Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2024

Pedoman Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan: a. pengumpulan kinerja; b. metode Pengumpulan Data Kinerja; c. kompilasi Data Kinerja; d. waktu dan prosedur Input Data Kinerja; e. penggunaan Data Kinerja; dan f. penanggungjawab data kinerja.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Labungkari

Tanggal Penetapan

12 Januari 2024

Tanggal Pengundangan

12 Januari 2024

Tanggal Berlaku

12 Januari 2024

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 Nomor 543

Subjek

STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 86 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 5 TAHUN 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN - KINERJA
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 Nomor 543
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pedoman Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah
ABSTRAK:	a. dalam rangka mewujudkan kecepatan akses, kualitas data kinerja yang akurat, valid dan dapat diandalkan, maka perlu disusun pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Pedoman Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah; 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1959 tentang UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan lndikator Kinerja Utama. 12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nornor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah 14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 129); 15. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026; Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan: a. pengumpulan kinerja; b. metode Pengumpulan Data Kinerja; c. kompilasi Data Kinerja; d. waktu dan prosedur Input Data Kinerja; e. penggunaan Data Kinerja; dan f. penanggungjawab data kinerja.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2024. Jumlah Halaman 13

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2024

Pedoman Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT