Tata Naskah - Dinas - Arsip Nasional Republik Indonesia
2025
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 5, BN 2025 (212); 114 hlm
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sudah
tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan organisasi, serta perkembangan teknologi dan
informasi, sehingga perlu diganti
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perpres Nomor 23 Tahun 2023; Perka ANRI Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan ANRI Noor 2 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai Tata Naskah Dinas merupakan acuan bagi unit kerja di
lingkungan ANRI dalam penciptaan Naskah Dinas, yang meliputi
a. Naskah Dinas arahan;
b. Naskah Dinas korespondensi; dan
c. Naskah Dinas khusus.
CATATAN:
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2025.
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 4, BN 2025 (210); 37 hlm
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Pemanfaatan Arsip Statis
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan arsip statis yang
terencana, terstruktur, dan sistematis, perlu mengatur
pedoman pemanfaatan arsip statis yang menjadi acuan
bagi lembaga kearsipan
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perpres Nomor 23 Tahun 2023; Perka ANRI Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan ANRI nomor 2 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pemanfaatan Arsip Statis merupakan acuan bagi Lembaga Kearsipan dalam pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Arsip Statis, yang terdiri atas a. ANRI;
b. Lembaga Kearsipan provinsi;
c. Lembaga Kearsipan kabupaten/kota; dan
d. Lembaga Kearsipan perguruan tinggi; naskah sumber arsip dan pameran arsip statis; tim pmanfaatan arsip statis;
CATATAN:
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2025.
Peraturan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Analisis Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Arsip Nasional
Republik Indonesia
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 2, BN 2025 (164); 3 hlm
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pencabutan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Analisis Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional
Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan
dan Analisis Beban Kerja dan Peraturan Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik
Indonesia, perlu mencabut Peraturan Peraturan Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Analisis
Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Analisis Beban Kerja di Lingkungan Arsip Nasional
Republik Indonesia
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perpres Nomor 23 Tahun 2023; Permenpan Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan ini mencabut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia:
a. Nomor 29 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pembuatan Analisis Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 248); dan
b. Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Analisis Beban Kerja di Lingkungan Arsip Nasional
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 249),
CATATAN:
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2025.
3 hlm
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025
Manajemen Risiko - Pembangunan Nasional - Arsip Nasional Republik Indonesia
2025
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 1, BN 2025 (168); 53 hlm
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Arsip Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional ditetapkan oleh pimpinan entitas manajemen risiko pembangunan nasional
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perpres Nomor 23 Tahun 2023; Perpres Nomor 39 Tahun 2023; Perka ANRI nomor 2 Tahun 2017; Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan ini merupakan pedoman pelaksanaan manajemen risiko pembangunan nasional ANRI; kebijakan manajemen risiko pembangunan nasional ANRI yang memuat a. Struktur MRPN ANRI;
b. Kerangka Kerja MRPN ANRI; dan
c. Strategi Pembangunan Budaya Risiko.
CATATAN:
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2025.
Peraturan ANRI No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan ANRI No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hasil Analisis Jabatan di
Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Pencabutan - Hasil - Analisis Jabatan - Arsip Nasional Republik Indonesia
2024
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 5, https://jdih.anri.go.id/
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pencabutan
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Hasil
Analisis Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik
Indonesia
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik
Indonesia, perlu dilakukan pencabutan terhadap Hasil
Analisis Jabatan
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perpres Nomor 23 Tahun 2023; Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hasil Analisis Jabatan di
Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2014 tentang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan
Arsip Nasional Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hasil Analisis Jabatan di
Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
CATATAN:
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2024.
2 hlm
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024
Penyelenggaraan - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Arsip Nasional Republik Indonesia
2024
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 4, https://jdih.anri.go.id/
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pencabutan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Arsip
Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:
bahwa
dalam
rangka
penataan peraturan
terkait sistem
penyelenggaraan
pemerintahan
berbasis elektronik maka
Mengingat
1.
Peraturan Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor 7
Tahun
2O2O
tentang
Penyelenggaraan
Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Arsip
Nasional Repubiik Indonesia
perlu
untuk dilakukan
pencabutan
karena
sudah tidak sesuai kebijakan dan
perkembangan
organisasi saat ini
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perpres Nomor 23 Tahun 2023; PEraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai pencabutan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
7
Tahun 2O2O tentang Penyelenggaraan
Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Arsip
Nasional
Republik Indonesia
CATATAN:
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2024.
2 hlm
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 3, BN 2024 (278); 14 hlm
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kearsipan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perpres Nomor 23 Tahun 2023; Peraturan ANRI
Peraturan ini mengatur mengenai pedoman bagi pencipta
arsip, lembaga Kearsipan, unit Kearsipan, dan lembaga
penyelenggara Pelatihan Kearsipan dalam
penyelenggaraan pelatihan Kearsipan. Pelatihan kearsiapan terdiri atas a. Pelatihan Fungsional Arsiparis; dan
b. Pelatihan Teknis Kearsipan.
CATATAN:
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024.
Pada saat Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini
mulai berlaku, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1244), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
14 hlm; hlm 1 sd 13 batang tubuh, hlm 14 lampiran
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan ANRI No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja, Disiplin, dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan ANRI No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja, Disiplin dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan ANRI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja, Disiplin dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Intern di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 1, https://jdih.tvri.go.id/
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pencabutan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Intern di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Tunjangan Kinerja, Disiplin, dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2024.
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 1, BN 2023 (376): 10 Halaman, jdih.anri.go.id
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis.
Dasar Hukum Peraturan Arsip Nasional adalah UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2013; Keppres No. 103 Tahun 2001; Dan Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang pedoman autentifikasi arsip statis dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pedoman Autentikasi Arsip Statis merupakan panduan bagi Lembaga Kearsipan dalam pelaksanaan kegiatan Autentikasi Arsip Statis. Ruang lingkup Pedoman Autentikasi Arsip Statis meliputi: a. pengujian Autentisitas Arsip Statis; b. laboratorium Pengujian Autentisitas Arsip Statis; dan c. pembentukan tim penguji. Kepala Lembaga Kearsipan menetapkan Autentisitas Arsip Statis berdasarkan persyaratan: a. pembuktian Autentisitas didukung peralatan dan teknologi yang memadai; b. pendapat tenaga ahli atau pihak tertentu yang mempunyai kemampuan dan kompetensi di bidangnya; dan c. pengujian terhadap isi, struktur, dan konteks Arsip Statis.
CATATAN:
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2023.
Lampiran File; 26 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
