Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2023

Ketenagakerjaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perencanaan Tenaga Kerja Bab III Pelatihan Kerja, Pemagangan, Sertifikasi Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Bab IV Penempatan Tenaga kerja Bab V Penggunaan Tenaga Kerja Asing Bab VI Hubungan Kerja Bab VII Alih Daya Bab VIII Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan Bab IX Jaminan Sosial Bab X Hubungan Industrial Bab XI Informasi Ketenagakerjaan Bab XII Pembinaan Bab XIII Sinergisitas Bab XIV Pelaporan Bab XV Pembiayaan Bab XVI Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan

T.E.U.

Indonesia, Kota Surakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Surakarta

Tanggal Penetapan

07 Februari 2023

Tanggal Pengundangan

07 Februari 2023

Tanggal Berlaku

07 Februari 2023

Sumber

LD.2023/NOMOR.1

Subjek

KETENAGAKERJAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Surakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 1156 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Srkrt_1_2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

ketenagakerjaan

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2023/NOMOR.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

bahwa pelayanan ketenagakerjaan merupakan bagian dari pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemenuhan pekerjaan yang layak dan adil sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; bahwa untuk melaksanakan urusan ketenagakerjaan agar informasi ketenagakerjaan, pelatihan kerja, penyerapan tenaga kerja, penyelesaian sengketa tenaga kerja, dan pembinaan tenaga kerja dapat berjalan dengan efektif, dan efisien diperlukan Penyelenggaraan layanan ketenagakerjaan yang terencana; bahwa pengaturan ketenagakerjaan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang ada saat ini tidak sesuai dengan pengaturan yang berada diatasnya, maka memerlukan pengaturan ketenagakerjaan yang sesuai dan sinkron dengan peraturan yang berada diatasnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perencanaan Tenaga Kerja Bab III Pelatihan Kerja, Pemagangan, Sertifikasi Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Bab IV Penempatan Tenaga kerja Bab V Penggunaan Tenaga Kerja Asing Bab VI Hubungan Kerja Bab VII Alih Daya Bab VIII Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan Bab IX Jaminan Sosial Bab X Hubungan Industrial Bab XI Informasi Ketenagakerjaan Bab XII Pembinaan Bab XIII Sinergisitas Bab XIV Pelaporan Bab XV Pembiayaan Bab XVI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2023.
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 dicabut.
79 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2023

Ketenagakerjaan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT