Daerab. ...

... Tingkat 11 Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tarn.bah.an Lernbaran. Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 3. ...

... Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tab.un 2022 Nomor 4, Tambab.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Mengingat ...

Hal. 2, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2023.pdf

... Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2010 tentang Peruaahaari Daerah Air Minum 1'irta Anoa Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Ken.dari Tahun 2010 Nomor ...

... Pasal 52 Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari (Lembaran ...

... Daerah Kota Kendari Tahun 2010 Nomor 3) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. ...

Hal. 25, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2023.pdf

... Guna mewujudkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Kendari kemuclian menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendarl. ...

... 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir d.engan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerirrtahan Daerah telah ...

... Berdasarkan hal tersebut, dibentuklah Per-attaran Pemertntah Nornor 54 Tahun 2017 tentang Badan PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR I TAHUN 2023 TENT ANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM ...

Hal. 27, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2023.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kota Kendari No. 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa

Download :
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

perusahaan

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANOA KOTA KENDARI

ABSTRAK:

a. bahwa penguatan kelembagaan perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan guna memenuhi kebutuhan akan air bersih dan sehat demi kelangsungan hidup dan pemajuan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa permasalahan teknis, manajemen, dan sumberdaya yang dialami oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari perlu diselesaikan melalui perubahan status badan hukum dari perusahaa.n daerah menjacli perusahaan um.um daerah; c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari sudah tidak sesuai lagi dengan. perkembangaan hukum serta kondisi yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tarn.bah.an Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
BAB I Ketentuan Umum BAB II Perubahan Bentuk Badan Hukum, Nama, Lambang, dan Tempat Kedudukan BAB III Maksud dan Tujuan BAB IV Kegiatan Usaha dan Jangka Waktu Pendirian BAB V Modal BAB VI Organ BAB VII Pegawai BAB VIII Penggunaan Laba BAB IX Pelaporan BAB X Pembinaan dan Pengawasan BAB XI Ketentuan Peralihan BAB XII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2023.
36 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023

Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Hasil pencarian pada file:

... diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 ...

... kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. ...

Hal. 2, File: Pergub No 1 Tahun 2023.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun ...

... Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827) SALINAN ...

Hal. 1, File: Pergub No 1 Tahun 2023.pdf

... (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembayaran menggunakan KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Gubernur menyampaikan ...

... laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran belanja daerah menggunakan KKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah. ...

... BAB X KETENTUAN penutup Pasal 45 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

Hal. 36, File: Pergub No 1 Tahun 2023.pdf

Download :
Pergub No 1 Tahun 2023.pdf

Abstrak

kartu-kredit-pemda

2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD.2023/NO.1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kartu Kredit Pemerintah Daerah; Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah; Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah; Pengajuan, Penerbitan, dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah; Pelaksanaan Pembayaran Dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah; Biaya Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
Jumlah Halaman: 37 hlm.

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2018

Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor Per-1217/K/SU/2010 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 4. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 865); 8. ...

Hal. 2, File: Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2018.pdf

... BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.259, 2018 BPKP. Tunjangan Kinerja. Perubahan Kedua. ...

... PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR PER-1217/K/SU/2010 ...

... Presiden Nomor 128 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu mengatur kembali ketentuan teknis pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja ...

Hal. 1, File: Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2018.pdf

... 2018, No.259 -9- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2018 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, ttd ARDAN ADIPERDANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN ...

... PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id ...

Hal. 9, File: Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2018.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor Per-1217/K/SU/2010 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

Download :
Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 1 Tahun 2023

Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) 13. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07 /2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 991); 16. ...

Hal. 3, File: Perwali Nomor 1 Tahun 2023.pdf

... Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 4. ...

... dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573; 7. ...

... dengan Undang undang Nomor 1 1 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. ...

Hal. 2, File: Perwali Nomor 1 Tahun 2023.pdf

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286} sebagaimana telah diubah dengan ...

... Menghadapi Aneaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

Hal. 1, File: Perwali Nomor 1 Tahun 2023.pdf

Download :
Perwali Nomor 1 Tahun 2023.pdf

Abstrak

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Paaal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka menjamin kesejahteraan, keadilan dan meningkaikan kinerja, maka tambahan penghasilan dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestaal keqa, kondisi keqa, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objeküf lainnya dengan memperhetikan kemampuan keuangan daerah dan ketent uan peraturan perundang-undangan; b. bahwa Peraturan Walikota Metro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro sudah Üdak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan sehingga perlu disesualkan; C, bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di alas, perlu menetapkan Peraturan Walikota ten tang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;
UU NO 12 TAHUN 1999, UU NO 12 TAHUN 2003, UU NO 1 TAHUN 2004, UU NO 12 TAHUN 2011, UU NO 5 TAHUN 2014, UU NO 23 TAHUN 2014, UU NO 30 TAHUN 2014, UU NO 1 TAHUN 2022, PP NO 94 TAHUN 2021, PP NO 18 TAHUN 2016, PP NO 11 TAHUN 2017, PP NO 12 TAHUN 2019, PP NO 30 TAHUN 2019, PERMENPANRB NO 41, PERMENKEU NO 116/PMK.07/2021, PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019, PERMENDAGRI NO 84 TAHUN 2022, PERDA KOTA METRO NO 24 TAHUN 2016, PERDA KOTA METRO NO 7 TAHUN 2020, KEP KEMENDAGRI NO 900-4700 TAHUN 2020
Peraturan Wajukota Metro Tentang Pemberlan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawaj Aparatur Sipil Negara Dl Lingkungan Pemerintah Kota Metro.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Metro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Tam ba han Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 1) dicabui dan dirtyatakan tidak berlaku
Halaman : 15

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013

Retribui Pemakaian Kekayaan Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. ...

Hal. 2, File: PERDA_kab__No_1_Tahun_2013_tentang_RETRIBUSI_PEMAKAIAN_KEKAYAAN_DAERAH.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah ...

Hal. 1, File: PERDA_kab__No_1_Tahun_2013_tentang_RETRIBUSI_PEMAKAIAN_KEKAYAAN_DAERAH.pdf

... Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang tindak pidana retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana. (2) ...

... perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik ...

... Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. ...

Hal. 9, File: PERDA_kab__No_1_Tahun_2013_tentang_RETRIBUSI_PEMAKAIAN_KEKAYAAN_DAERAH.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2002

Abstrak

RETRIBUsI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribui Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diganti; bahwa kekayaan daerah perlu didayagunakan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sehingga atas pemakaiannya dapat dipungut retribusi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang nama, objek dan subjek, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, struktur dab besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, pembayaran, tempat pembayaran, angsuran penundaan pembayaran, sanksi administratif, tata cara penagihan, tata cara pengurangan dan keringanan, kedaluwarsa, penghapusan piutang retribusi, insentif pemungutan, pemanfaatan, penyidikan, ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2013.
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2002 dicabut.
16 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT