Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang No. 67 Tahun 2017

PEDOMAN PELAKSANAAN PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1.ketentuan umum;2.penindakan;3.pelaksanaan razia;4.pengaturan kelancaran arus lalu lintas;5.pembungan air kotor dari jaringan persil ke jaringan air kotor ;6.pembinaan , pengendalian dan pengawasan;7.peran serta masyarakat ;8.pengenaan sanksi;9.ketentuan peralihan;10.ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Serang Nomor 67 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

T.E.U.

Indonesia, Kota Serang

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Serang

Tanggal Penetapan

29 November 2017

Tanggal Pengundangan

30 November 2017

Tanggal Berlaku

30 November 2017

Sumber

BD.2017/No.67

Subjek

HUKUM ACARA DAN PERADILAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Serang

Bidang

Halaman ini telah diakses 1074 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERWAL K3 SATPOL HUKUM Finall.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN PELAKSANAAN PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 67, BD.2017/No.67
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENINDAKAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dan untuk mewujudkan tata kelola kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih, dan indah, serta berwawasan lingkungan dibutuhkan adanya pengaturan dalam pelaksanaan ketertiban umum ketentraman masyarakat di bidang kebersihan dan keindahan; b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi urusan wajib dan pelayanan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah; 1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2. UU No.11 Tahun 1974 ;3.UU No.8 Tahun 1981 ;4.UU No.28 Tahun 2002 ;5.UU No. 22 Tahun 2009 ;6.UU No. 38 Tahun 2004 ;7.UU No.32 Tahun 2007 ;8.UU No.26 Tahun 2007 ;9.UU No.18 Tahun 2008 ;10.UU No.32 Tahun 2009 ;11.UU No.23 Tahun 2014 ;12.PP No. 31 Tahun 1980 ;13.PP No. 27 Tahun 1983 ;14.PP No.6 Tahun 2010 1.ketentuan umum;2.penindakan;3.pelaksanaan razia;4.pengaturan kelancaran arus lalu lintas;5.pembungan air kotor dari jaringan persil ke jaringan air kotor ;6.pembinaan , pengendalian dan pengawasan;7.peran serta masyarakat ;8.pengenaan sanksi;9.ketentuan peralihan;10.ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017. 25 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521