Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,03 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4864); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 194,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4941); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ...

... tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor23,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5103)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah ...

Hal. 3, File: PERDA BALANGAN NO 1 TAHUN 2019 edit.pdf

... Negara Republik Indonesia Nomor4265); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana ...

... Peraturan Pemerintab Nomor 47 Tahun 2008 tentang WajibBelajar (Lembaran Negara Republik 2 Mengingat ...

Hal. 2, File: PERDA BALANGAN NO 1 TAHUN 2019 edit.pdf

... Biaya Pendidikan adalah Sumber DayaKeuangan yang disediakan dan/ atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan,biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan,serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan ...

... Penduduk adalah Warga Negara Indonesia atau orang asing yang tinggaldiWilayahKabupaten Balangan. 36. ...

... Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Republik Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 37. ...

Hal. 7, File: PERDA BALANGAN NO 1 TAHUN 2019 edit.pdf

Download :
PERDA BALANGAN NO 1 TAHUN 2019 edit.pdf

Abstrak

Pendidikan

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

ABSTRAK:

Bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus diarahkan untuk menjadikan Masyarakat lebih maju dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi, kekhasan daerah dan peluang serta tantangan yang akan terus berjalan agar mampu menghasilkan masyarakat yang cerdas dan bermartabat; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dituangkan kedalam lampiran huruf A Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota menjalan urusan pengelolaan pendidikan anak usia dini dan dasar dan hal terkait lainnya sesuai kewenangan; Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendidikan Di Kabupaten Balangan tidak sesuai lagi dengan perkembangan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2009.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Kewenangan; Pengelolaan Pendidikan; Penyelenggaraan Pendidikan; Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal; Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal; Muatan Lokal; Kewajiban Peserta Didik; Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; Perizinan; Peran Serta Masyarakat; Pengawasan; Jenis,Sumber dan Sasaran Pembiayaan Pendidikan; Sanksi Administratif; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2019.
61 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 1 Tahun 2016

Ketertiban Umum

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 ten tang Pekerja Kefannasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 18. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Be rita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ...

Hal. 5, File: Perda Nomor 1 Tahun 2016.pdf

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 13. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas T~pi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 16 ...

Hal. 4, File: Perda Nomor 1 Tahun 2016.pdf

... 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689); 1 ...

Hal. 2, File: Perda Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Download :
Perda Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Ketertiban UMUM

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketertiban Umum

ABSTRAK:

Bahwa penyelenggaraan ketertiban umum merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah, maka untuk mewujudkan Kabupaten Dairi yang tertib, tenteram, lingkungan hidup yang sehat, nyaman, rukun, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum, berdasarkan pertimbangan ini perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.15 Tahun 1964, UU No.8 Tahun 1981, UU No.4 tahun 1992, UU No.9 Tahun 1998, UU No.28 Tahun 2002, UU No.38 Tahun 2004, UU No.26 tahun 2007, UU No.18 Tahun 2008, UU No.22 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 1993, PP No.79 Tahun 2005, PP No.51 Tahun 2009, PP No.6 Tahun 2010, PP No.109 tahun 2012, PP No.74 Tahun 2014, Perpres No.74 Tahun 2013, Permendagri No.80 Tahun 2015.
Materi Pokok Peraturan ini adalah Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Tindakan Penertiban, Partisipasi Masyarakat, Tindakan Penertiban, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Kerjasama dan Koordinasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
37 HLM

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 1997

Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG KOORDINASI PENGEMBANGAN KAWASAN JONGGOL SEBAGAI KOTA MANDIRI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ...

... Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat; 3. ...

... Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 4. ...

Hal. 1, File: Keputusan_Presiden_no_01 TH 1997.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran ...

Hal. 2, File: Keputusan_Presiden_no_01 TH 1997.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 - Pasal 3… Pasal 3 Dalam rangka pengendalian koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri, dengan Keputusan Presiden ini dibentuk Tim Pengarah Pengembangan ...

... Menteri Pertahanan Keamanan selaku Anggota; e. Menteri Pekerjaan Umum selaku Anggota; f. Menteri Perhubungan selaku Anggota; g. Menteri Kehutanan selaku Anggota; h. ...

... Deputi Ketua Bappenas Bidang Regional dan Daerah selaku Sekretaris Tim Pengarah; (2) Susunan keanggotaan Badan Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari: a. ...

Hal. 4, File: Keputusan_Presiden_no_01 TH 1997.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur

Download :
Keputusan_Presiden_no_01 TH 1997.pdf

Abstrak

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Hasil pencarian pada file:

... - 2 - Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); 4. ...

... Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013; 5. ...

... telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013; MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN ...

Hal. 2, File: Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.pdf

... (2) Calon Anggota DPD wajib melaporkan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU melalui KPU Provinsi. ...

... (3) Laporan penerimaan sumbangan mencakup informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). (4) Laporan penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ...

... Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Biaya … ...

Hal. 4, File: Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.pdf

... Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Bagian KPU dan KPU Provinsi. (4) Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ...

... kepada KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Partai Politik dan Calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan ...

Hal. 5, File: Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan KPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

Mengubah :

Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download :
Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115), . ...

... Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): . ...

... Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 1 2. 3. 4. 5. ...

Hal. 1, File: Perda-1-th-2015-s.pdf

... 1 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587): 6. ...

... Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E), 7. ...

... Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukkan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 2 ...

Hal. 2, File: Perda-1-th-2015-s.pdf

... Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam. ...

... 2015 NOMOR @ | SERI c NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA SELATAN : NOMOR //p4/TAHUN 2015 ...

Hal. 3, File: Perda-1-th-2015-s.pdf

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

PERDA Kota Pagar Alam No. 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan

Download :
Perda-1-th-2015-s.pdf

Abstrak

retribusi-izin-gangguan

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/No.1 Seri.C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK:

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan perubahan tarif Retribusi Izin Gangguan. Untuk itu perlu menetapkan perda ini.
Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 2001; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Perda No. 2 Tahun 2009; Perda No. 2 tahun 2011.
Peraturan ini mengatur perubahan beberapa ketentuan mengenai struktur tarif retribusi izin gangguan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2015.
Mencabut Perda No. 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan
3 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 1 Tahun 2010

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim lnforma~ Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4576); 22 Peraturan Pemelintah Nomor 57 Tahun 2005 ...

... Peraturan Mentert Oalam Neget'I Norno r 59 T ahun 2007 tentan g Perubahan Alas Peraturan Menteri Oalarn Negeri Nomor 13 T ahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keu'"1gan Oaerah; 26. ...

... Peraturan Oaerah Kabupalen Sarolangun Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok. ·Pokok Pengek)laan Keuangan Oaeral\ {lemb;n n Oaerah Sen E Normr 2); ...

Hal. 3, File: 298. Perda-No-1-Thn-2010.pdf

... >Undang Nomor 3 Tahun 2005 1entang Pervb¥1an Undan9"(1ndang Nomor 32 T ahun 2004 tenting Pemerintlhan Oaerah merjadi Undang-u,,dang, Kepala Daerah meng~ukai Peraturan Oae

... Tambahan Lembaran Neg"'3 Nomor 3809); 2. ...

... UndanO-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 6lJmi dan Bangunan (Lembaratl Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambah.m Lembar.m Negara Nomo< 3312) sebagalmana telall dlubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun ...

Hal. 1, File: 298. Perda-No-1-Thn-2010.pdf

... Und~ang Nomor 17 Tahun 2003 1entang Keuangan Neg"'a (tembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor4286); 7. ...

... Undang-Und..ng Nomor 1 Tahun 2004 temar,g Pert>endaharaM Negara (tombaran Negara Tahun 2004 No! ...

... temang Penetapan Peraturan Pemeontah Penggan1i Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 temang Perubahan Undang-Undang Nonu 32 Tnm 2004 tentw,g Pemerinlahan Oaer.ih mtjadi Undan~ndang (tembaran Negara Tahu 2005 ...

Hal. 2, File: 298. Perda-No-1-Thn-2010.pdf

Download :
298. Perda-No-1-Thn-2010.pdf

Abstrak

APBD

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2010/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perppu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU, Kepala Daerah mengajukan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Perda tentang APBD yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemda Tahun 2009 yang dijabarkan ke dlam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemda dengan DPRD pada tanggal 16 Desember 2009
UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2005
Perda ini mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2010

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2010.
7 hlm, Lampiran I s.d. Lampiran XIII

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2008

KEPELABUHANAN DI KOTA BATAM

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968); 6. ...

... Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 7. ...

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. ...

Hal. 2, File: Perda_Btm_2008_No_1.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 'tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 15. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 16. ...

... Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomoer 52 Seri C); 18. ...

Hal. 3, File: Perda_Btm_2008_No_1.pdf

... Menimbang Mengingat PEMERINTAH KOTA BAT AM PERATURAN DAERAH KOTA BAT AM NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG KEPELABUHANAN DI KOTA BAT AM DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BAT AM, a. bahwa letak geografis ...

... Pasal 18 ayat ( 6) Undang Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 ); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); ...

Hal. 1, File: Perda_Btm_2008_No_1.pdf

Download :
Perda_Btm_2008_No_1.pdf

Abstrak

KEPELABUHAN DI KOTA BATAM

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2008/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KEPELABUHANAN DI KOTA BATAM

ABSTRAK:

Penyelenggaraan kepelabuhanan di Kota Batam harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah untuk kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengembangan bagi warga negara serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara dan pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan, serta memperk:uat kemampuan pembiayaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah
UUD 1945; UU No. 6 Tahun. 1996; UU No. 23 Tahun.1997; UU No. 53 Tahun. 1999; UU No. 10 Tahun. 2004; UU No. 32 Tahun. 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun.2007; UU No. 17 Tahun 2008; PP No. 51 Tahun 1993; PP No. 19 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 1999; PP No. 65 Tahun 2001
Tentang Kepelabuhanan di Kota Batam, serta diatur pula tentang Kewenangan Di Wilayah Laut, Peran Pemerintah Daerah, Kawasan dan Tatanan Kepelabuhanan, Penetapan Lokasi Pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan, Daerah LIngkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Instalasi Bawah Air serta Saluran Pemasukan/Pembuangan Air Laut, Kepelabuhanan dan Jasa Terkait Kepelabuhanan yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah, Pajak Kepelabuhanan, Retribusi Jasa Kepelabuhanan, Pengawasan dan Penegakan Hukum, Dewan Maritim Kota, Fasilitas Penampungan LImbah di Pelabuhan, Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2008.
64 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah ...

... dengan Peraturan Menteri Dalam ...

Hal. 2, File: Perda No 1 Tahun 2022 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022.pdf

... 3 Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 10. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 11. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN ...

Hal. 3, File: Perda No 1 Tahun 2022 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022.pdf

... Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; d. bahwa berdasarkan ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Republik Indonesia Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja ...

Hal. 1, File: Perda No 1 Tahun 2022 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Berita Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. bahwa pembaruan pengaturan ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah menghendaki penyesuaian melalui pengaturan melalui produk hukum daerah; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 , UU No 28 Tahun 1959, UU No 33 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 3 Tahun 1982, PP No 24 Tahun 1983, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 80 Tahun 2015, Permendagri No 19 Tahun 2016, Permendagri No 77 Tahun 2020
Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2022.
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 04 Seri A Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2012 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman 101

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana No. 1 Tahun 2014

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), ...

... Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 2 ...

Hal. 2, File: Perda Bombana No. 01 Tahun 2014.pdf

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. ...

... Republik Indonesia Nomor 3815); 3. ...

... Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. ...

Hal. 1, File: Perda Bombana No. 01 Tahun 2014.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemcrintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana; 14. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 15. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah ...

Hal. 3, File: Perda Bombana No. 01 Tahun 2014.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bombana No. 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Download :
Perda Bombana No. 01 Tahun 2014.pdf

Abstrak

pemakaian kekayaan daerah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2014/ NO. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menggali potensi daerah sebagai sumber pendapatan daerah; Bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jasa Pemakaian Kekayaan Daerah dapat dipungut retribusi; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Tata Cara Perhitungan Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retreibusi; 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 9. Tata Cara Pemungutan; 10. Peninjauan Tarif Retribusi; 11. Sanksi Administrasi; 12. Kadaluwarsa; 13. Ketentuan Peralihan; 14. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2014.
Peraturan Bupati
11 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 1 Tahun 2007

Pengelolaan Zakat

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Hasil pencarian pada file:

Download :
PERDA-NO.-1-TAHUN-2007.docx

Abstrak

ZAKAT

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2007/NO.1, TLD NO.51

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Zakat

ABSTRAK:

Bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang bersifat mutlak bagi setiap orang islam, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Kota Parepare; zakat merupakan sumber pendapatan dan potensi ekonomi umat islam, maka dipandang perlu untuk digali dan diberdayakan dalam kehidupan masyarakat Kota Parepare; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
PENGELOLAAN ZAKAT

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2007.
28 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 1997.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2014.