Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 248
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 65 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA TARAKAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2019
PERWALI Kota Bandung No. 84 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
PERWALI Kota Yogyakarta No. 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Standar Harga Jasa
Pada Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta ada beberapa ketentuan dalam Lampiran yang sudah tidak sesuai, maka Peraturan Walikota tersebut perlu disesuaikan.
Dasar hukum peraturan ini: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
Materi pokok: merubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2018 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019.
Jumlah Halaman: 4 HLM; ; Lampiran : 65 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 19
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Pengembangan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berbasis Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan harkat, martabat perempuan dalam pembangunan dan mengoptimalkan pengarusutamaan dan keadilan gender di Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah kota Padang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pengembangan Peranan Perempuan Dalam
Pembangunan Berbasis Kelurahan;
bahwa untuk meningkatkan peranan perempuan tersebut perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan peranan perempuan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Dan Pengembangan Peranan Perempuan dalam Pembangunan Berbasis Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2014.
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA DAN PENGEMBANGAN PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS KELURAHAN, dengan sistematika sebaga berikut:
1. KETENTUAN UMUM
2. PENlNGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA PEREMPUAN
3. PARTISIPASI PEREMPUAN
4. TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2019.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
ASN di lingkungan pemerintah
daerah yang beragama Islam wajib menunaikan zakat mal
berupa pendapatan dan jasa dari penghasilan yang
diperoleh, untuk mengoptimalkan pengumpulan, perlu memberikan pedoman dalam
pelaksanaannya.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Zakat, Infak, dan Sedekah, tata cara pengumpulan, UPZ, pendistribusian, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan,
pembinaan dan pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
12 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Staf Khusus dan Staf Pribadi Wali Kota Pagar Alam
ABSTRAK:
Bahwa pengaturan mengenai Staf Khusus dan Staf Pribadi Walikota Pagar Alam tidak pernah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam perlu mengatur tentang Staf Khusus dan Staf Pribadi Walikota Pagar Alam dan dalam rangka percepatan pelaksanaan visi dan misi serta meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Walikota Pagar Alam
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 8 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan Staf Khusus dan Staf Pribadi meliputi : Kedudukan dan tugas; Pengangkatan dan pemberhentian; Kewajiban dan hak dan Masa jabatan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan dan Strategi Kota Kupang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Kupang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Dasar hukum peraturan tersebut ialah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2011.
Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Arah Jakstrada; III. Penyelenggaraan Jakstrada; IV. Pendanaan; V. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
10 halaman; 17 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023, perlu menyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 123
Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 7 Tahun 2018; Perda No. 13 Tahun 2006; Perda No. 17 Tahun 2007; Perda No. 16 Tahun 2008; Perda No. 1 Tahun 2012; Perda No. 7 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah berupa dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
