Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
KEPPRES No. 101 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERPRES No. 43 Tahun 2008 tentang Pembubaran Badan Pengelola Komplek Kemayoran dan Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran
Diubah dengan
KEPPRES No. 73 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 Tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1991
KEPPRES No. 3 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 Tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran
KEPPRES No. 3 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 Tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran
KEPPRES No. 13 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 Tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran
KEPPRES No. 85 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Dewan Gula Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1989
KEPPRES No. 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Dewan Gula Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1988
KEPPRES No. 19 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Dewan Gula Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1984
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... KeputusanPresiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KeputusanPresiden ...
... TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 2000. ...
... Pasal I Beberapa ketentuan dalam KeputusanPresiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ...
... Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945; 2. ...
... KeputusanPresiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari; 5. Keputusan … ...
KEPPRES No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen
Mengubah
KEPPRES No. 172 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
KEPPRES No. 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2001.
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKetatanegaraan, Kenegaraan
Hasil pencarian pada file:
... Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang jenis-jenis pakaian Sipil dengan keputusanPresiden; Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSANPRESIDEN ...
... Pasal 1 Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf e KeputusanPresiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: "e. ...
... Bentuk dan jenis Pakaian Sipil Nasional adalah sebagaimana tergambar dalam Lampiran Keputusan Pressiden ini." Pasal II KeputusanPresiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ...
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... "Pasal9 Ketentuan Pasal 9 dalam KeputusanPresiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan KeputusanPresiden ...
... ESELON I MENTERI NEGARASEBAGAIMANATELAHBEBERAPAKALIDIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 31TAHUN2003. 5. ...
... KeputusanPresiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan KeputusanPresiden Non.or 31 Tahun 2003; 2 PRESIDEN ...
... Pasal 4ayat (1)danPasal 17Undang-Undang Dasar 1945; Mengingat Menimbang: bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyernpurnakan KeputusanPresiden ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 108TAHUN 2001TENTANG UNIT ORGANISASI DANTUGAS ESELON IMENTER! ...
... Salinan sesuai dengan aslinya ~ft:e",~UfiT KABINET RI MEGAWATI SOEKARNOPUTRI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...
... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003 II KeputusanPresiden ini mulai berlaku pada tanggal direrankan. PasalII 4 PRESIDEN REPU8LJK INDONESIA ...
PERPRES No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
Diubah dengan
KEPPRES No. 38 Tahun 2004 tentang Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004
KEPPRES No. 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2003
Mengubah
KEPPRES No. 31 Tahun 2003 tentang Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2003
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2003.
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1985 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1979 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN PRESIDEN ...
... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. ...
... KeputusanPresiden Nomor 51 Tahun 1979 tentang Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertanahan; MEMUTUSKAN: Menetapakan : KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR ...
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1984 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1975 TENTANG DEWAN TELEKOMUNIKASI REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN ...
... MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1975 TENTANG DEWAN TELEKOMUNIKASI REPUBLIK INDONESIA Pasal I Ketentuan Pasal 4 ayat ...
... (1), Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 11 KeputusanPresiden Nomor 18 Tahun 1975 tentang Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia, diubah sebagai berikut : 1. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - Pasal II … Pasal II KeputusanPresiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 1984 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah seluruhnya se - hingga berbunyi sebagai berikut : "Susunan keanggotaan Dewan Telekomunikasi terdiri dari : 1). ...
... Ketentuan Pasal 6 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut : "(1) Kepada Dewan diperbantukan sebuah sekretariat yang secara fungsional deselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ...
... Ketentuan Pasal 11 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pelaksanaan lebih lanjut KeputusanPresiden ini ditetapkan oleh Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi selaku Ketua Dewan" ...
KEPPRES No. 25 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1984
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik Indonesia Dengan Papua Nugini Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1985
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 1985.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
