PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Menemukan 422 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tahun 2016
Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2020 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Asuransi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2021 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
Mengubah :
  1. Peraturan OJK No. 69/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 Tahun 2019
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.03/2016 Tahun 2016
Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan BI No. 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 Tahun 2019
Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /POJK.05/2019 Tahun 2019
Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2014 Tahun 2014
Pemeriksaan Lembaga Penjaminan
Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan OJK No. 63/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 Tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2019 Tahun 2019
Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75 /POJK.03/2016 Tahun 2016
Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/9/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank
  2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/175/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/14/UPPB tanggal 22 Desember 1998 tentang Penyempurnaan Teknologi Sistem Informasi Bank dalam Menghadapi Tahun 2000
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2016 Tahun 2016
Pendaftaran Penilai Pemerintah untuk Tujuan Revaluasi Aset bagi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang Melakukan Penawaran Umum di Pasar Modal

BUMN BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan