DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN - PENDANAAN - KELURAHAN
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2020 Nomor 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang tata cara penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020.
UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 8 Tahun 1970, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 33 Tahun 2019, Permenkeu No. 8/PMK.07/2020.
- Kota Solok dikategorikan sebagai daerah perlu ditingkatkan.
- Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan dialokasikan secara merata adalah sebesar Rp366.000.000,00.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2020.
4
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2020
Pengurangan - penghapusan - sanksi administratif - pbb - perdesaan dan perkotan
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD Tahun 2020 No. 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Pertauran Walikota Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Pengurangan dan Penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan telah ditetapkan dengan peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentamg pengurangan dan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Th 2008; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Perda Kota Tangerang selatan No 7 Th 2010 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang Selatan No 3 Th 2017; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016; Perwal Kota Tangerang Selatan No 16 Th 2012 yg telah diubah dg Perwal Kota Tangerang Selatan No 38 Th 2014; Perwal Kota Tangerang Selatan No 40 Th 2019.
Perubahan Peraturan Walikota Tangerang Selatan No 40 Tahun 2019 tentang pengurangan dan penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 40 Tahun 2019.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2020.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pangkal Pinang Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Besaran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 16
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang HARI KERJA DAN PENGHITUNGAN KEHADIRAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedisiplinan kerja
Aparatur Sipil Negara serta meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat yang lebih optimal, perlu adanya
pengaturan hari dan jam kerja pegawai dilingkungan
Pemerintah Kota Kediri;
b. bahwa pelaksanaan hari kerja pada beberapa unit kerja dan
bukti kehadiran pegawai sebagaimana diatur dalam
Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2017 sudah tidak
sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan
pengaturan kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Hari Kerja dan Penghitungan Kehadiran
Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah
Kota Kediri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
8 Tahun 1996;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2019
Materi Pokok: mengatur mengenai penetapan Hari Kerja dan Penghitungan Kehadiran
Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah
Kota Kediri. memuat antara lain: ketentuan umum; hari dan jam kerja; pengecualian; penghitungan kehadiran ASN; cuti pegawai; sanksi; pembinaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
jumlah 10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 14 Tahun 2020
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD. No. 2020/350, LL Kota Tual : 8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Walikota Tual tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, arah Jakstrada, penyelenggaraan Jakstrada, pendanaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020.
Lamp 7 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, BD Tahun 2020/ No. 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Serang
ABSTRAK:
Dalam rangka optimalisasi kinerja Pemerintah Kota Serang yang membangun Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Serang di dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.
UU No 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 32 Th 2007; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 11 Th 2017; PP No 12 Th 2019; Perpres No 12 Th 1961; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permenpan RB No 52 Th 2014; Perda Kota Serang No 2 Th 2014; Perda Kota serang No 7 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Penanganan Benturan Kepentingan; 3. Jenis Benturan Kepentingan; 4. Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan; 5. Identifikasi Benturan Kepentingan; 6. Mekanisme Pengenaan Sanksi; 7. Monitoring Dan Evaluasi Benturan Kepentingan; 8. Pengendalian Dan Pengawasan Benturan Kepentingan; 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2020
PERWALI Kota Banjarbaru No. 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru No 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
ABSTRAK:
Dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan dan Pelatihan, rekam jejak jabatan,
dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di
Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan
pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan
kompetitif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama, yang memuat: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip; Persiapan Seleksi; Pelaksanaan Seleksi; Penetapan Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2020.
Mencabut:
Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata
Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Berita Daerah Kota Banjarbaru
Tahun 2018 Nomor 20); dan
b. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata
Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Berita Daerah Kota Banjarbaru
Tahun 2018 Nomor 36).
23 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banda Aceh pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banda Aceh pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh
ABSTRAK:
bahwa Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini telah dilakukan secara objektif, komprehensif, dan sistematis melalui aplikasi e-kinerja, sehingga tidak memerlukan lagi penilaian oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banda Aceh pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Banda Aceh;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu mencabut Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banda Aceh Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh dengan suatu Peraturan Walikota.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 tahun 2016.
Peraturan Walikota ini terdiri atas 3 pasal (tanpa bab).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2020.
Peraturan Walikota ini mencabut Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banda Aceh pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh.
3 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ibadah Haji Jamaah Haji Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal
13 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Ibadah Haji Jamaah Haji Kota Pekalongan
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undan.g Nomor 13 Tahun
1954;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun
2016. Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
a. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah;
b. Petugas Haji Daerah;
c. Perekrutan Petugas Haji Daerah;
d. Persyaratan Calon TPHD dan TKHD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2020.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUAN LINGKUNGAN KELURAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya beberapa prubahan dasar hukum dan guna menata kembali pembentukan Lingkungan Kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 82 Tahun 2012
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2015
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012
Terdapat beberapa perubahan ketentuan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lingkungan Kelurahan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
3
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
