Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,051 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2022

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 - 2026

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10): Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan ...

... dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor ...

... 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman ...

Hal. 3, File: Perda No 1 Tahun 2022.pdf

... Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang ...

... — Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178): Peraturan Pemerintah ...

Hal. 2, File: Perda No 1 Tahun 2022.pdf

... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, 22. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 — 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lemabaran ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu. 2. ...

Hal. 4, File: Perda No 1 Tahun 2022.pdf

Download :
Perda No 1 Tahun 2022.pdf

Abstrak

RENCANA-PEMBANGUNAN-JANGKA-MENENGAH-DAERAH-KABUPATEN-INDRAGIRI-HULU-TAHUN-2021-2026

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2022/No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 - 2026

ABSTRAK:

Bahwa dengan telah dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 - 2026, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5S (lima) tahun sebagai penjabaran visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020; Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini berisi 4 (empat) Bab dan 7 (tujuh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; RPJMD; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
Penjelasan: 2 hlm.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2020

Pelaksanaan Penjaminan dan Resolusi Bank Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian COVID-19 / Corona

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan ...

... Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia ...

... Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 982) ...

Hal. 13, File: Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2020.pdf

... - 15 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2020 KETUA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, ttd,- HALIM ALAMSYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2020 ...

... DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd,- WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 423 Salinan ...

Hal. 15, File: Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2020.pdf

... - 14 - Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 16) dan peraturan pelaksanaannya; dan d. ...

... Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan ...

... Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17) dan peraturan pelaksanaannya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Lembaga ini. (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Lembaga ini harus ...

Hal. 14, File: Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2020.pdf

Download :
Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2022

Penyelenggaraan Kearsipan

Arsip

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945; 2. ...

... Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. ...

... beberapa kali, terakbir dengan UndanjgUndang Nomor 11 Tabun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 245, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ...

Hal. 2, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2022 TTG PENYELENGGARAAN KERASIPAN.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tjihun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 53 Tambaban Lembaran Negar^ Republik ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2 0 1^ tentang Pembentukan Produk Hukum Daereib Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telab diubab dengan Peraturan ...

... Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tabun 2018 tentang Perubaban Atas Peraturan Menteri Dedam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab Kearsipan (Berita Negara Republiljc Indonesia ...

Hal. 3, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2022 TTG PENYELENGGARAAN KERASIPAN.pdf

... BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 74 Peraturan Pelaksaan dari Peraturan Daerab ini barus diteta]pkan paling lama 1 (satu) tabun terbitung sejak Peraturan Daerab ini diundangkan. ...

... J ID LEMBARAPq DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2 0 22 NOMOR .1. ...

... NOREG PERATURAN DAERAH KOTA OORONTALO PROVINSI OORONTALO ( 1 / 5 / 2 0 2 2] PERANGKAT DAERAH f H HUF Xl KABAG HUKUM SEKDA ...

Hal. 33, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2022 TTG PENYELENGGARAAN KERASIPAN.pdf

Download :
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2022 TTG PENYELENGGARAAN KERASIPAN.pdf

Abstrak

penyelenggaraan kearsipan

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, BD.2022/No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kearsipan

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk merupakan dokumen monumental.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UU Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala arsip Nasional No. 24
Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan kearsipan termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan , kewajiban dan wewenang, penyelenggaraan kearsipan, penetapan dan kebjakan kearsipan dan pengelola arsip

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022.
Terdiri dari 45 halaman tanpa lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2023

Ketenagakerjaan

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); ...

... beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 2, File: Perda Srkrt_1_2023.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KETENAGAKERJAAN I. ...

... UMUM Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didirikan dengan tujuan “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...

... Dengan terbitnya Peraturan penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang ...

Hal. 64, File: Perda Srkrt_1_2023.pdf

... WALI KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA SURAKARTA, Menimbang : a. ...

... Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; b. bahwa untuk melaksanakan urusan ketenagakerjaan agar informasi ...

... bahwa pengaturan ketenagakerjaan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang ada saat ini tidak sesuai dengan pengaturan yang berada diatasnya, maka memerlukan ...

Hal. 1, File: Perda Srkrt_1_2023.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Download :
Perda Srkrt_1_2023.pdf

Abstrak

ketenagakerjaan

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2023/NOMOR.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

bahwa pelayanan ketenagakerjaan merupakan bagian dari pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemenuhan pekerjaan yang layak dan adil sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; bahwa untuk melaksanakan urusan ketenagakerjaan agar informasi ketenagakerjaan, pelatihan kerja, penyerapan tenaga kerja, penyelesaian sengketa tenaga kerja, dan pembinaan tenaga kerja dapat berjalan dengan efektif, dan efisien diperlukan Penyelenggaraan layanan ketenagakerjaan yang terencana; bahwa pengaturan ketenagakerjaan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang ada saat ini tidak sesuai dengan pengaturan yang berada diatasnya, maka memerlukan pengaturan ketenagakerjaan yang sesuai dan sinkron dengan peraturan yang berada diatasnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perencanaan Tenaga Kerja Bab III Pelatihan Kerja, Pemagangan, Sertifikasi Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Bab IV Penempatan Tenaga kerja Bab V Penggunaan Tenaga Kerja Asing Bab VI Hubungan Kerja Bab VII Alih Daya Bab VIII Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan Bab IX Jaminan Sosial Bab X Hubungan Industrial Bab XI Informasi Ketenagakerjaan Bab XII Pembinaan Bab XIII Sinergisitas Bab XIV Pelaporan Bab XV Pembiayaan Bab XVI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2023.
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 dicabut.
79 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2008

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 25.Peraturan Pemerintah ...

... Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 24.Peraturan ...

... Nomor 4585); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

Hal. 5, File: 200810001.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 18. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 17. ...

Hal. 4, File: 200810001.pdf

... Peraturan Pemertntah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ); 13.Peraturan Pemerintah ...

... Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ); 12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); ...

Hal. 3, File: 200810001.pdf

Download :
200810001.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2020

Analisis Standar Biaya Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 13. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang ...

Hal. 3, File: PERWAL12020_861.pdf

... -4- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 15. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 16 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); ...

Hal. 4, File: PERWAL12020_861.pdf

... WALI KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG ANALISIS STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA ...

... bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan ...

... Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang ...

Hal. 1, File: PERWAL12020_861.pdf

Download :
PERWAL12020_861.pdf

Abstrak

APBD

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD 2020/1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Standar Biaya Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Standar Biaya Belanja Daerah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran kegiatan dan untuk menunjang e-planning serta e-budgeting perlu disusun Analisis Standar Biaya Belanja Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Analisis Standar Biaya Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2016
Peraturan Walikota Analisis Standar Biaya Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan SBBD, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2020.
9 Halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2021

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020

APBD

Hasil pencarian pada file:

... 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 2 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 6041), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia ...

... Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan ...

Hal. 2, File: Perda 1 2021.pdf

... 7 “ Alba 1 Ka BUPATI BEN KALIS PROVINSI RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN Menimbang : Mengingat DAN BELANJA DAERAH ...

... Tahun 1956 Nomor 25): 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 5. ...

Hal. 1, File: Perda 1 2021.pdf

... Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 diberi Nomor Register yaitu NOREG PERATURAN ...

... Nomor Register diatas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Peraturan Daerah dimaksud,sebagaimana tercantum dalam lampiran III angka I huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun ...

... 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ...

Hal. 7, File: Perda 1 2021.pdf

Download :
Perda 1 2021.pdf

Abstrak

PERTANGGUNGJAWABAN-PELAKSANAAN-APBD

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2021/No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU No. 12 Tahun 1956; 3. UU No. 28 Tahun 1999; 4. UU No. 17 Tahun 2003; 5. UU No. 25 Tahun 2004; 6. UU No. 28 Tahun 2009; 7. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2015; 8. PP No. 56 Tahun 2005; 9. PP No. 65 Tahun 2005; 10. PP No. 8 Tahun 2006; 11. PP No. 12 Tahun 2017; 12. PP No. 12 Tahun 2019; 13. PERMENDAGRI No, 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; 14. PERENDAGRI No. 11 Tahun 2017; 15. Perda Kabupaten Bengalis No, 3 Tahun 2009 sebagaimana teah diubah dengan Perda Kabupaten Bengkalis No, 3 Tahun 2016; 16. Perda Kabupaten Bengkalis No, 8 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Daerah ini berisi 12 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2021.
Lamp. : 1 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2015

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blora

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

... 2 3. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. ...

... dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 ...

Hal. 2, File: Perbup-1-2015.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294 ...

Hal. 3, File: Perbup-1-2015.pdf

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 4438); ...

Hal. 1, File: Perbup-1-2015.pdf

Download :
Perbup-1-2015.pdf

Abstrak

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Tahun 2015/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blora

ABSTRAK:

bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia; bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah yang memerlukan keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat; bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan dasar hukum tentang upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Bab III Tahapan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Bab IV Pelaksanaan Bab V Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Bab VI Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Bab VII Pembiayaan Bab VIII Peran Serta Masyarakat Bab IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
16 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2019

Standarisasi Harga Material, Harga Sewa Peralatan, Dan Upah Tenaga Kerja Semester Pertama Untuk Bidang Pekerjaan Umum Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019

Ketenagakerjaan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4032); 8. ...

... Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum; ...

Hal. 2, File: PERBUP_NO_1_2019-min.pdf

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); a. bahwa dalam upaya mewujudkan ...

Hal. 1, File: PERBUP_NO_1_2019-min.pdf

... Apabila terjadi eskalasi harga pada tahun bersangkutan yang mempengaruhi harga satuan bahan material dan upah, maka akan dilakukan perubahan Peraturan Bupati ini. ...

... Pasal 8 Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penyesuaian rencana anggaran biaya (RAB) pada tahun anggaran 2019. ...

... untuk mempergunakan harga yang terendah sesuai dengan harga pasaran umum. (2) Harga Material, Harga Sewa Peralatan dan Upah Tenaga Kerja Semester Pertarna sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 belum termasuk ...

Hal. 3, File: PERBUP_NO_1_2019-min.pdf

Download :
PERBUP_NO_1_2019-min.pdf

Abstrak

standarisasi-harga-material-upah-tenaga-kerja-sewa-peralatan-bangunan-gedung-pekerjaan-umum

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2019/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Harga Material, Harga Sewa Peralatan, Dan Upah Tenaga Kerja Semester Pertama Untuk Bidang Pekerjaan Umum Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya rnewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan di Bidang Pekerjaan Urnum, maka perencanaan anggaran biaya baik untuk biaya material, biaya sewa peralatan maupun Upah Tenaga Kerja Semester Pertama harus disusun berdasarkan harga yang berlaku saat perencanaan tersebut dilaksanakan; b. bahwa dalam upaya menyusun analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) diperlukan Standarisasi Harga Material, Harga Sewa Peralatan, dan Upah Tenaga Kerja; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga material, Harga Sewa Peralatan, dan Upah Tenaga Kerja Semester Pertama Untuk Bidang Pekerjaan Umum Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016
Peraturan ini menetapkan Standarisasi Harga Material, Harga Sewa Peralatan dan Upah Tenaga Kerja Semester Pertama untuk Bidang Pekerjaan Umum di Ka bu paten Purbalingga Tahun Anggaran 2019

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2021

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU NGAJI DAN GURU SEKOLAH MINGGU DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6673); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 2, File: PERATURAN BUPATI NO 1 TAHUN 2021 OCR.pdf

... Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. ...

Hal. 1, File: PERATURAN BUPATI NO 1 TAHUN 2021 OCR.pdf

... -6BABX KETENTUAN PENUTUP Pasalll Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Agar setiap orang rnengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso. Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 4 Jonuorl . ...

... ;lO~ \ DOWOSO, Diundangkan di Bondowoso pada tanggal ..q J onuon ~O~I BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021 NOMOR 1 ...

Hal. 6, File: PERATURAN BUPATI NO 1 TAHUN 2021 OCR.pdf

Download :
PERATURAN BUPATI NO 1 TAHUN 2021 OCR.pdf

Abstrak

HONORARIUM

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 No 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU NGAJI DAN GURU SEKOLAH MINGGU DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai wujud kepedulian clan penghargaan terhadap Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu yang turut berperan serta dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berirnan dan bertakwa, Pernerintah Daerah Kabupaten Bondowoso rnemberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; b. bahwa agar pemberian insentif kepada Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan dan administrasinya, perlu rnenetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Insentif kepada Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu di Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 11 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 12 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab. Bondowoso No 9 Tahun 2007; Perda Kab. Bondowoso No 6 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bondowoso No 12 Tahun 2017; Perda Kab. Bondowoso No 7 Tahun 2016; Perda Kab. Bondowoso No 10 Tahun 2020; Perbup Bondowoso No 9 Tahun 2017; Perbup Bondowowo No 75 Tahun 2020; Perbup Bondowoso No 112 Tahun 2020.
Pemberian insentif kepada Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian, dan penghargaan kepada Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu di Daerah; Pemberian insentif bertujuan untuk meningkatkan motivasi Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu dalam peningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Daerah; Insentif kepada Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020.