Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dan untuk mewujudkan tata kelola kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih, dan indah, serta berwawasan lingkungan dibutuhkan adanya pengaturan dalam pelaksanaan ketertiban umum ketentraman masyarakat di bidang kebersihan dan keindahan; b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi urusan wajib dan pelayanan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah;
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2. UU No.11 Tahun 1974 ;3.UU No.8 Tahun 1981
;4.UU No.28 Tahun 2002 ;5.UU No. 22 Tahun 2009 ;6.UU No. 38 Tahun 2004
;7.UU No.32 Tahun 2007 ;8.UU No.26 Tahun 2007 ;9.UU No.18 Tahun 2008
;10.UU No.32 Tahun 2009 ;11.UU No.23 Tahun 2014 ;12.PP No. 31 Tahun 1980
;13.PP No. 27 Tahun 1983 ;14.PP No.6 Tahun 2010
1.ketentuan umum;2.penindakan;3.pelaksanaan razia;4.pengaturan kelancaran arus lalu lintas;5.pembungan air kotor dari jaringan persil ke jaringan air kotor
;6.pembinaan , pengendalian dan pengawasan;7.peran serta masyarakat
;8.pengenaan sanksi;9.ketentuan peralihan;10.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
25 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 67 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 66 Tahun 2017
PERWALI Kota Depok No. 44 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
PERWALI Kota Depok No. 38 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
PERWALI Kota Depok No. 36 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
PERWALI Kota Depok No. 15 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 66, B.K. 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017.
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Qanun ota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Lhoksemawe tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 2 Tahun 2011, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 65 tahun 2010, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 30 Tahun 2011, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 47 Tahun 2015, PP No. 22 Tahun 2015, PP No. 18 Tahun 2017, Permendagri No. 13 tahun 2006, Permendagri No. 14 tahun 2016, Permendagri No. 109 Tahun 2017, Qanun No. 9 Tahun 2016, Qanun No. 1 Tahun 2017, Qanun No. 6 Tahun 2017, Perwali No. 32 Tahun 2017.
Ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2017.
7 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 66 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di
Kota Banjarbaru, perlu adanya penyediaan cadangan
pangan pemerintah di Kota Banjarbaru, yang merupakan
bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional. Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan
pemerintah daerah sangat penting dalam rangka memenuhi
kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan
darurat dan kerawanan pangan pasca bencana atau
terjadinya gejolak harga.
Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan
Walikota Banjarbaru tetang Penyediaan dan Penyaluran
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat Nomor 03 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota banjarbaru Nomor 10 tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Penyediaan dan Penyaluran
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sasaran; Stock Cadangan Pangan; Organisasi Pelaksana; Syarat, Prosedur dan Mekanisme Penyaluran; Organisasi Pelaksana; Syarat, Prosedur dan Mekanisme Penyaluran; Pelaporan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2017.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pegawai Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai kontrak atau yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab, diperlukan personel yang kompeten melalui sistem pengelolaan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; bahwa Perwal No 58 Tahun 2017 tentang Pengelolaan pegawai Kontrak di lingkungan Pemko Semarang perlu ditinjau kembali; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu membentuk Perwal tentang perubahan atas Perwal semarang No 58 Tahun 2017 tentang pengelolaan pegawai kontrak di lingkungan Pemko Semarang;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 13 Tahun 2003; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 Tahun 1992; PP No 53 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2016; Perwal Semarang No 58 Tahun 2016; Perwal Semarang No 87 tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 6 ayat (2), Pasla 10 huruf (d).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2017 diubah.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2017
PERWALI Kota Bekasi No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 66, BD 2017/Nomor 66 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a.bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran sebagai dasar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018, diperlukan acuan yang diimplementasikan secara menyeluruh bagi organisasi perangkat daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan berdasarkan asas asas pengelolaan keuangan daerah ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapakan peraturan wali kota tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota cilegon tahun anggaran 2018
1.UU No.15 tahun 1999;2.UU No.21 tahun 1997;3.UU No.15 tahun 1999;4.UU No.17 tahun 2003;5.UU No.1 tahun 2004;6.UU No.15 tahun 2004;7.UU No.25 tahun 2004;8.UU No.33 tahun 2004;9.UU No.33 tahun 2004;10.UU No.23 tahun 2014;11.PP No.109 tahun 2000;12.PP No.24 tahun 2004;13.PP No.23 tahun 2005;14.PP No.55 tahun 2005;15.PP No.56 tahun 2005;16.PP No.57 tahun 2005;17.PP No.58 tahun 2005;18.PP No.65 tahun 2005;19.PP No.79 tahun 2005;20.PP No.8 tahun 2006;21.PP No.5 tahun 2009;22.PP No.69 tahun 2010;23.PP No.30 tahun 2011;24.PP No.2 tahun 2012;25.PMDN No.13 tahun 2006;26.PMDN No.21 tahun 2007;27.PMDN No. 55 tahun 2008;28.PMDN No.39 tahun 2012;29.PMDN No.52 tahun 2015;30.Perda Kota Cilegon No. 5 tahun 2010;31.Perda Kota Cilegon No.9 tahun 2017;32.Perwal Kota Cilegon No.70 tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2017.
257 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
