Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan penanaman modal daerah merupakan salah satu upaya dalam rangka menciptakan peningkatan perekonomian, bahwa beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan dan diganti
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa diubah , terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 24 Tahun 2019; PP No. 63 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; Perpres No. 16 Tahun 2012; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 49 Tahun 2021; Peraturan Kepala BKPM No. 4 Tahun 2021; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, yang meliputi: Ketentuan Umum; Asas, Tujuan, dan Arah Kebijakan; Ruang Lingkup; Investasi Daerah; Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; Promosi Penanaman Modal; Kerja Sama dan Kemitraan Penanaman Modal; Pelayanan Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal; Hak dan Kewajiban, Tanggung Jawab Penanaman Modal; Bentuk Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal; Peran Serta Masyarakat; Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal; Pengendalian; Penyelesaian Sengketa; Sanksi Adminstratif; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 dicabut.
23 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2024
PERWALI Kota Bekasi No. 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Pimpinan Atau Pemuka Umat Beragama Sebagai Pengelola Rumah Ibadah Di Kota Bekasi
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Pengelola Rumah Ibadah Di Kota Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa sebagai bentuk peran serta Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan kepada Pimpinan dan Petugas pemelihara rumah ibadah dipandang perlu diberikan insentif, berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota.
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permen Agama No. 9 Tahun 2006 dan Mendagri No.8 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016; Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kota Bekasi No. 13 Tahun 2022
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Pengelola Rumah Ibadah Di Kota Bekasi, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pelaksanaan; Persyaratan; Pertanggungjawaban; Sumber Dana; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2024.
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 55 Tahun 2016 dicabut.
6 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2024
TATA - CARA - PEMBERIAN - PEMBEBASAN - DAN - PENGURANGAN - POKOK - KETETAPAN - SERTA - PENGHAPUSAN - SANKSI - ADMINISTRATIF - PAJAK - BUMI - DAN - BANGUNAN - PERDESAAN - DAN - PERKOTAAN
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan Pengurangan Pokok Ketetapan Serta Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan Pengurangan Pokok Ketetapan serta Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 20 Tahun 2009; UU No. 15 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 67 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 31 Tahun 2018; PP No. 35 Tahun 2023; Permendagri 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016; Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kota Bekasi No. 13 Tahun 2022; Perda Kota Bekasi No. 1 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan Pengurangan Pokok Ketetapan Serta Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Pembebasan dan/atau Pengurangan Pokok dan/atau Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Secara Jabatan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2024.
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2023 dicabut.
16 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 Nomor 49
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Industri Rumah Tangan Pangan
ABSTRAK:
a. bahwa hidup sehat merupakan harta yang sangat
berharga bagi setiap manusia, untuk itu perlu dijaga
terus-menerus dan di tingkatkan baik oleh diri sendiri
maupun melalui pelayanan kesehatan;
b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari dampak pangan
olahan yang tidak memenuhi persyaratan hygiene
sanitasi agar tidak membahayakan kesehatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Industri Rumah Tangga
Pangan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Repu blik
Indonesia Tahun 2003 114, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
7. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Pengawasan Kegiatan Perdagangan;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri
rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 409); 13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri
rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 471);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANGAN LINGKUP
BAB III SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
BAB IV JENIS PANGAN
BAB V PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN
BAB VI PELABELAN
BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
15 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Daerah (Perda) tentang PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
kawasan hutan di provinsi lampung mempunyai fungsi konservasi, lindung dan produksi, untuk itu diperlukan penertiban dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat
1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945
2. undang-undang nomor 5 tahun 1960
3. undang-undang nomor 14 tahun 1964
4. undang-undang nomor 41 tahun 1999
5. undang-undang nomor 7 tahun 2004
6. undang-undang nomor 33 tahun 2004
7. undang-undang nomor 26 tahun 2007
8. undang-undang nomor 32 tahun 2009
9. undang-undang nomor 12 tahun 2011
10. undang-undang nomor 23 tahun 2014
11. peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2004
12. peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2004
13. peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007
14. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007
15. peraturan pemeirntah nomor 76 tahun 2008
16. peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008
17. peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2010
18. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012
19. keputusan menteri kehutanan nomor 215/Menhut-II/2004
20. keputusan menteri kehutanan nomor 394/Menhut-II/2004
21. peraturan lingkungan hidup dan kehutanan RI nomor P.12/menlhk-II/2015
22. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2007
23. peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2009
24. peraturan daerah provinsi lampung nomor 1 tahun 2010
25. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011
peraturan daerah ini memutuskan tentang penerbitan dan pengendalian hutan produksi di provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2015.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2014
Peraturan Daerah (Perda) tentang PENYELESAIAAN KERUGIAN DAERAH
ABSTRAK:
a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerirrtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daer-ah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Kerugian Daerah;
1. Pasa! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1964;
3. Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor I Tabun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nornor 3 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012;
Pengaturan penyelesaian kerugian Daerah adalah untuk mencegah terjadinya kerugian Daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah, meningkatkan tertib administrasi pengelolaan uang dan barang Daerah, mengembalikan kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam pengelolaan keuangan Daerah, dan membina rasa tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan barang Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
18 Halaman, dan 14 Halaman Penjelasan
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Daerah (Perda) tentang REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS DI PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
a. kondisi hutan, laban dan lingkungan di Provinsi Lampung, telah mengalami kerusakan dan degradasi, sehingga belum berfungsi secara optimal;
b. kerusakan dan degradasi sumber daya hutan dan lahan tersebut, sebagai akibat tekanan perkembangan penduduk dan laju pembangunan, sehingga dapat mengancam keberlanjutan kuaJitas kehidupan masyarakat dan kelestarian sumberdaya hutan, lahan dan lingkungan;
c. perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh, untuk melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi hutan dan laban, dan guna mewujudkan kawasan hutan sebesar 30%, atau lebih dari luas dan total seluruh wilayah Lampung, agar dapat menjamin kesinambungan pembangunan dan perkembangan peradaban;
d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Lampung;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992;
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988;
16. Peraturan Pemerintah Nemer 40 Tahun 1996;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tabun 2008;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010;
32. .Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011;
33; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012;
35. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990;
36. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 63/PRT/1993;
37. Peraturan Mcnteri Pekerjaan Umurn Nomor 11 A/PRT/M/2006;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
40. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009;
41. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010;
42. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011;
43. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014;
Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
15 Halaman, dan 4 Halaman Penjelasan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2019
PERWALI Kota Bekasi No. 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
PERWALI Kota Bekasi No. 84 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/DaerahStandar/Pedoman
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERWALI Kota Bekasi No. 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BEKASI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
