Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis, Masa dan Wilayah Retribusi, Ruang Lingkup, Tarif Retribusi, Tata Cara, Metode dan Tempat Pembayaran, Insentif, Penagihan, Keberatan dan Pengembalian Kelebihan, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Sanksi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2024.
12 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 55 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024, perlu mengubah
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 24
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 9 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor
9 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran
2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 6, perubahan lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2024.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2024 diubah.
13 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 55 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan 93 ayat (6), Pasal 95
ayat (2), Pasal 101 ayat (4), dan Pasal 103 ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi
Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Retribusi, Subjek dan Wajib Retribusi, Tata Cara Pemungutan Retribusi, Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi, Keberatan Retribusi, Kelebihan Pembayaran Retribusi, Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas Pokok dan/atau Sanksi Retribusi, Pemeriksaan Retribusi, Sistem Informasi Retribusi, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2024.
22 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 54 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 174 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; Permenkeu No. 207/PMK.07/2018; Perda Kab. Purwakarta No. 15 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah yang meliputi Ketentuan Umum, Tujuan Pemeriksaan, Ruang Lingkup dan Objek Pemeriksaan, Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2024.
56 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 54 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Guru Ngaji di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh guru ngaji
untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak
mulia santri/peserta didik dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan semangat
pengabdian guru ngaji di Kabupaten Kebumen, perlu
memberikan insentif; bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemberian
insentif kepada guru ngaji di Kabupaten Kebumen, perlu
mengatur pelaksanaanya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Guru Ngaji
di Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2024;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penetapan Penerima Insentif, Mekanisme Penyaluran Insentif, Tim Verifikasi Insentif, Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2024.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 54 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana
ABSTRAK:
bahwa untuk pelaksanaan pengendalian penduduk dan
keluarga berencana yang menjadi urusan pemerintahan
daerah sebagai program prioritas nasional, dibutuhkan
komitmen Pemerintah Daerah agar dapat berjalan dengan
baik di seluruh tingkatan wilayah; bahwa untuk efektifitas perencanaan dan pelaksanaan
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan
Operasional Keluarga Berencana dari Pemerintah Pusat
untuk membantu mendanai kegiatan program prioritas
Nasional di Daerah, perlu disusun pedoman
pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Purbalingga tentang Standar Operasional Prosedur
Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga
Berencana;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2023; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 258 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sasaran, Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Mekanisme Penyaluran dan Prosedur Pengelolaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Tata Cara Klaim Pembayaran Jasa Pelayanan KB di Fasilitasi KB/PMB melalui Dana DAK BOKB, Pelaporan, Sumber Dana dan Pengalokasian dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2024.
12 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 54 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 54, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 54
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Optimalisasi Rencana Aksi Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
b. bahwa penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten
Konawe Selatan harus dilaksanakan secara koordinatif dan terintegrasi ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Optimalisasi Rencana Aksi Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Kabupaten Konawe Selatan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 6915);
7. Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2018 tentang
Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 72O Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Peraturan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi,
Fungsi, Hubungan dan Tata Kerja serta Pelaporan
Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan
Transmigrasi Tingkat Nasional, Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan,
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022
Nomor 4);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN DAN SASARAN
BAB III PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR TIM KERJA
BAB IV TUGAS DAN FUNGSI
BAB V HUBUNGAN DAN TATA KERJA
BAB VI PROGRAM KERJA DAN RENCANA AKSI
BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN
BAB VIII PENDANAAN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
9
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 54 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang, Belanja Daerah untuk
Pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar
belanja dan standar harga satuan regional; bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Belanja Daerah berpedoman pada
standar harga satuan regional, analisis standar
belanja, dan/atau standar teknis; bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar
belanja, standar teknis dan standar harga satuan
diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja; Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.4 Tahun 2021 tentang Analisis
Standar Belanja; Peraturan Bupati Sleman Nomor 21.1 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja; Peraturan Bupati Sleman Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21.1 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja; Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2023 tentang Analisis Standar
Belanja; Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja; Peraturan Bupati Sleman Nomor 90 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja;
Jumlah Halaman: 6 HLM, Lampiran: 115 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
