PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,047 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023
TATA CARA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN QUICK RESPONS INDONESIA STANDARD GIRO BENDAHARA PENGELUARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. ...

... Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. ...

... diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. ...

... Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6692 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ...

... (Tanggal, Bulan, Tahun) Sifat : Segera Lampiran : ….(2)…. Hal : Pemberitahuan Penolakan Bukti- Bukti Pengeluaran KKPD Yth., …….(3)……… ….(4)……… ….(5)……… Di ….(6)….. 1. Dasar : a. ...

... Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor .... (7) . . .. / PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan KKPD; b. ...

... Tagihan (e-billing)/ Daftar Tagihan Sementara a.n . ........ (12) ......... dengan nomor KKPD ....... (13) ......... . 2. ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2) diubah sebagai ...

... kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ten tang ...

... Undang-U ndang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ...

... kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas ...

... perlu untuk diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 201 7 ...

... Menimbang: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATIKARANGANYAR PERATURANBUPATIKARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BIAYA ...

... ~TE1 :AANGANY AR ttd SUTARNO BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 1 Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 3 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, JULIYATMONO ttd Ditetapkan ...

... di Karanganyar pada tanggal 3 Januari 2022 BUPATI KARANGANYAR, Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar. ...

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERBUP Kab. Karanganyar No. 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas 
Mengubah :
  1. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2023
Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); ...

... Rota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubaban Atas Peraturan Daerah Kata Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 ...

... dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan ...

... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); -2- ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat n Kendarl ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tarnbahan Le.mbaran Negara Republik lndonesia Nornor ...

... Wali Kot.a tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari; WALI KOTA KENDART, ...

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 1 Tahun 2021
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 6402): Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159), Peraturan Menteri Kesehatan ...

... Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis ...

... 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan ...

... Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573): Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ...

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607): Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat ...

... WALIKOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWAHLUNTO PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN ...

... sakit dan tata kelola klinis yang bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, sehingga dalam praktiknya memberi dampak pada meningkatnya mutu layanan kesehatan ...

... yang diberikan kepada masyarakat: c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 123A Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi No. 1 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen ...

... Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ...

... 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. ...

... 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata ...

... Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 2); 19. ...

... Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi ...

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERBUP Kab. Wakatobi No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi 27/2/2016
Diubah sebagian dengan :
  1. PERBUP Kab. Wakatobi No. 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2022
PROGRAM JOMBANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING TAHUN 2023

Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 10. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. ...

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495; 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, ...

... Dinas Kesehatan 1) Pencegahan dan penanganan Gizi Buruk dan Stunting 1. Anggaran Pencegahan dan Penanganan Gizi Buruk dan Stunting maksimal Rp.20.000.000,-/paket, dialokasikan untuk: a. ...

... Pembelian Makanan Tambahan (PMT) sebesar Rp. 10.000.000,-/Desa. 2. Persyaratan: a. ...

... Data Gizi Buruk, Stunting dan Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK) per dusun mengetahui Kepala Desa; LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR : 1 TAHUN 2022 TANGGAL : 3 Januari ...

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2023
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan ...

... Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 3. ...

... kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... GUBERNUR SULAWESI BARAT PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ...

... Gubernur Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu diubah; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang … SALINAN ...

... I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Peraturan Gubernur ini. 2. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat dengan penempatannya dalam Berita Daerah BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023 ...

... NOMOR 1 Ditetapkan di Mamuju Pada tanggal 24 Januari 2023 Pj. ...

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2013
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah ...

... - 2 5. 6. 8. 4. ...

... Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... BUPATI BOYOLALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran" Negara Republik Indonesia ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022
PENGARUSUTAMAAN GENDER

Kebijakan Pemerintah Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Hasil pencarian pada file:

... Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 12. ...

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ...

... atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); ...

... Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 ...

... Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254); 20. ...

... Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463); 21. ...

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana ...

... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 2014
Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNANRENCANAUMUMENERGI NASIONAL. MEMUTUSKAN: 2. ...

... Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746); 1. ...

... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu menetapkan Peraturan ...

... SEKRETARIATKABINET RI Salinan sesuai dengan aslinya LEMBARANNEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN2014 NOMOR 11 AMIRSYAMSUDIN MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan diJakarta pada tanggal 2Januari 2014 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. dengan ini Presiden Peraturan pengundangan memerintahkan Agar setiap ...

... orang mengetahuinya, - 13PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...

... (2)RUEN... (1) RUEN ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah KENditetapkan. Pasal 15 Penetapan RUEN dilaksanakan sesuai dengan tata kerja persidangan Dewan Energi Nasional. ...

... Pasal 13 (3) Rancangan RUENsebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai RUEN oleh Ketua Dewan Energi Nasional. (1)Tim Penyusunan Rancangan RUEN menyampaikan rancangan RUENkepada Menteri. (2) Menteri ...

... Pasal 12 -7PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan