Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 176, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.176
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Honorarium Dan Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Diperbantukan Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus 2019 (Covid-19) di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tenaga kesehatan yang diperbantukan dalam percepatan penanganan Covid-19 maka diberikan honorarium dan insentif bulanan yang layak berpedoman pada Perbup Cilacap No. 130 Tahun 2020. dalam rangka pelaksanaan pemberian honorarium dan insentif bagi tenaga kesehatan yang diperbantukan berjalan efektif dan efisien, maka Perbup Cilacap No. 130 Tahun 2020 perlu diubah dan disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 4 tahun 1984; UU No 24 Tahun 2007; UU No 36 Tahun 2009; Uu No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 36 Tahun 2014; PP No 47 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : perubahan atas Perbup Cilacap No. 130 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Beberapa ketentuan yang diubah : Ketentuan huruf d Pasal 4 diubah; Ketentuan Pasal 6 diubah; dna Ketentuan Pasal 8 dihapus.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 91 Tahun 2022
... (1) dapat mendelegasikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan. (3) Dalam penyelenggaraan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin dibentuk Tim Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dengan Keputusan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin
ABSTRAK:
bahwa dengan masih tingginya tingkat perceraian dan pernikahan usia dini di Kabupaten Karanganyar serta perlunya pendewasaan usia perkawinan, guna memberikan pemahaman serta pembekalan kepada remaja usia sekolah sebelum melakukan pernikahan, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2021;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2021 pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 10.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2022.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2021 diubah.
4 hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 186/PMK.07/2011
... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011; Memperhatikan : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.709/Menhut-II ...
Peraturan Menteri Keuangan NO. 186/PMK.07/2011, BN.2011/NO.743, jdih.kemenkeu.go.id : 2 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2011 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2011.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.07/2012
... tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.07/2012; b. bahwa sesuai dengan Keputusan ...
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... dari jabatan sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 10 (sepuluh) bulan. (2) Pengurangan terhadap Besaran TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ay at (1) terhitung sejak bulan berikutnya setelah keputusan ...
... Pengurangan terhadap Besaran TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak bulan berikutnya setelah keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku. ...
... TPP Pegawai ASN bagi Pegawai ASN yang mutasi dari luar instansi Pemerintah Daerah, diperhitungkan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Keputusan Bupati penugasan yang bersangkutan di Perangkat ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru..
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
Lampiran 15 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 83 Tahun 2022
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Hasil pencarian pada file:
... Berdasarkan KeputusanPresiden Nomor 12 Tahun 2020, COVID-19 telah ditetapkan sebagai Bencana nasional karena telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah ...
... Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f. ...
... alam rang~ kesiapsiagaan, seperti menyusun rencana dan jalur ev.akuas1, pengambilan keputusan Daerah tempat tinggal, dan sebagainya. 1.4 1.3 c. p a d a t a t a n a n m a s y a r a k a t u m u m d a p a ...
... Bencana; dan c. pada tatanan masyarakat umum dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan, seperti menyusun rencana dan jalur evakuasi, pengambilan keputusan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak untuk hidup secara aman, nyaman dan terlindungi; bahwa guna mewujudkan keamanan dan perlindungan masyarakat terhadap bencana, menciptakan masyarakat yang tangguh bencana, serta meningkatkan kepedulian dalam upaya pengurangan risiko bencana perlu penyusunan kajian risiko bencana; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang KajianRisiko Bencana Kabupaten Karanganyar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang potensi kebencanaan, pengkajian risiko bencana, manfaat dan sistematika penysunan Kajian Risiko Bencana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
206 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 59 Tahun 2023
... Peraturan Presiden No 130 Th 2022ÿ APBN TA 2023. 8. Surat Sekda Prop Jateng Nomor 900/ 0018408 ttg Penyampaian Draft Alokasi Belanja Transfer APBD Prop Jateng TA 2023 ...
PERBUP Kab. Semarang No. 73 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023. Uraian lebih lanjut APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2023.
1303 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara No. 8 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Luwu Utara telah menyempurnamakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara; 2. Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi; 3. Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 4. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan KeuanganNegara; 5. Undang-Undang No 32 Tahun 20049 tentang Pemerintahan Daerah; 6.Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6.Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2011.
38 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 17 Tahun 2022
... ejah atan yang terb u k ti dilakukannya;BAB VI TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA Pasal 8 (1) Seleksi dan verifikasi bagi calon penerima program beasiswa daerah dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan ...
PERBUP Kab. Pohuwato No. 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 11 tahun 2017 tentang Program Pemberian Beasiswa Kedokteran satu Kecamatan satu Dokter
PERBUP Kab. Pohuwato No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Daerah
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA DAERAH BAGI MAHASISWA YANG BERASAL DARI KABUPATEN POHUWATO
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD 2022 (17)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beasiswa Daerah Bagi Mahasiswa Yang Berasal Dari Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pohuwato dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, guna melaksanakan visi misi kepala daerah, perlu memberikan bantuan dana pendidikan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 6 Tahun 2003, UU No, 20 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda No. 8 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa daerah bagi mahasiswa yang berasal dari kabupaten pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, sasaran, jenis beasiswa, persyaratan, tata cara pemberian beasiswa, pembatalan pemberian dan pengembalian dana beasiswa, mekanisme penyaluran, pendanaan, pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
Terdiri dari 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 49 Tahun 2018
... Informasi dan Assesor Leader Auditor Ahli Audit Ahli Penjaminan Mutu Ahli Sistem manajemen ISO Ahli Sistem Audit Ahli Infrastruktur TIK Konsultan Senior Konsultan Junior Project Manager Tim Pengambil Keputusan ...
PERBUP Kab. Banyumas No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas No. 81 Tahun 2017 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Banyumas Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk menghitung dan menetapkan kebutuhan Standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan Standarisasi harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018; bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas berjalan dengan baik, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan beban kerja dan kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU no 32 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; Perda Kab Banyumas No 6 Tahun 2009; Perda kab Banyumas No 16 Tahun 2016; Perbup Banyumas No 81 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengubah Lampiran nomor indeks 4.00.00 HONORARIUM.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2018.
32 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
