Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Bupati (Perbup)

Menemukan 118.542 peraturan dalam 0,083 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Jepara No. 95 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi

Download file:

(Dikompres)Perbup_No_8_Th_2024.pdf

kebijakan akuntansi

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD.2024/NO.8

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara

ABSTRAK:

bahwa properti investasi memiliki kontribusi dalam penerimaaan pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan untuk mendanai pembangunan Daerah; bahwa untuk mengatur pelaporan keuangan atas properti investasi, perlu diatur ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, panyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam suatu kebijakan akuntansi pemerintah; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pemyataan Standar Akuntansi Peroerintah Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi untuk melaksanakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, maka Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (1) Pasal 5, perubahan Ketentuan ruang lingkup pada Lampiran VIII.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2024.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 95 Tahun 2021 diubah.
29 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Tata Cara Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Abstrak

Ketenagakerjaan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP NO. 8 Tahun 2024.pdf

RETRIBUSI

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor : 8

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6249); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Peraturan ini mengatur mengenai tata cara dan jangka waktu penggunaan TKA, tata cara menerima retribusi, pembinaan dan pengawasan, penagihan, penghapusan dan tata cara pengajuan penyelesaian keberatan wajib retribusi

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2024.
15 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perbup PPU 08-2024 ttg Ke...Lingkungan Pemda.pdf

perangkat daerah - kedudukan - susunan organisasi - tugas - fungsi - tata kerja

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD.2024/8

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah serta mewujudkan Perangkat Daerah yang lebih proposional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, perlu menata kembali kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024, diatur dengan Peraturan Bupati. Untuk menyelaraskan dengan program dan kegiatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2018; Perka BNPB No. 3 Tahun 2008; Permendagri No. 46 Tahun 2008; Perka BKKBN No. 163 Tahun 2016; Permen Kominfo No. 14 Tahun 2016; Permen LHK No. P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; Permen KP No. 26/ PERMEN-KP/2016; Permentan No. 43/Permentan/OT.010/8/2016; Perka ANRI No. 30 Tahun 2016; Peraturan Perpusnas No. 10 Tahun 2016; Permenaker No. 29 Tahun 2016; Permenpora No. 33 Tahun 2016; Permendikbud No. 47 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud No. 16 Tahun 2018; Permenkes No. 49 Tahun 2016; Permenkop UKM No. 13/Per/M.KUKM/X/2016; Permen PUPR No. 32/Prt/M/2016; Permensos No. 14 Tahun 2016; Permenhub No. 139 Tahun 2016; Permendagri No. 104 Tahun 2016; Permenpar No. 21 Tahun 2016; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Permendagri No. 106 Tahun 2017; Permendag No. 96 Tahun 2017; Permenperin No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 56 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 14 Tahun 2020; Permendagri No. 16 Tahun 2020; Permenpan RB No. 25 Tahun 2021; Permen PPPA No. 5 Tahun 2021; Permenpan RB No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 2 Tahun 2024
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Sekretariat Daerah; 4. Sekretariat DPRD; 5. Inspektorat Daerah; 6. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; 7. Dinas Kesehatan; 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 9. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan; 10. Satuan Polisi Pamong Praja; 11. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; 12. Dinas Sosial; 13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 14. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana; 15. Dinas Kesehatan Pangan; 16. Dinas Lingkungan Hidup; 17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 18. Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa; 19. Dinas Perhubungan; 20. Dinas Komunikasi dan Informatika; 21. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan; 22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 23. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 24. Dinas Perpustakaan dan Arsip; 25. Dinas Perikanan; 26. Dinas Pertanian; 27. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan; 28. Badan Pendapatan Daerah; 29. Badan Keuangan dan Aset Daerah; 30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 31. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 32. Badan Penganggulangan Bencana Daerah; 33. Kecamatan Penajam; 34. Kecamatan Waru; 35. Kecamatan Babulu; 36. Kecamatan Sepaku; 37. UPTD; 38. Kelompok Jabatan Fungsional; 39. Tata Kerja; 40. Kepegawaian; 41. Ketentuan Peralihan; 42. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024.
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2014; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. tentang 36 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 22 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2017; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 23 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 24 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 25 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 26 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 27 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 28 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Pasr Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 30 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Ker, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 31 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 32 Tahun 2017 tentang Susuan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupat Penajam Paser Utara No. 33 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 34 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 35 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 36 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 37 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 38 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 39 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 40 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 41 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 42 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 43 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 44 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara 45 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 46 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 47 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 48 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 49 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 50 Tahun 2017 tentang SusunanOrganisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Kecamatan Penajam; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 53 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 54 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, dan Fungsi Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 10 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara; Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
487 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2024.pdf

Pajak Daerah - pemungutan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD 2024 (8) : 73 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapakan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Pajak Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 30 Tahun 2023; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; eraturan Menteri Keuangan No. 207 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat No. 7 Tahun 2023;
Dalam perbup ini diatur tentang Pemungutan Pajak Daerah. Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi: a. jenis pajak b. pendaftaran dan pendataan; c. penetapan besaran Pajak terutang; d. pembayaran, penyetoran dan pelaporan; e. pemeriksaan Pajak; f. penagihan Pajak; g. pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak; h. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan i. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; j. keberatan, banding dan gugatan Pajak; k. penghapusan piutang Pajak; dan l. opsen Pajak MBLB m. sistim informasi pelayanan Pajak.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
73 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024

Abstrak

Desa Dana Desa

Download file:

PERBUP SERUYAN NO 8 TAHUN 2024.pdf

Alokasi Dana Desa

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD Tahun 2024 No. 9

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Ruang lingkup peraturan bupati ini terdiri dari: a. pendanaan dan pengelolaan; b. pengalokasian; c. tahapan dan penyaluran; d. pengggunaan, penambahan dan/atau pengurangan ADD; e. pelaporan; f. sanksi; dan g. pemantauan dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2024.
14 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Murung Raya No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya
Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Download file:

Perbup Murung Raya No. 8 Tahun 2024.pdf

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD Tahun 2024 No. 184

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah

ABSTRAK:

bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan penyesuaian; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda, hal penjelasan pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas pemerintahan daerah, perlu mengatur kembali pedoman pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provcinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. Ketentuan Umum; 2. Jenis dan Prinsip Perjalanan Dinas; 3. Tingkatan Biaya Perjalanan Dinas; 4. Komponen Biaya Perjalanan Dinas; 5. Pelaksanaan Perjalanan Dinas; 6. Kelebihan Jumlah Hari dan Pembatalan Pelaksanaan Perjalanan Dinas; 7. Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas; 8. Pembayaran Perjalanan Dinas; 9. Carter/Sewa Kendaraan; 10. Pendanaan; 11. Ketentuan Lain-lain; dan 12. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya
33 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Natuna Nomor 92 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 93)
Peraturan Bupati Natuna Nomor 39 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 278)

Download file:

Perbup Natuna Nomor 8 Tahun 2024.pdf

retribusi daerah - tata cara pemungutan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD.2024/No.316

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.34 Tahun 2006; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2023; Perda Kab.Natuna No.15 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati Natuna ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Jenis Retribusi, Penetapan Retribusi Daerah, dan seterusnya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka: a. Peraturan Bupati Natuna Nomor 92 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 93); dan b. Peraturan Bupati Natuna Nomor 39 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 278). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
16 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2024.pdf

penyelenggaraan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 Nomor 8

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyedaian pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan menghadapi bencana alam, bencana sosial, menghadapi keadaan darurat, dan atau/ rumah tangga miskin rawan pangan diperlukan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan; b. bahwa dalam rangka memenuhi keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan perlu menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan setiap saat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442); 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: l 1/PERMENTAN/KN.130/4/ 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
BAB I Ketentuan Umum BAB II Maksud dan Tujuan BAB III Sasaran BAB IV Organisasi Pelaksana BAB V Penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan BAB VI Pelepasan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan BAB VII Pembiayaan BAB VIII Pengawasan dan Pelaporan BAB IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2024.
14 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERBUP Kab. Way Kanan No. 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Download file:

PERBUP WAY KANAN NOMOR 8 ... 2024_compressed.pdf

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8,

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah diundangkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a belum mengacu terhadap peraturan presiden nomor 57 tahun 2024 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik dan dalam rangka optimalisasi belanja kegiatan agar dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang disusun perlu dilakukan penyesuaian; pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Dasar Hukum ini adalah UU NO 12 Tahun 1999; UU NO 17 Tahgun 2003; UU NO 1 Tahun 2004; UU NO 25 Tahun 2004; UU NO 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 1 Tahun 2022; UU NO 20 Tahun 2023; PP NO 109 Tahun 2000; PP NO 5 Tahun 2009; PP NO 71 Tahun 2010; PP NO 18 Tahun 2017; PP NO 2 Tahun 2018; PP NO 12 Tahun 2019; PP NO 35 Tahun 2023; PP NO 37 Tahun 2023; PERPRES NO 16 Tahun 2018; PERPRES NO 33 Tahun 2020; PERPRES NO 5 Tahun 2024; PERMENDAGRI NO 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI NO 62 Tahun 2017; PERMENSOS NO 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2023; PERMENDAGRI NO 36 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 79 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 114 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 121 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI NO 59 Tahun 2021; PERMENDIKBUD NO 32 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023; PERMENDAGRI NO 15 Tahun 2023; PERMENKES NO 6 Tahun 2024; KEPMENDAGRI NO 050-5889 Tahun 2021; PERDA NO 2 Tahun 2021; PERDA NO 8 Tahun 2016; PERDA NO 2 Tahun 2021; PERDA NO 8 Tahun 2022; PERDA NO 1 Tahun 2024; PERBUP NO 32 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
Lampiran File: 222 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 08 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup Barsel No 8 Tahun 2024.pdf

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 08, BD Tahun 2024 No. 8

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadi perumahan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pelaksanaan kewajiban bagi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masayarakat Berpenghasilan Rendah berupa bantuan stimulan rumah swadaya.
Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus; Peraturan Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. Bentuk kegiatan; b. Jenis kegiatan; c. Tugas dan fungsi para pihak; d. Persyaratan penerima; e. Penetapan calon penerima; f. Penyaluran kegiatan BSPS; g. Pembinaan pelaksanaan kegiatan; dan h. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2024.
47 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Bupati (Perbup)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT