... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4574); 21. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4577); 24. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4138); 16. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4139); 17. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
... Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 1821); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4389); ...
... ': ::) ::) rJ .Q "§ -oc:e~ "O Q) Z5 E Cl "O r,; "O § .J ~~ Q) .r; Q) § 2 r,; s i ,-l w 0§ § E.~ o. § ;:1 ~ s E -a§ mW i~ ~c::i r,; crs .g 15 crs~ ~ ~ crs -a >. (zl crs ca c:eQ)Q) c: E crs • i! ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa , perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tetang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.22 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.1 Tahun 2014; Permendagri No.111 Tahun 2014; Permendagri No.113 Tahun 2014; Permendagri No.114 Tahun 2014; dan Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.5 Tahun 2015.
Asas Pengelolaan Keuangan Desa; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; APBDesa terdiri dari Struktur APBDesa, Kode Rekening Penganggaran, Tata Cara Pengalokasian ADD, Tata Cara Pengalokasian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Penyusunan Rancangan APB Desa terdiri dari RPJMDesa dan RKP Desa, Penetapan Rancangan APBDesa, Evaluasi Rancangan APBDesa; Pelaksanaan APBDesa; Perubahan APBDesa; Prioritas Penggunaan Dana Desa; Penyaluran Keuangan Desa; Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa; Pembinaan dan Pengawasan; dan Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
28 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2019
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah ...
... 2 (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI dan BUPATI ...
... SIGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK. ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. ...
... 18 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK I. ...
... Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan ...
... PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/NO.01, TLD NO.114
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
ABSTRAK:
bahwa lingkungan yang baik dan sehat, merupakan hak konstitusional warga negara, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup; bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sigi, perlu pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: SPALD; penyelenggaraan SPALD; tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; hak dan kewajiban; kelembagaan; peran serta masyarakat; kerja sama; perizinan; pembinaan dan pengawasan; insentif dan desinsentif; larangan;dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019.
17 halaman; Penjelasan 4 halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021
... Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun2020 Pasal 511 ayat (1) PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4355); ...
... - 2 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5038); 7. ...
... sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara ...
... RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6523); 10. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam ...
... Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2018 Nomor 157); 13 ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2016 Nomor 547). ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956;
3. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; dan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH; PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH; PENGADAAN; PENGGUNAAN; PEMANFAATAN; PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN; PENILAIAN; PEMINDAHTANGANAN; PEMUSNAHAN; PENGHAPUSAN; PENATAUSAHAAN; PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN; PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH; BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA; GANTI RUGI DAN SANKSI.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
... Perwakilan Rakyat Daerah menurut peraturan-peraturan berdasarkan atas Undang-undang No. 22 tahun 1948. ...
... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia. ...
... PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, SOEKARNO. PERDANA MENTERI, ...
... PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIANOMOR 1 TAHUN 1951 TENTANG PEMBEKUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROPINSI DAN BADAN EKSEKUTIP PROPINSI SUMATERA TENGAH DAN CARA BAGAIMANA MENGATUR PEMERINTAHAN ...
... DAERAH DI PROPINSI SUMATERA TENGAH UNTUK SEMENTARA WAKTU PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, Menimbang : a. ...
... Mengingat: Pasal 142 dan 98 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia, dan pasal 46 ayat 1, pasal 25 ayat I Undang-undang No. 22 tahun 1948, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. ...
... MENTERI DALAM NEGERI, ASSAAT. Diundangkan Pada tanggal 8 Januari 1951. ...
... MENTERI KEHAKIMAN, WONGSONEGORO. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber : LN 1951/1 ...
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Badan Eksekutip Propinsi Sumatera Tengah Dan Cara Bagaimana Mengatur Pemerintahan Daerah Di Propinsi Sumatera Tengah Untuk Sementara Waktu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 1951.
... - 2 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5494); 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6037); 5. ...
... PeraturanMenteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2016 Nomor 1495); 7. ...
... laporan hasil Uji Kompetensi kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) ...
... BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Pada saat PeraturanMenteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di ...
... Pasal 18 PeraturanMenteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... - 3 - warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai negeri sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. ...
... Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ...
UJI KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA
2020
Peraturan Menteri Agama NO. 1, BN. 2020 No. 10, jdih.kemenag.go.id
Peraturan Menteri Agama tentang Uji Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memetakan dan mengisi jabatan pada Kementerian Agama harus melalui uji kompetensi secara transparan dan akuntabel;
b. bahwa untuk menyelenggarakan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pengaturan mengenai uji kompetensi bagi pegawai negeri sipil Kementerian Agama;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Uji Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kementeian Agama
1. pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1495);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017
tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1907);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26
Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara
Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
Sasaran dan pelaksana uji kompetensi, ruang lingkup dan metode, Tahapan, Hasil Uji Kompetensi dan Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2020.
Mencabut Keputusan
Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan Asesmen Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Kementerian Agama,
13 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas No. 1 Tahun 2013
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234); 5. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesiatahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4578); 7. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa; 9. ...
... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang Negara RepublikIndonesia ...
... Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 1820); 2. ...
... 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
... 15 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA I. ...
... UMUM Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 78 dan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik ...
... Berkaitan dengan hal tersebut, agar dapat melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan
Perekonomian Masyarakat Perdesaan, membuka
lapangan kerja, meningkatkan tarap hidup masyarakat,
upaya dalam rangka pengentasan kemiskinan maka
dipandang perlu untuk mendorong Pembentukan Badan
Usaha Milik Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PEMBENTUKAN, TUJUAN, DAN PRINSIP;
BAB III
KEPENGURUSAN BUMDes;
BAB IV
TUGAS DAN KEWAJIBAN;
BAB V
PERMODALAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes);
BAB VI
BAGI HASIL USAHA;
BAB VII
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA;
BAB VIII
MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN;
BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB X
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
17 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAh
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kinerja dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara optimal, DPRD Kota Batam perlu diberikan hak keuangan dan administratif yang memadai, rasional, wajar dan sesuai kemampuan keuangan daerah
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No.53 Tahun 1999;
Merubah peraturan daerah No.3 Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2020.
Ketentuan dalam pasal 17
7 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2020
... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor 78, Tarnbahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4301); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234) ; sebagaimana ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4496) sebagaimana ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor ...
... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2013 Nomor 19); ...
... a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, dan untuk mewujudkan visi Kota Magelang sebagai kota jasa termasuk di dalamnyajasa bidang pendidikan ...
... masyarakat sehingga terwujud pendidikan yang berkualitas; b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses dan mutu pendidikan dengan melibatkan sektor formal, nonformal, maupun informal, perlu dibuat peraturan ...
... DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN2020 TENT ANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Menimbang LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN2020NOMOR 1 WALIKOTA MAGELANG PRO VIN SI JA WA TENGAH ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, dan untuk mewujudkan visi Kota Magelang sebagai Kota Jasa termasuk di dalamnya jasa bidang pendidikan, Pemerintah Kota Magelang mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat sehingga terwujud pendidikan yang berkualitas; bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses dan mutu pendidikan dengan melibatkan sektor formal, nonformal maupun informal, perlu dibuat peraturan mengenai penyelenggaraan pendidikan yang menjalin kemitraan dan keselarasan program pendidikan di satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat sebagai tri pusat pendidikan dalam membangun ekosistem pendidikan yang kondusif untuk menumbuhkembangkan karakter dan budaya berprestasi peserta didik; bahwa Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaran Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kota Magelang No 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 17 Tahun 1950; UU No 20 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2005; PP No 17 Tahun 2010; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kota Magelang No 3 Tahun 2016; Perda Kota Magelang No 7 Tahun 2019;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan , prinsip penyelenggaraan pendidikan, wajib belajar, penyelenggaraan pendidikan formal, penyelenggaraan pendidikan nonformal, penyelenggaran pendidikan informal, satuan pendidikan, pendirian, penggabungan dan penghapusan satuan pendidikan, pendidik dantenaga kependidikan, peran serta masyarakat, kurikulum, akreditasi, sarana dan prasarana, standar nasional pendidikan, pengendalian mutu, kerja sama pendidikan, pendanaan pendidikan dan biaya pendidikan, pengawasan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
Peraturan Daerah Kota Magelang No 2 Tahun 2010
49 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2004
... Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2000 Nomor 202 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); ...
... Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) ...
... sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1994 Nomor ...
... Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2000 Nomor 246, Tambahan ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran ...
... Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran ...
... di atas, sebagaimana lampiran I Peraturan Daerah ini; (2) Rincian Anggaran Pendapatan dimaksud pasal 1 ayat (1) diatas sebagaimana lampiran II Peraturan Daerah ini; (3) Rincian Anggaran ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004
ABSTRAK:
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sukamara Tahun Anggaran 2004 perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah sesuai dengan Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf
(e) dan Pasal 43 huruf (g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985;Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004
sejumlah Rp. 99.710.106.000,-
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2004.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
