Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Kerja bagi Tenaga Kontrak di Wilayah Kerja Kecamatan Karimunjawa
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan kesejahteraan dan produktiftas kerja serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah maka perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat kerja bagi tenaga kontrak yang melaksanakan tugasnya di wilayah kerja Kecamatan Karimunjawa; bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang 10 Tahun 2004; Undang-Undang 32 Tahun 2004; Undang-Undang 33 Tahun 2004; Peraturan Peerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peaturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Nomor 913/421;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tambahan penghasilan berdasarkan tempat kerja diberikan setiap bulannya kepada Tenaga Kontrak yang bertugas di wilayah kerja Kecamatan Karirnunjawa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2007.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 22 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Tahun 2007/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2008
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas - tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Rembang agar dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna serta sesuai Peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010 perlu ditetapkan rencana kerja tahunan Pemerintah Kabupaten Rembang; bahwa sesuat ketentuan oasal 26 ayat ( 2 ) Undang - Undang Notnor 25 Tahun 20o4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja pemerintah daerah ( RKPD ) Kabupaten Rembang Tahun 2008;
Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan daerah Provinsi jawa Tengah Nomor 8 tahun 2006;
Pertauran bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja pemerintah daerah ( RKPD ) Kabupaten Rembang Tahun 2008
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2007.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 22 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lurah, Sekretaris dan Seksi di Lingkungan Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa pembentukan organisasi Kelurahan telah ditetapkan dengan Perda Kab Tegal No 15 Tahun 2006 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kab Tegal Tahun 2006 No 13; bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda Kab Tegal tersebut dipandang perlu mengatur Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja lUrah, Sekretaris dan Seksi di ingkungan Kelurahan, yang ditetapkan dengan Perbup Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tegal tentang Penjabaran Tugasm Fungsi dan Tata Kerja Lurah, Sekretaris dan Seksi di Lingkungan Kelurahan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1974; UU No 43 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 25 Tahun 2000; PP No 8 Tahun 2003; PP No 58 Tahun 2005; PP No 73 Tahun 2005; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 15 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja beserta penerapan prinsipnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2007.
Keputusan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2004.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 22 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2007.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 22 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Tetap Pengamanan Lingkungan Sekretariat Daerah Dan Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi Lingkungan Sekretariat
Daerah dan Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati Pemalang yang aman
dan mantap serta terk endali perlu meningkatkan kinerja Satuan Polisi
Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya;
bahwa agar peJaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat
berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu ada Pedoman
Operasional sebagai prosedur tetap bagi Satuan Polisi Pamong Praja;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Prosedur Tetap Pengamanan Lingkungan Sekretariat naerah dan
Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Prosedur Tetap Pengamanan Lingkungan Sekretariat Daerah Dan Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati Pemalang. Tujuan Penyusunan Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pengamanan Lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati Pemalang. Hal-hal yang belum diatur dalam Peratuan Bupati ini akan diatur kemudian oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2007.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2007
DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2007/No.10 Seri E Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penataan dan penertiban implementasi pendaftaran penduduk sebagai pelaksanaan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai ketentuan yang berlaku dalam masa transisi pelaksanaan Undang- undang tersebut dapat diberikan dispensasi dalam pelayanan pendaftaran penduduk; bahwa Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.1/1954/SJ. Tanggal 22 Agustus 2007 perihal Dispensasi Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), dispensasi pelayanan pendaftaran penduduk dalam masa transisi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI);
UU no 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2004; UU no 23 Tahun 2006; PP No 37 Tahun 2007; Permendagri No 28 Tahun 2005; Perda Kab Purworejo No 9 Tahun 2001; Perda Kab Purworejo No 26 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prosedur dan persyaratan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2007.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007
PERBUP - PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANYUMAS
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2007/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (3) Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
dinyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri
atau pensiun dari dinas kepolisian; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dinyatakan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah
mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan; bahwa ketentuan Pasal 30 Ayat (4) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga perlu
disesuaikan; bahwa ketentuan jangka waktu pengunduran diri bagi anggota BPD
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa jo Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2004, yang akan
mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, belum diatur
pelaksanaannya; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu merubah
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14
Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di
Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2007
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2007.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyaluran/Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir untuk Usaha Kecil Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan usaha kecil di Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2007 akan disalurkan Dana Pinjaman Bergulir yang penyaluran dan pengelolaannnya harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan; bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, agar penyaluran dan pengelolaan dana pinjaman bergulir dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Pedoman Penyaluran dan Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan Program Dana Pinjaman Bergulir
Bab III Penerima Dana Pinjaman Bergulir
Bab IV Seleksi Calon Penerima Dana Pinjaman Bergulir
Bab V Jumlah dan Jangka Waktu
Bab VI Tata Cara Penyerahan Dana Pinjaman Bergulir
Bab VII Pengembalian Pinjaman Dana Pinjaman Bergulir
Bab VIII Bunga Pinjaman
Bab IX Penanggung Jawab Dana Pinjaman Bergulir
Bab X Pelaporan
Bab XI Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2007.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 21 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c UU No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka dalam rangka untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan perlu membentuk organisasi dan tata kerja badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Kab tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati Tegal tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1990; UU No 12 Tahun 1992; UU No 7 tahun 1996; UU No 41 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 16 Tahun 2006; PP No 7 Tahun 1986; PP No 41 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 17 Tahun 2004; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang, susunan organisasi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2007.
9 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
