Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: penghitungan dan penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 64 Tahun 2017; Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 973/3618/SK/2017; Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 973/0102/SK/2018; Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 973/1097/SK/2018; Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 973/2134/SK/2018.
10 halaman; Lampiran 578 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 58 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan pedoman dalam rangka pengendalian gratitifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten
UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 55 Tahun 2012; PM Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan Dan Prinsip; 3. Pengendalian Gratifikasi; 4. Unit Pengendalian Gratifikasi; 5. Sosialisasi Dan Diseminasi; 6. Perlindungan Pelaporan Gratifikasi; 7. Pengawasan; 8. Sanksi; 9. Ketentuan Lain-Lain; 10. Ketentuan Pemutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.
14 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 58 Tahun 2021
PELAKsanaan penegakan penggunaan aplikasi peduli lindungi
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 58, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 44O 17 183 /SJ tanegal 2 1 Desember 202 1 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disea.se
2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan
Aplikasi Peduli Lindungi dan Surat Edaran Gubernur
Lampung tentangPencegahan dan Penanggulangan Corona
Viru-s Diseo.se 2Ol9 Varian Omicron serta Penegakan
Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi di Provinsi Lampung
UU No.14 Tahun 1964, UU No.4 Tahun 1984, UU No.24 Tahun 2OO7, UU No.36 Tahun 20O9, UU No. 23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2Ol4, UU No.6 Tahun 2018, PP No.6 Tahun 1988, PP No.r 40 Tahun 1991, PP No.66 Tahun 2014, PP No.88 Tahun 2019, PP No.17 Tahun 2018, Permendagri No.20 Tahun 2020, PERDA No.3 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Tentang Pelaksanaan
Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Halaman 7
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 58 Tahun 2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Penghitungan Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2009
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak tanjut dari ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, dan pasal 7 ayat (2)
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2001
tenteng Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,
dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Penghitungan dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Penghitungan dasar Pengenaan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2009, maka Peraturan Gubernur
Sulawesi Tenggara Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penghitungan dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Penghitungan dasar
Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008, tidak
sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-
Tengah dan Daerah Tingkat I sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun X981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor
3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 1997
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahm 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesa Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenteng Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
RepuWik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubfik
Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tenteng Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem
dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
pendapatan Lain Lain;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009 tenteng
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2009;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2001
tenteng Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran
Daerah Tahun 2001 Nomor 8 ) ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2001
tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan dl Atas Air
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10) ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun
2008);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara ;
20. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 132 Tahun 2001 tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara.
Peraturan Gubernur Tentang Tarlf Pengenaan Pajak Bermotor Dan Penghitungan Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2009
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2022
pembangunan - pelayanan publik - transportasi darat
2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 58, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 63005
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembangunan Dan Peningkatan Kualitas Complete Street Secara Terpadu
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan sistem dan jaringan transportasi darat yang efisien, terpadu, dan menyeluruh berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, ditetapkan target 60% (enam puluh persen) perjalanan penduduk menggunakan angkutan umum dan meningkatnya kecepatan rata-rata jaringan jalan minimum 35 km/jam, dan untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum perlu menyiapkan prasarana pendukung bagi pejalan kaki, termasuk pejalan kaki berkebutuhan khusus dalam mengakses angkutan umum, berupa pembangunan dan peningkatan kualitas Complete Street secara terpadu khususnya pada lokasi yang terintegrasi dengan angkutan umum atau angkutan massal, sehingga perlu ditetapkan dengan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014.
PERGUB ini mengatur mengenai arah kebijakan, prinsip pengembangan dan perancangan, kriteria penentuan lokasi, penyelenggaraan kegiatan, pembiayaan, partisipasi masyarakat, pemantauan dan evaluasi pembangunan complete street secara terpadu.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2022.
22 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
a. bahwa pelaksanaan bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor Propinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Daerah
Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2004 salah satu unsur
pembagiannya adalah potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor;
b. bahwa dengan adanya perubahan atas potensi masing-masing
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan sesuai dengan surat
Kepala Unit Pemasaran IV PT Pertamina tersebut di atas,
maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16
Tahun 2005 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor Propinsi Jawa Tengah Kepada
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2005 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Propinsi Jawa Tengah
Kepada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2005;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2004
Peraturan Gubernur ini menetapkan tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor Propinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah berasal dari Hasil Penerimaan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2005.
6 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 58 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berbasis Smart E-Procurement di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja pengadaan barang/jasa agar terbangunnya kesadaran (awareness) bagi PA/KPA/PPK pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi tahapan perencanaan pengadaan, tahapan persiapan pengadaan, tahapan persiapan pernilihan, tahapan proses pemilihan dan monitoring pelaporan dari basil pelaksanaan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan, maka perlu membangun tools sebagai tolak ukur capaian kinerja dalam suatu kebijakan Tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah berbasis Smart E-Procurement
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndoesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Gubemur Nomor 110 Tahun 2021
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Tuoas, Fungsi, Tata Kelola, Kedudukan dan Personel UKPBJ; BAB III Honorarium Personel UKPBJ; BAB IV Smart E-Procurment; BAB V Tata Pelaksanaan Asistensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Penerapan Sistem Informasi; BAB VI Pembiayaan; BAB VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2022.
12 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 58 Tahun 2008
Kepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Diubah sebagian dengan :
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaiat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera selatan
Mencabut :
Pergub No. 11 Tahun 2006 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 58, BD.2008/NO.28 SERI D
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Dengan telah diundangkannya Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Prov. Sumsel, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Prov. Sumsel. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 7 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, uraian tugas dan fungsi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2008.
Mencabut Pergub No. 11 Tahun 2006 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
12 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 58 Tahun 2020
KENDARAAN BERMOTOR-bea balik nama-pelaksanaan-petunjuk
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 58, BD.2020/No.59
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Pergub No.8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor yang telah diubah dengan Pergub No.40 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub No.8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.69 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2016; Perda Kaltim No.1 Tahun 2011
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang: Wilayah dan kewenangan pemungutan; Ketetapan; Penagihan dan tata cara pembayaran; Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran BBNKB
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
Peraturan yang Dicabut: Pergub No.40 Tahun 2019
33 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 58 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Transformasi Perpustakaan Di Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka menjadikan perpustakaan sebagai wahana belajar serta mengembangkan kreativitas potensi masyarakat, perlu dilakukan perubahan paradigma mendasar akan fungsi perpustakaan menjadi perpustakaan tranformatif. Untuk menciptakaan transformasi perpustakaan sangat memerlukan dukungan semua stakeholder serta kemudahan akses pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Transformasi Perpustakaan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Transformasi Perpustakaan di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ruang lingkup meliputi: pembagian urusan pemerintah bidang Perpustakaan; pembinaan teknis Perpustakaan; hak, kewajiban, dan kewenangan; pembentukan Perpustakaan; penyelenggaraan Perpustakaan; pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan; Perpustakaan Umum, Desa/Kelurahan; tenaga Perpustakaan dan pendidikan; layanan Perpustakaan; sarana dan prasarana; pendanaan; Perpustakaan yang bertransformasi; kerja sama dan peran serta masyarakat; dan pembudayaan kegemaran membaca. Perpustakaan bertransformasi dengan menjadikan Perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang menargetkan pemuda, perempuan, dan pelaku usaha mikro yang berfokus pada area pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
17 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
