Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2009/No.1 Seri E Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Sarana Penyimpan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengamanan terhadap arsip sebagai dokumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka sarana penyimpanan arsip harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peruntukkannya; bahwa guna efektivitas dalam penggunaan sarana penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penggunaan Sarana Penyimpan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kab Purworejo;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 7 Tahun 1971; UU No 32 Tahun 2004; PP No 34 Tahun 1979; PP No 38 Tahun 2007; Permendagri No 39 Tahun 2005; Perda Kab Purworejo No 23 Tahun 2000; Perda Kab Purworejo no 4 Tahun 2008; Perbup Purworejo No 34 Tahun 2001;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman penggunaan sarana penyimpanan arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2009.
29 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 32 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 25 Ayat (6) Peraturan Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 8 tahun 1974; Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kab. PPU No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. PPU No. 9 Tahun 2008.
Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Rincian Tugas, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2009.
38 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 32 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu
ditindaklanjuti dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah dimaksud; Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.43 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.27 Tahun 1990; PP No.16 Tahun 1994; PP No.55 Tahun 1998; PP No.56 Tahun 1998; PP No.60 Tahun 1999; PP No.39 Tahun 2000; PP No.13 Tahun 2002; PP No.9 Tahun 2003; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2008; Perda Kukar No.11 Tahun 2008; Perda Kukar No.12 Tahun 2008.
UPT merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Pendidikan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya pada Dinas Pendidikan secara berjenjang. UPT mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang dibidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan. Susunan Organisasi UPT, terdiri atas : a. Kepala UPT; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2009.
Peraturan yang dicabut: PP No.27 Tahun 1990; PP No.55 Tahun 1998; PP No.56 Tahun 1998; PP No.60 Tahun 1999.
12 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standarisasi Indeks Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa Standarisasi lndeks Biaya Operasional Kuasa Hukum
Pemerintah Kabupaten Banyumas telah diatur dalam Keputusan
Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2004: bahwa dengan adanya perubahan keadaan dan adanya kegiatan
dalam rangka penyelesaian kasus Pemerintah Daerah di Sadan
Peradilan yang belum diatur, maka Keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan
disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standarisasi lndeks Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah
Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banyumas tanggal 19 Juli 2008 Nomor 32
Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Standarisasi Indeks Biaya Operasional Kuasa Hukum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2009.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penanggulangan terhadap bencana di Kabupaten Karanganyar perlu dilakukan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu; bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Struktur Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Sumber Dana Penanggulangan Bencana
Bab V Pemantauan dan Evaluasi
Bab VI Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2009.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 31 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan untuk Operasional Pendataan Keluarga Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
dengan pelaksanaan operasional program Keluarga
Berencana ( KB ) Nasional secara keseluruhan. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga
tahun 2009 dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai
dengan ketentuan serta berhasil guna dan berdaya guna
secara maksimal, maka perlu diberikan bantuan
keuangan untuk operasional petugas pendataan keluarga
per Rukun Tetangga (RT).
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992;Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang - Undang Nomor I Tahun 2004 ;Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 ;Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14
Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18
Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1
Tahun 2009;Peraturan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2009;Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Juknis Pemberian Bankeu untuk Operasional Pendataan Keluarga Tahun 2009
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2009.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 31 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yangmenduduki jabatan struktural eselon II, III, IV, dan V perlu didasarkan pada suatuStandar Kompetensi Jabatan;
b. bahwa sebagai pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan tersebut, perluditetapkan Standar Kompetensi Jabatan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008.
1. KETENTUAN UMUM;
2. MAKSUD DAN TUJUAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN;
3. STANDAR KOMPETENSI;
4. KETENTUAN PERALIHAN;
5. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2009.
-
285
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 31 Tahun 2009
PERBUP Kab. Wonosobo No. 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2010
PERBUP Kab. Wonosobo No. 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Berubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Tahun 2009/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dngan harga yang wajar dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, dipandang perlu mengalokasikan jumlah pupuk dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Wonosobo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tanggal 23 Nopember 2009 tantang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/9/1973; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP 270/7/1985; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949/Kpts/TP 270/12/1998; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5-/Permentan/SR.130/11/2009; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peruntukan Pupuk Bersubsidi
Bab III Alokasi Pupuk Bersubsidi
Bab IV Penyaluran dan Harga Eceran Tertinggi (HEC)
Bab VI Pengawasan dan Pelaporan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2009.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
