Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Menemukan 15 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1

Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan LPSK LPSK No. 2 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Download :
Peraturan LPSK 1 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1

Pemenuhan Hak bagi Korban Tindak Pidana Terorisme

Download :
Peraturan LPSK 1 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1

Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan/atau Korban

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan LPSK No. 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan LPSK LPSK No. 4 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Download :
peraturan-lpsk-no-1-tahun-2022.pdf

Abstrak

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2011

Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Standar/Pedoman

Download :
Peraturan LPSK 1 Tahun 2011.pdf

Abstrak

PEDOMAN - PELAYANAN - PERMOHONAN - PERLINDUNGAN - LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

2011

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban NO. 1, BN 2011 (207); 15 hlm

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

ABSTRAK:

bahwa keadilan merupakan tuntutan pelayanan publik yang dalam setiap aktivitasnya harus dapat diterima, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak dasar dan hak konstitusi masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 13 Tahun 2006; UU Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 44 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan dan teknis dalam aktivitas pelayanan penerimaan permohonan perlindungan kepada saksi dan/atau korban yang masuk dan diterima melalui Unit Penerimaan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UPP LPSK)

CATATAN:

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2011.
lampiran file 15 hlm

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2

Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan LPSK LPSK No. 1 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Download :
Peraturan LPSK 2 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2011

Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Standar/Pedoman

Download :
Peraturan LPSK 2 Tahun 2011.pdf

Abstrak

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - LAYANAN INFORMASI PUBLIK - LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

2011

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban NO. 2, BN 2011 (409); 13 hlm

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga publik yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban yang seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 13 Tahun 2006; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 44 Tahun 2008; PP Nomor 14 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur mengenai klasifikasi informasi dan dokumen publik di Lingkungan LPSK; tanggung jawab, wewenang, dan kedudukan PPID; tata kerja; mekanisme pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan LPSK; prosedur pelayanan informasi di lingkungan LPSK,

CATATAN:

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2011.
lampiran file 13 hlm

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2

Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan LPSK LPSK No. 5 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Download :
Peraturan LPSK 2 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3

Pemberian Penghargaan Paritrana Bagi Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
peraturan-lpsk-no-3-tahun-2023.pdf

Abstrak

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2017

Pembentukan Peraturan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Download :
Peraturan LPSK 3 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN - PERATURAN - LINGKUNGAN - LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

2017

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban NO. 3, https://www.lpsk.go.id/peraturan

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pembentukan Peraturan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan Peraturan di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu landasan hukum sebagai pedoman pembentukan peraturan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014; UU Nomor 12 Tahun 2011; Perpres Nomor 87 Tahun 2014; Pepres Nomor 60 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur mengenai pengusulan, perencanaan, penyusunan dan pembahasan, penetapan, pengundangan, pendokumentasian, dan penyebarluasan peraturan di lingkungan LPSK,

CATATAN:

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017.
lampiran file 13 hlm

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2011

Standar dan Pengelolaan pada Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Standar/Pedoman

Download :
Peraturan LPSK 3 Tahun 2011.pdf

Abstrak

STANDAR - PENGELOLAAN - RUMAH AMAN - LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

2011

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban NO. 3, BN 2011 (663); 10 hlm

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Standar dan Pengelolaan pada Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemberian perlindungan saksi dan korban di rumah aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, diperlukan pengaturan mengenai standar dan pengelolaan rumah aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maupun wujud profesionalisme dalam fungsi layanan pada rumah aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 15 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2004; UU Nomor 13 Tahun 2006; UU Nomor 21 Tahun 2007; Permen Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010
Peraturan ini mengatur mengenai rumah aman LPSK yang mencakup kategori rumah aman dan spesifikasi rumah aman; kelembagaan rumah aman; prosedur pelayanan dan pembiayaan perlindungan saksi dan korban di rumah aman

CATATAN:

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2011.
lampiran file 10 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT