Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeparra
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja serta pertimbangan obyektif lainnya; bahwa untuk meningkatkan kinerja dan motivasi kerja Pegawai Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dengan memperhatikan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (S0TK) pada Pemerintah Kabupaten Jepara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu diberikan tambahan penghasilan; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jepara;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor Tahun 2004; Undang-undang Nomar 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemenintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan
Bab III Besaran Tambahan Penghasilan
Bab IV Penghentian Tambahan Penghasilan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2009.
Peraturan Bupati Jepara Nomar 7 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai dicabut.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2009
tunjangan kinerja daerah kabupaten gorontalo utara tahun anggaran 2009
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2009/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Kinerja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara TA 2009
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang tunjangan kinerja daerah kabupaten Gorontalo utara tahun anggaran 2009 termasuk didalamnya mengatur tentang penerima tkd, penilaian, besaran dan perhitungan, pegawai dan tidak tetap/tenaga honorer berprestasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2009.
Terdiri dari 18 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengarusutamaan Gender Dan Fokal Point Pengarusutamaan Gender Desa/Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan perlu ditempuh strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan yang mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pengarusutamaan gender dalam setiap agenda pembangunan dengan meningkatkan koordinasi setiap pelaksana kegiatan pengarusutamaan gender dalam setiap aspek pembangunan secara terpadu, maka perlu dibentuk kelembagaan pengarusutamaan gender diseluruh jenjang pemerintahan; bahwa dalam rangka pembentukan kelembagaan pengarusutamaan gender di desa/ kelurahan diperlukan adanya panduan guna terciptanya susunan organisasi dan tata kerja pengarusutamaan gender yang sesuai dengan kaidah yang berlaku serta selaras dengan situasi dan kondisi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengarusutamaan Gender dan Fokal Point Pengarusutamaan Gender Desa/ Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengarusutamaan Gender dan Fokal Point Pengarusutamaan Gender Desa/ Kelurahan sebagaimana tercantum pada Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Inspektorat Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (8)
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan
Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rincian Tugas Jabatan Stuktural Pada Inspektorat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rincian tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat Kabupaten Magelang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2009.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2009
PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA KEPADA CALON TENAGA KERJA INDONESIA - PETUNJUK PELAKSANAAN
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2009/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Subsidi Bunga kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Tenaga
Kerja Indonesia asal Kabupaten Temanggung, Pemerintah
Daerah perlu memberikan dukungan dan bantuan berupa
subsidi bunga kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia asal
Kabupaten Temanggung yang akan berangkat ke Luar
Negeri; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, agar
pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna,
maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Subsidi Sunga
kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten
Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 14/MEN/V /2006; Peraturan Daerah Ka bu paten Temanggung Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan sasaran, status dan sumber dana, persyaratan penyaluran dan penerimaan pinjaman, perorganisasian program, jasa bunga, jangka waktu, nilai pinjaman dan jaminan, jaminan, prosedur penyaluran dan pencairan dana, pengembalian pinjaman, monitoring dan evaluasi, pelaporan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2009.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2008 dicabut.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 7 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu segera menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 1985; UU No.18 Tahun 1997; UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2008; Perda Kukar No.16 Tahun 2006; Perda Kukar No.11 Tahun 2008.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 terdiri atas: 1) Jumlah Pendapatan = Rp.3.619.706.171.801,00 2) Belanja Tidak Langsung= Rp. 1.166.864.343.050,00 Belanja Tidak Langsung = Rp. 3.769.899.131.556,82 Total Belanja Menjadi = Rp. 4.936.763.474.606,82 Surplus/(Defisit) = Rp. (1.317.057.302.805,82) 3) Pembiayaan Netto = Rp.1. 317.057.302.805,82
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2009.
Peraturan yang diubah: UU No.12 Tahun 1985; UU No.18 Tahun 1997; UU No.21 Tahun 1997; UU No.32 Tahun 2004; PP No.24 Tahun 2004.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2009/NO.2 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Barang dari Kota Muara Enim ke Kec. dalam Kab. Muara Enim
ABSTRAK:
Sehubungan dengan pengumuman peemerintah tanggal 15 Januari 2009 tentang Penurunan harga BBM, maka tarif angkutan barang dari ibukota Kabupaten Muara Enim ke ibukota kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim yang diatur dalam Perbup No. 698 Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 perlu diadakan penyesuaian. Berdasarkan hasil rapat penyesuaian tarif angkutan mobil barang tanggal 4 Februari 2009 di ruang rapat Pemkab Muara Enim (Operation Room) yang dihadiri oleh instansi terkait, organda, dan perwakilan pengemudi angkutan disepakati penyesuaian tarif angkutan barang dari ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan dalam kabupaten. Tarif angkutan barang dari ibukota kabupaten ke ibukota kecamatan telah mendapat persetujuan pimpinan DPRD sesuai dengan keputusan Pimpinan DPRD Nomor 5 Tahun 2009 tanggal 10 Maret 2009. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; Kepmenhub No. 69 Tahun 19993; Kepmenhub No. 35 Tahun 2003; Perda No. 19 Tahun 2000; Perda No. 10 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang tarif angkutan barang dari kota Muara Enim ke kecamatan dalam kabupaten dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai ketentuan umum, tarif angkutan barang, kewajiban dan larangan pemilik angkutan barang, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2009.
Mencabut Perbup No. 698 Tahun 2008 tentang Tarif Barang dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim.
4 hlm, lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan usulan pergeseran Anggaran Pengadaan Alat-Alat Angkutan Kendaraan Bermotor Sekretariat DPRD dan dengan memperhatikan Pasal 160 Ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandnag perlu dilakukan Perubahan Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2009;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.12 Tahun 1985; UU No.18 Tahun 1997; UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.20 Tahun 2001; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2005; Permendagri No.30 Tahun 2007; Perbup No.01 Tahun 2008; Perbup No.81 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pasal I; Pasal II;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2009.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 7 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
supaya dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan
dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya
Khusus Tahun Anggaran 2009;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007;
Standar biaya khusus Tahun 2009 digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2009.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai No. 7 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Penyusunan, Pencetakan, Penggandaan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2009.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
