Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, perlu diatur Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAPROMALUKU No. 6 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, uraian tugas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bidang, dan Seksi, tata kerja, kelompok jabatan fungsional, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Nomor 23 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pariwisata Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2015 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) akan diatur dengan Peraturan Gubernur Maluku tersendiri.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 22 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 22
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Percepatan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Jawa Timur
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa sehubungan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun
2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam
Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya
Manusia Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Percepatan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di
Provinsi Jawa Timur;
mengingat : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
03/M-IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis
Kompetensi yang Link and Match dengan Industri;
Peraturan Gubernur ini mengatur langkah-langkah dalam rangka percepatan revitalisasi SMK yang meliputi:
a. kemudahan akses kepada masyarakat
b. menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana SMK yang memadai dan berkualitas;
c. melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK;
d. mengembangan SMK unggulan
e. memberi fasilitas kepada SMK untuk menjadi LSP P1;
f. mendorong dan memberi fasilitasi dalam rangka percepatan revitalisasi SMK; dan
g. mendorong peningkatan kerjasama, peran dan partisipasi
dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi dan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
10 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
Dalam Rangka Pengendalian Dampak Negatif Suatu Kegiatan/Usaha Diperlukan Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mengingat analisis mengenai dampak lingkungan hidup diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 322 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud perlu diubah.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 27 Tahun 1999, KepmenLH No. 40 Tahun 2000, PermenLH No. 8 Tahun 2006, PermenLH No. 11 Tahun 2006, Perda No, 8 Tahun 2016, Pergub No. 101 Tahun 2016.
Pergub Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Maksud Dan Tujuan, Susunan Keanggotaan, Tugas Dan Fungsi, Pembiayaan, Tata Cara Pengajuan Banding, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
14 Halaman; Lampiran : 3 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2017
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 27 Tahun 2011 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penerapan Dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 55
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penerapan Dan Rencana Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dan
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Gubernur J awa Tengah Nomor 96 Tahun 2010;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis pelayanan, indikator, standar/nilai, batas waktu pencapaian dan uraian SPM, pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2011 dicabut.
95 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 22 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pemberian Izin Pengeboran Atau Izin Penggalian Dan Izin Pemakaian Atau Izin Pengusahaan Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan kewenangan perizinan dalam bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu ditetapkan pedoman untuk pemberian izin pengeboran atau izin penggalian dan izin pemakaian atau izin pengusahaan air tanah.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2009'; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ASAS;
BAB III
JENIS IZIN;
BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN IZIN;
BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN PENGEBORAN ATAU PENGGALIAN AIR TANAH DAN IZIN PEMAKAIAN ATAU PENGUSAHAAN AIR TANAH;
BAB VI
PENGAWASAN;
BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2017.
11 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PENGELOIAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 20rc tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah Provinsi Sumatera Utara;
UU No. 24 tahun 1956; UU No. 5 tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir denga UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERDA Provinsi Sumatera Utara No. 6 tahun 2016; PERGUB Sumatera Utara No. 39 Tahun 2016 telah diubah dengan PERGUB Sumatera Utara 15 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur Ketentuan Umum, Tugas, Fungsi dan uraian Tugas, Tata Kerja dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2017.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 19); Nomor 26 Tahun 2015 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 29); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
39 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 22 Tahun 2017
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, BD.2017/NO.22
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Banten.
1.UU No.23 Tahun 2000;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No.1 Tahun 2004 ;4.UU No.15 Tahun 2004 ;5.UU No.44 Tahun 2009 ;6.UU No.25 Tahun 2009 ;7.UU No.23 Tahun 2014 ;8.PP No.23 Tahun 2005 ;9.PP No.24 Tahun 2005 ;10.PP No. 58 Tahun 2005 ;11.PP No.8 Tahun 2006 ;12.PP No. 60 Tahun 2008 ;13.PP No.96 Tahun 2012 ;14.PMDN No.13 Tahun 2006;15.PMDN No.61 Tahun 2007;16.PMDN No.64 Tahun 2013;17.Perda Prov Banten No. 7 Tahun 2006 ;18.PerGub No.8 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.standar akuntasi keuangan;3.sistem akuntansi keuangan;4.pelaporan keuangan;5.laporan keuangan BLUD untuk tujuan konsolidasi;6.review dan audit;7.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
10 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 22 Tahun 2017
M E M B E R L A K U KA N S E C A RA M U T A T I S M U T A N D I S P E RA T U RA N M E N T E R I D A L A M N E G E R I N O M O R 2 8 T A H U N 2 0 1 7 T E N T A N G P E N G H I T U N G A N D A S A R P E N G E N AA N P A J A K K E N D A RAA N B E R M O T O R D A N B E A B A LI K N A M A K E N D A RAA N B E R M O T O R T A H U N 2 0 1 7 D I P R O VI N S ! B E N G K U L U -
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 22
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Memberlakukan Secara Mutatis Mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 di Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotr dan Bea balik nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017
UU NO 9 Tahun 1967
UU No 28 Tahun 2009
UU No 12 Tahun 2011
UU No 23 Tahun 2014
Pemberlakuan Peraturan Menteri dalam Negeri
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017.
5
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang MEKANISME DAN TATAKERJA TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
ditetapkan peraturan gubernur lampung nomor 36 tahun 2016 tentang mekanisme dan tatakerja tenaga ahli pemerintah provinsi lampung, dalam rangka upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pencapaian program prioritas pemerintah provinsi lampung, perlu mengangkat tenaga ahli pemerintah provinsi lampung yang profesional pada bidang tertentu di pemerintah provinsi lampung
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
3. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
4. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
5. undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
6. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
7. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
8. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
9. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang pemerintahan administrasi pemerintahan
10. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
11. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
12. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja industri instansi pemerintahan
13. peraturan pemerintahan nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintahan
14. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan
15. peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2016 tentang perangkat daerah
16. peraturan presiden nomor 87 tahun 2014
17. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011
18. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
19. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
20. peraturan gubernur lampung nomor 93 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan penelitian dan pengembangan daerah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang mekanisme dan tatakerja ahli pemerintahan provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 22 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Urusan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset, serta pengangkatan dalam jabatan pada UPT Cadangan Pangan, dan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2017.
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 63 Tahun 2009
10 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
