Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
pembangunan daerah dan percepatan pencapaian target
perencanaan maka diperlukan perencanaan
pembangunan berdasarkan hasil riset dan inovasi
sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan
penetapan kebijakan yang berbasis bukti; bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing daerahmelalui penguatan dan pengembangan ekosistem riset
dan inovasi, perlu disusun acuan tata kelola riset daninovasi dalam bentuk dokumen rencana induk dan petajalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2)
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5
Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di
Daerah, rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi di daerah ditetapkan dengan
peraturan kepala daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk
dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Tahun 2024-2026;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi Daerah Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah yang disusun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD.
Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan:
a. program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk dipercepat target programnya;
b. hasil koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan;
c. isu-isu strategis yang berkembang;
d. kebijakan nasional; dan
e. ketentuan peraturan perundang undangan.
Uraian Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2024.
109 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta DIdik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah
Kejuruan dan untuk mendorong peningkatan akses
layanan pendidikan serta menetapkan zonasi pada
pelaksanaan penerimaan peserta didik baru; bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru pada jenjang Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah
Pertama dapat berjalan non diskriminatif, objektif,
transparan, akuntabel, dan berkeadilan dalam rangka
mendorong peningkatan akses layanan pendidikan
pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, perlu diatur
pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tata Cara PPDB, Perpindahan Peserta Didik, Pelaporan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Kendaraan Dinas Operasional/kendaraan Dinas Jabatan Dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/lapangan Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2024.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Tambang Ulang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan
Tambang Ulang.
Dasar Hukum:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6
Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Tambang Ulang, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN; RENCANA STRUKTUR RUANG; RENCANA POLA RUANG; KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG; PERATURAN ZONASI; KELEMBAGAAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2024.
33 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2024
PERBUP Kab. Demak No. 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Mengubah
PERBUP Kab. Demak No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024
PERBUP Kab. Demak No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023
PERBUP Kab. Demak No. 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 40
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 beserta
perubahannya; bahwa berdasarkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Demak Nomor 900/241, tanggal 3 April
2024, Perihal: Persetujuan Pergeseran Anggaran antar
Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja dan
Organisasi pada APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran
2024 sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 40
Tahun 2023 perlu diubah untuk keempat kali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13
Tahun 2023; Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pergeseran/Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah dengan daftar
pergeseran/perubahan anggaran sebagaimana tercantum
dalam Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2024.
Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 diubah.
71 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Empat Lawang Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD.2024/NO.15 Pemerintah Daerah Kab. Empat Lawang
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerapan Manajemen Risiko
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, diperlukan penerapan manajemen risiko dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efi.sien serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta berdasarkan ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, pedoman pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan risiko Pemerin tah Daerah dalam
melaksanakan urusan wajib/pilihan;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 18 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 9 Tahun 2023; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati No 12 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penerapan Manajemen Risiko dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Kerangka Manajemen Risiko; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
10 hlm, Lampiran 27 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Asahan Nomor 15 Tahun 2024
PERUBAHAN - KETIGA - ATAS - PERATURAN - BUPATI - ASAHAN - NOMOR - 41 - TAHUN - 2023 - TENTANG - PENJABARAN - ANGGARAN - PENDAPATAN - DAN - BELANJA - DAERAH - TAHUN - ANGGARAN - 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024 NOMOR 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan belum dianggarkannya belanja perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati Asahan, perlu mengalokasikannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2024; bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan Nomor 900.1/1579/UMUMUM/IV/2024 tanggal 02 April 2024 perihal usulan Pergeseran APBD 2024; bahwa sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan Nomor 900.1.3/0315/BKAD/III/2024 tangal 18 Maret 2024 perihal Mohon persetujuan Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2023, dan Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2024.
Peraturan ini berisi tentang Perubahan Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2024.
4 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pohuwato Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD 2024 (15)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dalam rangka dukungan pelaksanaan Pilkada, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 29 Tahun 2023.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 38 Tahun 2000, UU No 6 Tahun 2003, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendagri No 15 Tahun 2023, PERDA Kab Pohuwato No 15 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2024.
Terdiri dari 5 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 15 Tahun 2024
Perbup Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD Tahun 2024 No.15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Bekasi Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD Kan Bogor Tahun 2024 No 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Kelola Command Center
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor membangun pusat kendali atau Command Center, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Command Center.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; Permen Kominfo No. 4 tahun 2016; Permen Kominfo No. 1 Tahun 2023; Perbup Bogor No. 63 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 37 Tahun 2021; Perbup Bogor No. 18 tahun 2021.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Tata Kelola Command Center yang meliputi ketentuan umum, maksud dan tujuan, fungsi, pengguna dan layanan command center, pengelolaan command center, monitoring dan evaluasi, pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perbup Bogor No. 63 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 37 Tahun 2021.
10 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
