Peraturan Bupati (Perbup) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 27 Tahun 2014; PP NO 12 Tahun 2019; PERPRES NO 16 Tahun 2018; PERPRES NO 33 Tahun 2020; PERMENDAGRI NO 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; PERDA NO 5 Tahun 2020; PERDA NO 8 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Harga Satuan Pokok Kegiatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2024.
Lampiran File: 85 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2024
PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, berdayaguna dan berhasilguna serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya petunjuk pelaksanaan untuk digunakan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaannya;
atas dasar pertimbangan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung
Tengah dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 71 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; PP No. 1 Tahun 2024; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; PMK No. 62 Tahun 2023; Perda Kabupaten Lampung Tengah No. 9 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lampung Tengah No. 9 Tahun 2020; Perda Kabupaten Lmapung Tengah No. 06 Tahun 2023
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2024.
77 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76
ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang
mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah
Kabupaten wajib membentuk Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang
menyelenggarakan Penanganan, Perlindungan dan
pemulihan korban, keluarga korban dan/atau saksi; bahwa kelembagaan Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten
belum mengatur struktur kelembagaan Unit Pelaksana
Teknis Daerah, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor
57 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan
Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
berencana Kabupaten Klaten perlu diadakan
perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan judul, perubahan Pasal 1, perubahan ayat (1) Pasal 5, perubahan ayat (2) Pasal 19 perubahan Pasal 22, penyisipan bagian Keenam A, penyisipan Pasal 26A, perubahan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2024.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2021 diubah.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2024
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 8 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Pengadaan Barang dan Jasa dan Urusan Pekerjaan Umum dan Perumah Rakyat
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 77 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Hukum, Urusan Penanggulangan Narkotika, Urusan Persandian, dan Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadwal Retensi Arsip
ABSTRAK:
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi
Arsip;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2017;
Materi Pokok: Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman
bagi Perangkat Daerah dalam rangka penilaian untuk
menentukan jangka waktu penyimpanan Arsip dengan
tujuan tercapainya penyusutan Arsip secara tertib dan
teratur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2024.
Peraturan yang dicabut: a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2014
tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2014 Nomor 52);
b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2015
tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian
Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintahan
(Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015
Nomor 78);
c. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 117 Tahun 2016
tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Bidang
Perekonomian Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 119);
d. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2017
tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Bidang
Kesejahteraan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2017 Nomor 70);
e. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2018
tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan
Hukum, Urusan Penanggulangan Narkotika, Urusan
Persandian, dan Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Berita Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 78);
f. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 98 Tahun 2019
tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan
dan Non Kepegawaian Peemerintah Kabupaten Kulon
Progo (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun
2019 Nomor 99)
g. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2021
tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Lingkungan
Hidup, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan
Pengadaan Barang dan Jasa, dan Urusan Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 8),
Jumlah Halaman: 7 HLM, Lampiran: 191 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya mengoptimalkan produktivitas, berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 50 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 34 Tahun 2011; Permen PAN RB No. 63 Tahun 2011; Permen PAN RB No. 39 Tahun 2013; Permendagri No. 14 Tahun 2023; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2016 sebagimana telah diubah dengan Perda Kab. Purwakarta No. 1 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja, Pemberian TPP ASN, Kriteria dan Penetapan TPP ASN, Pembayaran TPP ASN Bagi CPNS dan PPPK, Indeks Tingkat Kedisiplinan, Pengurangan TPP ASN, Kewajiban dan Sanksi, Bekerja Saat Bencana dan/atau Pandemi, Penganggaran, Pengukuran Penilaian, Kinerja, Tim Verifikasi, Penilaian Kinerja dan Evaluasi, Penonaktifan ASN Dalam Sistem TPP. Mekanisme Pengajuan dan Pembayaran TPP ASN, Besaran TPP Pejabat yang Terdampak Penataan Biokrasi, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2024.
31 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2024
Perbup Kab. Sragen No. 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Mengubah
Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan Nomor DPA:
01856/DPA/2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor
9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 6, perubahan Pasal 7, perubahan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3), perubahan Pasal 9, perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 11 ayat (1), perubahan Pasal 12.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2024.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2023 diubah.
9 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 05 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020
1. Ketentuan Umum; 2. Kebijakan Tarif Layanan; 3. Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa; 4. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Layanan; 5. Tarif Layanan; 6. Tata Cara Pemungutan Tarif Layanan; 7. Pemanfaatan Pendapatan Tarif Layanan; 8. Peninjauan Tarif Layanan; 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2024.
16 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 Nomor 543
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah
ABSTRAK:
a. dalam rangka mewujudkan kecepatan akses, kualitas data kinerja yang akurat, valid dan dapat diandalkan, maka perlu disusun pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Pedoman Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1959 tentang UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan lndikator Kinerja Utama.
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nornor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 129);
15. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan:
a. pengumpulan kinerja;
b. metode Pengumpulan Data Kinerja;
c. kompilasi Data Kinerja;
d. waktu dan prosedur Input Data Kinerja;
e. penggunaan Data Kinerja; dan
f. penanggungjawab data kinerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2024.
Jumlah Halaman 13
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 582
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penghasilan dan Jaminan Sosial Pemerintah Desa, Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Insentif dan Operasional Lembaga dan Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas
pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu
memperhatikan kesejahteraan bagi Pemerintah Desa dan
pelaksana fungsi Pemerintahan Desa lainnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu ditetapkan penghasilan dan jaminan
sosial pemerintah desa, tunjangan dan biaya operasional
badan permusyawaratan desa, dan insentif dan
operasional lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga
adat desa.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Utara tahun 2015 Nomor 72);
BAB I Ketentuan Umum
BAB III Tunjangan dan Operasional BPD
BAB IV Insentif dan Operasional LKD dan LAD
BAB V Ketentuan Lain-Lain
BAB VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
9 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentnag Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2024
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan bupati ini mengatur mengenai tata cara pengalokasian dan besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap desa. Alokasi diberikan minimal 10% dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dari jumlah tersebut 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa sedangkan 40% dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing-masing desa tahun sebelumnya (2023)
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2024.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
