PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,014 detik
APBD
... Peraturan Pemcrintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang St~ndar Akuntansi Pemcrintahan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12:-l, Tambuhon Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5165); 20. ...
... Pcraturan Pemerinto h Norn or 12 Tnhun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Ta mbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6322); 21. ...
... Peraturan Menleri Dalum Ncgcri Nomor 64 Tahun 2013 tcnta ng Penerapan S tandar /\kuntansi Pemcrintahan Berbasis Akruol Pada Pemerintah Daerah (Derita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 22 ...
... (2) 5. Undong-Undanr, Nomor 28 Tnhu11 1999 lentanr. ...
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem Pcrcnc.onmu1 Pem bang,111,111 Nnsh.maJ (LA:mbnrnn N<-ga.ra Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Rcpublfk Indonesia Nomnr 4421 ...
... ik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6573); 12. Peraturan Pemcrintah Nomor ?. ...
... 2020; I. ...
... Indonesia Nomor 182 1); 3. ...
... egam Rcpublik Indonesia Tnh,tn l'l94 Nomor 62, Tembnhnn t..e.mhnmn Ncgaru Rt"?Ublik lnclonesia Nomor ,3569); 4. Undu:-.g-Undm1g Nnrnor 2 1 Tnhun tl)C)7 1rnh, np, Oe-o rcn.. ...
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...
... Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 ...
... Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...
... x.> -2- 4. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darnrat Nomor 6 Tahun 1956 f Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam ...
... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828}; ...
- Download :
- PERDA_NO_1_TH_2022_-_UPLOAD.pdf
Pajak dan Retribusi Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
... 1 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2004 NOMOR : 1 SERI B NOMOR 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR : 1 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN DAERAH. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 12. ...
... Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 nomor 119 ; Tambahan Lembaran Negara nomor 4139); Mengingat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ...
... Badan Hukum Swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan rriempunyai lapangan usaha dibidang Pertambangan. e. ...
... Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia. (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini tidak dapat dipindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah. ...
... Permohonan SIPD disampaikan kepada Kepala Daaeran (2). ...
... untuk 2 (dua) tahun. c. .SIPD Pengolahan dan Pemurnian diberikan untuk iangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sekali untuk 3 (tiga) tahun. '2). ...
... Membayar Pajak Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun. i 2). ...
... Melaksanakan Pemeliharaan dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3), teknik pertambangan yang baik dan benar, serta pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan ...
- Download :
- perda simalungun no.1 thn 2004.pdf
Kebijakan Pemerintah
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); 2. ...
... Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. ...
... Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679); -2- ...
... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tabun 2003 Nornor 22, Tambahan Lembaran ...
... NegaraRepublikIndonesiaNomor 4265); Mengingat c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam ...
... Januari 2018 BUPATIBALANGAN, ttd Pada saat Peraturan Bupati Uri mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam NegeridiLingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan ...
... (BeritaDaerah Kabupaten Balangan Tahun 2015 Nomor46), sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor50 Tahun 2016 tentang Prosedur Pexjalanan ...
... Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan (BeritaDaerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor27)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, Pasal42 Peraturan Bupati inimulai berlaku pada ...
-
PERBUP Kab. Balangan No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
-
PERBUP Kab. Balangan No. 50 Tahun 2016 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
- Download :
- 2018 - PERBUP 1 PERJALANAN DINAS edit.pdf
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah
... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 13. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 14. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); 4. ...
... b. bahwa sesuai amanat dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan ...
... Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang Tahun 2013-2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan ...
... JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR : 1 TAHUN 2019 lsALINAN I ·-· , .. ...
-
PERDA Kab. Subang No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Rangga Kabupaten Subang
- Download :
- Perda 1 2019.pdf
Pangan, Pertanian dan Peternakan Kebijakan Pemerintah
... TAHUN ANGGARAN 2016 WALIKOTA SUKABUMI, Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/2-2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran ...
... ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran ...
... Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. ...
... - 2 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 7. ...
... Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2); 8. ...
... Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan ...
... Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan; 2. ...
... Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016; 3. ...
Pendidikan
... Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 6. ...
... PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DI PERGURUAN TINGGI BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN ...
... PERTAHANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pertahanan negara, perlu memberi ...
... Tentara Nasional Indonesia; b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Ketentuan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi di Luar Lembaga Pendidikan Kementerian Pertahanan dan Tentara ...
... 2019, No.91 -22- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...
... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2019 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...
... DIREKTUR JENDERAL PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id ...
-
Permenhan No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
-
Permenhan No. 31 Tahun 2011 tentang Ketentuan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi di Luar Lembaga Pendidikan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil
- Download :
- 1 Tahun 2019.pdf
Perizinan, Pelayanan Publik
-
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek
- Download :
- PD Pekalongan 1-2021.pdf
Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah
... Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 6); 2. ...
... Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan ...
... Indonesia Tahun 1945; Mengingat: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEBO, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) Undang - Undang Nomor 28 Tahun ...
... huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Ka bu paten Tebo Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat; ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PERATURAN ...
... Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat ...
... (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 6) di ubah sebagai berikut: 1. ...
... Ketentuan angka 2 dan angka 5 Pasal 1 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut; PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ...
- Download :
- 1191. Perda 1 Tahun 2021.pdf
Pendidikan Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...
... beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4); ...
... Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggatan Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 2. ...
... BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 2 Januari 2023 BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA Diundangkan di Ungaran pada tanggal 2 Januari 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd. ...
... DJAROT SUPRIYOTO BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG SUYANA NIP. 19700212 199710 1 001 ...
- Download :
- Perbup Smg 1 _2023.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan