Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa masyarakat Lanjut Usia merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban sama dalam segala aspek kehidupan serta potensi dan kemampuan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan lingkungan masyarakat, Dan bahwa kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah Provinsi Jawa Barat, secara kuantitas dan kualitas, masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan; Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Daerah Provinsi Jawa Barat.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004,
Ketentuan Umum, Hak Dan Kewajiban, Tugas Dan Tanggung Jawab, Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Penghargaan, Kelembagaan, Peran Keluarga Dan Masyarakat, Data Dan Informasi, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2020.
17 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2013
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Mencabut :
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Sehubungan dengan terbitnya Permendagri No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2012, maka perlu dilakukan penyesuaian atas pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemprov. Sumsel. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 37 Tahun 2006; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 11 Tahun 2011; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Perda No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 11 Tahun 2012; Perda No. 5 Tahun 2010; Pergub No. 50 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 1 Tahun 2013.
Dalam Peraturan ini diatur tentang pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemprov Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, prinsip, perjalanan dinas jabatan, perjalanan dinas pindah, biaya perjalanan dinas, prosedur pembayaran, pertanggungjawaban, pengendalian internal, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
Mencabut Pergub No. 3 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD, dan PNS di Lingkungan Perprov Sumsel sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 25 Tahun 2012.
18 hlm, Lampiran : 7 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2016
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 30
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
diperlukan pedoman umum pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah. Untuk melaksanakan ketentuan huruf C.2.a
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, bahwa PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku
BUD berwenang menyusun kebijakan dan pedoman
pelaksanaan APBD. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 4 Tahun 2022; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021: Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021;Perda Nomor 7 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keuangan Daerah. BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH; BAB III Bagian Kesatu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bagian Kedua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bagian Ketiga Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, Bagian Keempat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; BAB IV Kerangka Acuan Kerja (KAK); BAB V KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.
V Bab, 19 Pasal (34 Hal.); II Lampiran (64 Hal.)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 18 Permendagri No.13 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan gubenur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bemotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No.22 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.74 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.14 Tahun 2019, Perda No.8 Tahun 2010, Pergub No.22 Tahun 2013
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan Umum; Penghitungan dan Penetapan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB; Ketentuan Lain-Lain; Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.
Pencabutan Pergub No.20 Tahun 2018
Peraturan ini memiliki 11 halaman dan 43 halaman lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 28 Tahun 2020
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH-PROVINSI JAMBI-TAHUN 2021
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, BD.2020/NO.28
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata CaraPerubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahdan Renca Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah Tahun 2021
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU 17 Tahun 2007 ; UU 26 Tahun 2007 ; PP Nomor 15 Tahun 2010; Perda Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009; Perda Nomor 10 Tahun 2013; Perda Nomor 7 Tahun 2016
Pergub ini mengatur mengenai Gambaran Umum Kondisi Daerah, RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA
KERANGKA PENDANAAN, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN2021, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA; RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2020.
6
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Dalam Rangka Fasilitasi Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan Pasal 114 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintahan Desa, sehingga perlu diatur Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota dalam rangka Fasilitas Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021
- Bahwa dalam rangka fasilitasi percepatan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021, perlu diberikan bantuan keuangan khusus yaitu pemberian dana alokasi tambahan bantuan operasional kepada kecamatan melalui kabupaten/kota di Aceh
UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 11 Tahun 2006, , UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, , UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 73 Tahun 2018, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021, , Pergub Aceh Nomor 1 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 23 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Jumlah dan Mekanisme Alokasi Tambahan Bantuan Operasional Kecamatan Melalui Kabupaten/Kota BAB III Penggunaan Alokasi Tambahan Bantuan Operasional Melalui Kabupaten/Kota, BAB IV Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Alokasi Tambahan Bantuan Operasional Kecamatan Melalui Kabupaten/kota, BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2021.
10
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 28 Tahun 2016
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, BD.2016/NO.28
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 dan Nomor 050/264A/SJ tanggal 12 Januari 2007, bahwa Pemerintah Provinsi harus mempunyai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 21 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 051 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 070 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0109 Tahun 2015;
PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 028 TAHUN 2016
9 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Induk Penelitian Dan Pengembangan Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Rencana Induk Penelitian Dan Pengembangan Tahun 2021-2026
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalirnantan Utara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional llmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 ten tang Alih Teknologi Kekayaan lntelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang lnovasi Daerah
Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem lnovasi Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB ll JANGKA WAKTU
BAB Ill PERAN SERTA MASYARAKAT
BABIV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2022.
196 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2006
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 159 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas-Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daeah Nomor 5 Tahun
2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Nomor 15 Tahun 2001
ketentuan Pasal 22, maka telah dibentuk UPTD dilingkungan
Dinas-Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Keputusan
Gubemur Sulawesi Tenggara
bahwa dengan adanya perkembartgan organisasi dan pergeseran
kewenangan tugas-tugas Pemerintahan ditingkat Departemen,
maka akan menpengaruhi pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan di Daeah termasuk Unit Pelaksana Teknis Dinas
khususnya dalam pelaksanaan koordinasi, pengalokasian
anggaran dan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b
diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang
Perubahan atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggaa Nomor
159 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Dilingkungan Dinas-Dinas Provinsi Sulawesi
Tenggara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daeah Tingkat I Sulawesi
Tenggara dan Daeah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-
Tengah dan Daeah Tingkat I Sulawesi Selatan -Tenggaa
(Lembaran Negaa Tahun 1964 Nomor 94 T.L.N. Nomor 2687);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
.
Pokok Kepegawalan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
169 T.L.N Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeintahan
Daeah (Lembaan Negaa Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daeah menjadi
Undang-undang (Lembaan Negara Tahun 2005 Nomor 108, Nomor 4548); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaan Negara Tahun 1999 Nomor 126, TLN Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negaa Tahun 2000 Nomor 54, Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggaa Nomor 5 Tahun
2000 Tentang Pembentukan Organisasi Peangkat Daerah Sulawesi Tenggara yang telah beberapa kali mengalami
perubahan terakhir dengan Peratu ran Daerah Nomor 15
Tahun 2001.
Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 159 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas-Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2006.
3 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
