Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2025 Nomor 32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib dan disiplinnya pengelolaan Alokasi Dana Desa
berdasarkan asas-asas tata kelola keuangan daerah yang baik serta
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2025;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 21), Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II SUMBER DANA,
BAB III BESARAN ADD,
BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN DAN RINCIAN ADD,
BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN ADD,
BAB VI PENYALURAN DANA,
BAB VII PELAPORAN,
BAB VIII KEWAJIBAN DAN SANKSI,
BAB IX PENDAMPINGAN,
BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN,
BAB XI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2025.
13
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2025
Pelimpahan Kewenangan / Penugasan Pejabat Negara / Penugasan BUMN
Status Peraturan
Mengubah
Perbup Kab. Grobogan No. 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
PERBUP Kab. Grobogan No. 4 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
pendelegasian wewenang - penandatanganan naskah dinas
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BD.2025/No.4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa tata kelola pemerintahan perlu diselenggarakan
dengan baik guna mewujudkan kualitas pelayanan publik
ke masyarakat dan akuntabilitas kinerja dalam rangka
mendukung pencapaian tujuan organisasi; bahwa penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang
baik antara lain dilakukan dengan penyederhanaan
birokrasi agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan
efisien sehingga mempercepat dalam pemberian layanan
pemerintahan kepada masyarakat; bahwa dalam rangka mempercepat pemberian layanan
pemerintahan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan
Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan
Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendelegasian
Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas
Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Grobogan perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan
Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2025.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah
satu unsur dari kesejahteraan, sehingga pembangunan
kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan,
sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan,
non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan; bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya di Kabupaten Pati,
diperlukan peningkatan kualitas pelayanan serta
pengaturan organisasi dan tata laksana rumah sakit sesuai
tata kelola rumah sakit yang baik dan tata kelola klinis
yang baik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit
(Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah
RAA Soewondo Pati;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip, Peraturan Internal Korporasi, Peraturan Internal Staf Medis, Perencanaan dan Penganggaran, Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Kinerja dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2025.
Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2019 dicabut.
35 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, PP No 23 Tahun 2005, Permendagri No 79 Tahun 2018
kebijakan akuntansi BLUD dan laporan keuangan BLUD
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2025.
132
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4)
Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Pasal 16
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024; Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021;
Dalam
Peraturan Bupati ini diatur tentang
penyelenggaraan mal pelayanan publik dengan menetapkan
batasan istilah yang digunakan dalam
pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan; penyelenggaraan MPP; pengintegrasian dan lingkup pelayanan; kelembagaan; personalia; pemantauan dan evaluasi; pembinaan dan pelaporan; pembiayaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2025.
10 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2025
PERBUP Kab. Karawang No. 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan
Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kepada Desa Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4),
ayat (7), dan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
dan Pasal 135 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran
dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun
2023; Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun
2024; Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022; Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2024; Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2024;
Dalam
Peraturan Bupati ini diatur tentang
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan
Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kepada Desa Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan
batasan istilah yang digunakan dalam
pengaturannya. Diatur tentang sumber dan penganggaran; pengalokasian; tata cara penyaluran; penggunaan; tim fasilitasi dan pelaksana; pelaporan, pertanggungjawaban; pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2025.
eraturan Bupati
Karawang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 5), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
35 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025
tunjangan transportasi - anggota dewan perwakilan rakyat daerah
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BD.2025/No.4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 133 Tahun 2021 tentang Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Adrninistratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Peraturan
Bupati Wonogiri Nomor 133 Tahun 2021 Tentang
Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri
Nomor 133 Tahun 2021 Tentang Tunjangan
Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 133 Tahun 2021; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (3) Pasal 3, perubahan Pasal 4.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 133 Tahun 2021 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji
ABSTRAK:
bahwa kegiatan belajar-mengajar baca dan tulis (mengaji)
dan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh
Para Guru Ngaji bertujuan untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa serta mendorong masyarakat untuk
gemar membaca, memahami dan mengamalkan Al
Qur'an;
bahwa sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan
Pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap kesejahteraan
dan perlindungan jaminan sosial Guru Ngaji yang turut
berperan serta dalam meningkatkan kualitas masyarakat
serta wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru
Ngaji, diperlukan pengaturan mengenai pemberian
insentif bagi Guru Ngaji sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati ten tang Pemberian Insentif bagi Guru Ngaji;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun
2022
“Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji dengan menetapkan
batasan istilah yang digunakan dalam
pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Penetapan Penerima Insentif Guru Ngaji, Mekanisme Penyaluran Insentif Guru Ngaji, Tim Insentif Guru Ngaji, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2025.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan
barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan,
terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, diperlukan suatu
budaya etis dalam proses pengadaan barang dan jasa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Kode Etik, Majels Pertimbangan Kode Etik, Penegakan Kode Etik, Kelengkapan Administrasi Penegakan Kode Etik dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2025.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2018 dicabut.
17 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2025
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Brebes No. 130 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan hak yang
dijamin dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan
upaya peningkatan lingkungan hidup yang baik dan
sehat; bahwa penataan organisasi dan tata kerja berorientasi
pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang
baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan
nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada
masyarakat; bahwa Pemerintah Daerah perlu dasar hukum dalam
pengaturan organisasi dan tata kerja unit pelaksana
teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dalam
bentuk Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
pada Dinas Lingkungan Hidup;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A, UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah Brebes Kelas A, UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah Ketanggungan Kelas A, UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah Bumiayu Kelas A, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 130 Tahun 2017 dicabut.
17 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
