Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keuangan Daerah. BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH; BAB III Bagian Kesatu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bagian Kedua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bagian Ketiga Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, Bagian Keempat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; BAB IV Kerangka Acuan Kerja (KAK); BAB V KETENTUAN PENUTUP.