Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 22
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancanagan peraturan daearah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah telah ditetapkan peraturan gubernur nomor 48 tahun 2021 tentang harga satuan pokok kegiatan dan analisis standar belanja pemerintah provinsi sumatera barat tahun anggaran 2022;
b. bahwa dengan adanya perubahan/penyesuaian standar satuan harga tahun 2022 dan usulan dari organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi sumatera barat, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 48 tahun 2021 tentang harga satuan pokok kegiatan dan analisis standar belanja pemerintah provinsi sumatera barat tahun anggaran 2022;
UU No 61 Th 1958, UU No 17 Th 2003, UU No 1 Th 2004, UU No 15 Th 2004, UU No 25 Th 2004, UU No 23 Th 2014, PP No 8 Th 2008, PP No 12 Th 2019, Permendagri No 77 Th 2020, Permendagri No 86 Th 2017, Perda Prov.Sumbar No 7 Th 2008, Perda Provinsi Sumbar No 6 Th 2021
Beberapa ketentuan dalam Peraturan gubernur nomor 48 tahun 2021 tentang harga satuan pokok kegiatan dan analisis standar belanja pemerintah provinsi sumatera barat tahun anggaran 2022, diubah sbb:
1. Ketentuan ayat (1) pasal 1 diubah;
2. DIantara pasal 3 dan pasal 4 disispkan satu pasal yakni Pasal 3A;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2022.
Peraturan gubernur nomor 48 tahun 2021 tentang harga satuan pokok kegiatan dan analisis standar belanja pemerintah provinsi sumatera barat tahun anggaran 2022 diubah
4
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelimpahan Kewenangan Gubernur Kalimantan Timur Untuk Menerbitkan Dan Menandatangani Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRAK:
A. Bahwa Sesuai Ketentuan Pasal 2 Ayat (6) Dan Ayat (7) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Gubernur Berwenang Menerbitkan Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai Amdal Dan Dapat Melimpahkan Kewenangan Pemberian Rekomendasi Kepada Instansi Lingkungan Hidup Provinsi;
B. Bahwa Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota Merupakan Keterangan Dari Pemerintah Provinsi Tentang Telah Dipenuhinya Persyaratan Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota Utnuk Dapat Melakukan Penilaian Amda Sesuai Dengan Kewenangan Yang Ditindaklanjuti Oleh Bupati/Walikota Dengan Menerbitkan Lisensi Komisi Penilai Amdal Dan Berlaku Selama 3 (Tiga) Tahun;
UU No.25 Tahun 1956; UU No.32 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 2012; PerMenlingkungan Hidup No.15 Tahun 2010; Perda No.9 Tahun 2016;
Pelimpahan Kewenangan Gubernur Kalimantan Timur Untuk Menerbitkan Dan Menandatangani Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
3 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 21 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan keuangan pengadaan kendaraan bermotor roda dua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016
UU Nomor 23 Tahun 2000;Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 23Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005;PM Nomor 24 Tahun 2013; Perda Nomor 8 Tahun 2010; Perda Nomor 4 Tahun 2015; Perda Nomor 72 Tahun 2015;
1. Ketentuan Umum, 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Sumber Dana Penganggaran; 5.Rician Penggunaan Anggaran; 6. Mekanisme Pencairan; 7. Pelaksanaan; 8. Pengawasan; 9. Pelaporan; 10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2016.
8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 21 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, Berita Daerah tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
1. untuk melakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sesuai dengan usulan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 16O ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
1. UU Nomor 9 Tahun 1967
2. UU Nomor 17 tahun 2003
3. UU Nomor 1 Tahun 2004
4. UU Nomor 32 Tahun 2004
5. UU Nomor 33 Tahun 2004
6. UU Nomor 12 Tahun 2011
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968
8. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 tahun 2007
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013
15. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013
16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014
Beberapa ketentuan dalam Peraturan gubernur Bengkulu Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014. Diubah sebagai berikut:
1. Beberapa ketentuan dalam Lampiran II diubah dengan melakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan perubahan sebagaimana dtercantum dalam Lampiran Peraturan gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka I selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2O 14.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2014.
5
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2011
PERGUB Prov. Gorontalo No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022
PERGUB Prov. Gorontalo No. 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi GorontaloTahun Anggaran 2022
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2022
2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD 2022 (21)
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022 dan sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi/SKPD, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta untuk melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari pergeseran anggaran berdasarkan Surat Persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 160/DPRD/941/VI/ 2022 Tanggal 6 Juni 2022.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 56 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 27 Tahun 2021, Permendagri 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 26 Tahun 2021, Perda No. 3 Tahun 2006, Perda No. 3 Tahun 2021, Pergub No. 53 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2022.
Terdiri dari 20 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses sesuai dengan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi, perlu adanya Peta Proses Bisnis sebagai panduan bagi unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan, Dan bahwa Peta Proses Bisnis dimanfaatkan untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehinggit solusi penyempurnaan proses lebih terarah, dan memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengerrdalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan, Sehingga untuk melaksartakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Relbrmasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, serta berdasarkan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Perl lSIM.PAN/7/2008, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2018, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019,
Ketentuan Umum, Penyusunan Peta Proses Bisnis, Penerapan, Perubahan, Pemantauan Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020.
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2017
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KEPADA ANAK YATIM, PIATU DAN YATIM PIATU DALAM WILAYAH ACEH
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD.2017/No.21
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu dalam Wilayah Aceh
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh Berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya dalam bidang pendidikan, Pemerintah Aceh mengupayakan penyediaan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat Aceh dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar dua belas tahun yang bermutu, Pemerintah Aceh mengalokasikan Bantuan Sosial Beasiswa Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu dalam wilayah Aceh.
UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 44 tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2011; Qanun Provinsi NAD No. 2 Tahun 2003; Qanun Aceh No.1 Tahun 2008; Qanun Aceh No.11 Tahun 2014; Qanun Aceh No.13 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup,Tujuan dan Sasaran, Pendataan dan Penganggaran, Penyaluran, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Lain-Lain, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2017.
7 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2008
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 134 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Ombudsman Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
