Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2014

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS DI PROVINSI LAMPUNG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2014 tentang REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS DI PROVINSI LAMPUNG

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Lampung

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Bandar Lampung

Tanggal Penetapan

12 September 2014

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

12 September 2014

Sumber

Subjek

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Lampung

Bidang

Halaman ini telah diakses 923 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

P_LAMPUNG_23_2014.pdf.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perda Prov. Lampung No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan hutan

degradasi, hutan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS DI PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:	a. kondisi hutan, laban dan lingkungan di Provinsi Lampung, telah mengalami kerusakan dan degradasi, sehingga belum berfungsi secara optimal; b. kerusakan dan degradasi sumber daya hutan dan lahan tersebut, sebagai akibat tekanan perkembangan penduduk dan laju pembangunan, sehingga dapat mengancam keberlanjutan kuaJitas kehidupan masyarakat dan kelestarian sumberdaya hutan, lahan dan lingkungan; c. perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh, untuk melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi hutan dan laban, dan guna mewujudkan kawasan hutan sebesar 30%, atau lebih dari luas dan total seluruh wilayah Lampung, agar dapat menjamin kesinambungan pembangunan dan perkembangan peradaban; d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Lampung; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 ; 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; 16. Peraturan Pemerintah Nemer 40 Tahun 1996; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; 26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tabun 2008; 29. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; 30. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008; 31. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010; 32. .Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011; 33; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; 34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; 35. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; 36. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 63/PRT/1993; 37. Peraturan Mcnteri Pekerjaan Umurn Nomor 11 A/PRT/M/2006; 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; 40. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009; 41. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010; 42. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011; 43. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014; Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014. 15 Halaman, dan 4 Halaman Penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521