Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional NO. 5, jdih.lemhannas.go.id: 2 hlm.
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pemberian Honorarium Tenaga Profesional Lemhannas
ABSTRAK:
Terdapat dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Lemhannas sehingga Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Honorarium Tenaga Profesional Lemhannas sudah tidak sesuai dan harus dilakukan pencabutan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Perpres Nomor 98 Tahun 2016; Pergub Lemhannas Nomor 49 Tahun 2016; Pergub Lemhannas Nomor 13 Tahun 2021; dan Pergub Lemhannas Nomor 17 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur mengenai Pencabutan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pemberian Honorarium Tenaga Profesional Lemhannas.
CATATAN:
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
Lampiran file: 2 hlm
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional NO. 3, jdih.lemhannas.go.id: 16 hlm.
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional tentang Penyelenggaraan Satu Data Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional tentang Penyelenggaraan Satu Data Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3); Perpres Nomor 98 Tahun 2016; Perpres Nomor 39 Tahun 2019; dan Pergub Lemhanas Nomor 13 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Satu Data Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Satu Data Lembaga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. menenuhi Standar Data; b. memiliki Metadata; c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
CATATAN:
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2024.
Lampiran file: 16 hlm
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2024
Program Kerja - Anggaran - Lemhannas - Tahun - 2024
2024
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional NO. 1, jdih.lemhannas.go.id: 3 hlm.
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lemhannas Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan program kerja dan anggaran Lemhannas perlu dibuat petunjuk pelaksanaan yang mengatur pelaksanaan program kerja dan anggaran Lemhannas Tahun Anggaran 2024.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 01 Tahun 2004; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 17 Tahun 2017; PP Nomor 6 Tahun 2023; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Perpres Nomor 12 Tahun 2021; Perpres Nomor 52 Tahun 2023; Permenkeu Nomor 170/PMK.05/2010; Permenkeu Nomor 49 Tahun 2023; Pergub Lemhannas Nomor 06 Tahun 2020; Pergub Lemhannas Nomor 13 Tahun 2021; Surat Menteri keuangan Nomor: SP DIPA-064.01.1.632505/2024 tanggal 24 November Tahun 2023; Surat Men PAN RB Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022; dan Surat Edaran Bersama Menteri PAN RB dan Menkominfo Nomor 17 dan Nomor 04 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lemhannas Tahun Anggaran 2024 yang merupakan dokumen pelaksanaan program kerja dan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun terdapat pada bagian lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini. Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lemhannas Tahun Anggaran 2024 memuat ketentuan dalam bidang program kerja dan anggaran dan menjadi pedoman bagi unit kerja di lingkungan Lemhannas RI.
CATATAN:
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Gubernur Lemhannas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional NO. 18, https://jdih.lemhannas.go.id/
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:
ntuk mewujudkan pelaksanaan Kerjasama di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang terintegrasi dan terkoordinasi, diperlukan pedoman pola kerja sama baik yang dilakukan oleh Lembaga, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II.
Dasar hukum peraturan ini adalah Perpres Nomor 98 Tahun 2016; Pergub Lemhanas Nomor 49 Tahun 2016; Pergub Lemhanas Nomor 3 Tahun 2020; Pergub Lemhanas Nomor 13 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Perdoman Kerja Sama di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Lernbaga dalam melakukan kerja sama utama dan acuan bagi Unit Kerja di lingkungan Lernbaga dalam melakukan kerja sama teknis. Mengatur juga jenis dan bentuk kerja sama.
CATATAN:
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
11 hlm
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional NO. 15,
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional tentang Peta Jabatan Di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dan menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsijabatan pada setiap satuan organisasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tentang Peta Jabatan di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022, Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 13 Tahun 2021, Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 14 Tahun 2023, . Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2023 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan ini berisi pengesahan peta jabatan di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
CATATAN:
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
13 hlm
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional NO. 8,
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional tentang Sistem Kerja Fleksibel Di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan efektivitas dengan mempercepat pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Lemhannas RI.
b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi terhadap penggunaan
energi di lingkungan Lemhannas RI dan mengurangi kemacetan di DKIJakarta.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tentang Sistem Kerja Fleksibel di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016, Peraturan Presiden Republik Indcnesia Nomor 21 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, jam kerja pegawai, WFA, pengecualian, dan kewajiban pegawai
CATATAN:
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023.
4 hlm
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional NO. 5, https://jdih.lemhannas.go.id/
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional tentang Pakaian Seragam Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
ABSTRAK:
Pakaian Seragam merupakan identitas dan sebagai salah satu wujud persatuan serta kebersamaan dalam rangka meningkatkan disiplin dan etos kerja pegawai di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 98 Tahun 2016; PErgub Lemhanas Nomor 13 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Seragam Lembaga Ketahanan Nasional
CATATAN:
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
68 hlm (Betang tubuh pada hlm 1 sd 28; lampiran pada hlm 29 sd 68)
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional NO. 15, http://jdih.lemhannas.go.id/; 19 Hlm
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional tentang Penyelenggaraaan Sertifikasi Elektronik Di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 09 Tahun 2022
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional NO. 09, http://jdih.lemhannas.go.id/; 5 Hlm
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional tentang Petunjuk Teknis Standarisasi Dokumen Pertanggung Jawaban Keuangan Di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
