Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,015 detik

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2011

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

APBN

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Download :
UU 22 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2023

Pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

Pengesahan - Traktat - Pelarangan - Senjata Nuklir

2023

Undang-undang (UU) NO. 22, LN 2023 (160), TLN (6903): 3 hlm.; jdih.setneg.go.id

Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir)

ABSTRAK:

Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional berkomitmen untuk mendukung upaya pelucutan senjata dan nonproliferasi senjata nuklir melalui pelarangan senjata nuklir dengan menandatangani Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) pada tanggal 20 September 2017 di New York, Amerika Serikat.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta UU Nomor 24 Tahun 2000.
UU ini mengatur tentang pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) yang telah ditandatangani pada tanggal 20 September 2017 di New York, Amerika Serikat. Salinan naskah asli Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol, serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2023.
Ruang lingkup yang diatur oleh Traktat di antaranya terkait Iarangan, deklarasi, pengamanan, upaya penghapusan menyeluruh senjata nuklir, implementasi nasional, kerja sama dan bantuan internasional, rapat, pembiayaan, proses amendemen, penyelesaian sengketa, universalitas, penandatanganan, ratifikasi, pemberlakuan, reservasi, penarikan diri raktat, hubungan dengan perjanjian lain, pihak penyimpan, dan teks asli.
Lampiran file: 3 berkas.

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1958

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 147) Tentang Perubahan "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad Tahun 1937 No. 604) Sebagai Undang-Undang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Menetapkan :

UUDrt No. 12 Tahun 1954 tentang Pengubahan "Krosok-Ordonnantie 1937" (Lembaran-Negara Tahun 1937 No. 604)

Download :
UU Nomor 22 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- Undang-Undang- Darurat- No. 12-Tahun- 1954-Lembaran-Negara-Tahun- 1954- No. 147- Tentang -Perubahan -Krosok-Ordonnantie -1937- Staatsblad- Tahun -1937- No. 604-Sebagai- Undang-Undang

1958

Undang-undang (UU) NO. 22, LN. 1958 No. 63, TLN No. 1623, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 147) Tentang Perubahan "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad Tahun 1937 No. 604) Sebagai Undang-Undang

ABSTRAK:

a.Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undangDasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan "KrosokOrdonnantie 1937" (Staatsblad tahun 1937 No. 604);b.Bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undangdengan perubahan redaksi
Pasal 97 dan pasal 89 Undang-undang Dasar SementaraRepublik Indonesia;
Pasal I.Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang DaruratNo.12 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 147) tentangperubahan "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad tahun 1937 No.604)ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan redaksi sehinggaberbunyi berikut:Pasal 1."Krosok Ordonnantic 1937" (Staatsblad tahun 1937 No. 604) danperaturan-peraturan pelaksanaannya dinyatakan juga berlaku didaerah-daerah Swatantra-swapraja atau daerah-daerah bekas swapraja.Pasal 2.Dalam pasal 1 Krosok Ordonnantie 1937 (Staatsblad tahun 1937 No.604),dihapuskan kata-kata :1."in bladvorm" dalam kalimat dibawah a.2."door de Indonesische bevolking op aan haar toebehorende grond, aldan niet krachtens overeenkomst me derden, geteeld'dalam kalimatdibawah b:3."tabak" antara kata-kata "deze" dan "dan niet" dalam kalimat dibawah

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 1958.
-
-
5

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1947

Pemindahan Tempat Kedudukan Pengadilan dan Kejaksaan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Nomor 22 Tahun 1947.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2003

Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mencabut :

UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download :
UU Nomor 22 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1946

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura

Download :
UU Nomor 22 Tahun 1946.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2007

Penyelenggara Pemilihan Umum

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Mencabut :

UU No. 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang

Download :
UU Nomor 22 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Pemilihan Umum - Penyelenggara

2007

Undang-undang (UU) NO. 22, LN.2007/NO.59, TLN NO.4721, LL SETNEG : 104 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

ABSTRAK:

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Berdasarkan penyelenggaraan pemilihan umum sebelumnya, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara pemilihan umum.
Dasar hukum UU ini adalah : Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.
Dalam UU ini diatur penyelengara pemilu, asas pemilu, dan mekanisme kerja penyelengara pemilu. Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggara Pemilu di provinsi yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2007.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan dalam: a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
UU ini telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan nomor putusan 11/PUU-VIII/2010
Penjelasan : 70 hlm.

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1952

Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Nomor 22 Tahun 1952.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1968

Bank Ekspor Impor Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1992 mencabut UU ini

Download :
UU Nomor 22 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1992

Kesehatan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Mencabut :

UU No. 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Djiwa
UU No. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene
UU No. 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Tenaga Paramedis
UU No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi
UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan
UU No. 11 Tahun 1962 tentang Hygne Usaha-Usaha Bagi Umum
UU No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan
UU No. 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotik
UU No. 18 Tahun 1953 tentang Merawat Orang-Orang Miskin dan Orang-Orang yang Kurang Mampu

Download :
UU Nomor 23 Tahun 1992.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .