Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 248.199 peraturan dalam 0,956 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 42 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pedoman Alih Media Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung

Abstrak

Arsip Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Perwal Bdg 42 2023 Pedoman Alih Media Arsip.pdf

PEDOMAN - ALIH - MEDIA - ARSIP

2023

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 42, BD Kota Bandung Tahun 2024 No. 43

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Alih Media Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung

ABSTRAK:

Bahwa untuk menjamin keselamatan, perlindungan, pemeliharaan dan ketersediaan arsip, perlu menetapkan Pedoman Alih Media Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; Peranri No. 20 Tahun 2011; Perda Kota Bandung No. 03 Tahun 2016; Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Alih Media Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang meliputi Ketentuan umum, Alih media arsip, Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2023.
UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2021.
10 Hlm.

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Cirebon Nomor 52 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertamaa

Abstrak

Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

Perwali Kota Cirebon No. 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

Mencabut

PERWALI Kota Cirebon No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Di Kota Cirebon
PERWALI Kota Cirebon No. 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Di Kota Cirebon
PERWALI Kota Cirebon No. 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Di Kota Cirebon
PERWALI Kota Cirebon No. 9 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA CIREBON
PERWALI Kota Cirebon No. 13 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA CIREBON
PERWALI Kota Cirebon No. 16 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA CIREBON

Download file:

PERWAL 52 TH 2023.pdf

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Abstrak

Kebijakan Pemerintah Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Hasil pencarian pada file:

Download file:

PERDA_NOMOR_1_TAHUN_2024.pdf

kabupaten layak anak

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2024/NOMOR.1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

ABSTRAK:

bahwa anak merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat hak-hak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan Daerah, karena itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak, sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui kebijakan Pemerintah Daerah di dalam Kabupaten Layak Anak; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, menyebutkan Pemerintah daerah Kab/Kota menyelenggarakan KLA melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang diatur dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kebijakan dan Strategi Implementasi KLA, Hak dan Kewajiban Anak, Tahapan dan Indikator, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pemenuhan Klaster Hak Anak, Kelembagaan KLA, RAD KLA, Profil KLA, Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa, Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Desa/Kelurahan Layak Anak, Penghargaan, Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2024.
31 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2024

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Sistem Kerja Aparatuir Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Reformasi Birokrasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut sebagian

Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 69 Tahun 2021
Peraruran Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 72 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 74 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 75 Tahun 2021
Pcraturan Bupati Jepara Nomor 76 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 77 Tahun 2021
Peraturan BupatiJepara Nomor 78 Tahun 2021
Peraruran Bupati Jepara Nomor 79 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 80 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 81 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 83 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 84 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 85 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 86 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 87 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 88 Tahun 202 l
Peraturan Bupati Jepara Nomor 90 Tahun 2021
Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2022

Download file:

PERBUP_No_17_Th_2024_11zon.pdf

sistem kerja - penyederhanaan birokrasi

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD.2024/NO.17

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Kerja Aparatuir Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan birokrasi yang cepat dan transparan, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja dalam rangka penyederhanaan birokrasi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menterl Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada lnstansi Pemerintah Unruk Penyederhanaan Birokrasi, setiap Instansi Pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Mekanisme Kerja, Proses Bisnis, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2024.
Bebarapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 69 Tahun 2021, Peraruran Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 72 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 74 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 75 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 76 Tahun 2021, Peraturan Bupali Jepara Nomor 77 Tahun 2021, Peraturan BupatiJepara Nomor 78 Tahun 2021, Peraruran Bupati Jepara Nomor 79 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 80 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 81 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 82 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 83 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 84 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 85 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 86 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 87 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 88 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 90 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2022 dicabut.
54 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Analisis Standar Belanja

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2023

Download file:

PERBUP_NOMOR_11_TAHUN_2024_(Kompres_Ekstrim).pdf

analisis standar belanja

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD.2024/NO.11

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja

ABSTRAK:

bahwa analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kinerja dan biaya terhadap suatu kegiatan; bahwa dalam rangka penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja membutuhkan standar yang mengkorelasikan kinerja dengan besaran belanja; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Analisis Standar Belanja, Pengendalian dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2023 dicabut.
619 hlm

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 86 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Semarang No. 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

Download file:

Perwal Kota Semarang Tahun 2023 No 86_ocr.pdf

PNS-Tambahan Penghasilan

2023

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 86, BD.2023/NO.86

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja dan dedikasi yang tinggi, diperlukan tambahan penghasilan yang dapat mendorong produktivitas kerja dan kesejahteraan pegawai; bahwa berdasarkan Pasal 58 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022;
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi Pemberian TPP, Penghentian Pembayaran TPP, Mekanisme Pengajuan Dan Pembayaran TPP, Penganggaran, Evaluasi, Ketentuan Lain Lain.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Daerah dicabut.
30 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2024

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Pemalang No. 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 71 Tahun 2017

Download file:

Perbup_No_18_Tahun_20241.pdf

tugas belajar - pegawai negeri sipil

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD.2023/NO.5

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu sumber daya manusia aparatur pegawai negeri sipil yang berkualitas dan kompeten; bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; bahwa Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkugan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut dan diganti dengan peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Perencanaan, Jenis Tugas Belajar, Jenis Pendidikan, Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar, Penyelenggaraan dan Persyaratan Program Studi, Jangka Waktu, Perpanjangan dan tugas Belajar Berkelanjutan, Kedudukan PNS Tugas Belajar, Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar, Re-Entry Pogram, Pembatalan dan Penghentian Tugas Belajar, Pemantauan dan Evaluasi, Keterangan Belajar, Pencantuman Gelar Akademik, Pendanaan Tugas Belajar, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2024.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 71 Tahun 2017 dicabut.
30 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Penyelenggaraan Penanaman Modal

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014

Download file:

2024pd3332004.pdf

penanaman modal

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2024/NOMOR.4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Pemerintah Kota Salatiga mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan penanaman modal untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan jumlah usaha yang dapat membantu masyarakat dalam menciptakan pekerjaan sendiri; bahwa Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kebijakan Dasar, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal, Penyelenggaraan, Promosi, Pengembangan Penanaman Modal bagi UMKM dan Koperasi, Kemitraan, Fasilitas Penanaman Modal, Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, Pelaporan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2024.
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 dicabut.
18 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Tata Cara Operasional Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Perbup Sukoharjo Tahun 2023 No 59_ocr.pdf

Kartu Kredit Pemerintah

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 59, BD.2023/NO.61

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Operasional Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, pengaturan operasional tata cara penggunaan dan penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Operasional Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 79 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Operasional Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang meliputi Prinsip Dasar, UP, Pengelola KKPD, Uang Persediaan KKPD, Pengajuan, Penerbitan Dan Penggunaan KKPD, Pelaksanaan Pembayaran Dengan KKPD, Penarikan KKPD, Biaya Penggunaan KKPD, Monitoring Dan Evaluasi, Ketentuan Lain-Lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2023.
60 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 65 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis

Abstrak

Arsip

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Sukoharjo No. 69 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 68 Tahun 2021 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 75 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 35 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo

Download file:

Perbup Sukoharjo Tahun 2023 No 65_ocr.pdf

Arsip

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 65, BD.2023/NO.67

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis

ABSTRAK:

bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal terensi arsip, perlu mengatur klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; bahwa pengaturan mengenai Pedoman Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah, Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangundangan mengenai kearsipan guna mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan arsip dinamis, maka diperlukan pengaturan tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis yang meliputi Kode Klasifikasi Arsip, JRA dan sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip dinamis.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pedoman Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah dicabut.
657 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT